Fraksi PDIP DPRD Medan Pertanyakan Penurunan R-APBD Pemko Medan TA 2020

226

MEDAN ketikberita.com | Penurunan R-APBD Pemko Medan TA 2020 sebesar 2,54 persen dari Tahun 2019 yakni Rp 6,25 Trilyun menjadi Rp 6,09 Triliyun mendapat kritikan dari DPRD Medan. Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mempertanyakan penyebab penurunan pendapatan tersebut.

Hal tersebut dipertanyakan Boydo HK Panjaitan SH selaku juru bicara Fraksi PDI P DPRD Medan saat membacakan pemandangan umum terhadap R-APBD Kota Medan TA 2020 dalam rapat paripurna dewan, Rabu (21/8/2019).

Rapat dipimpin Wakil Ketuaà DPRD Medan Iswanda Ramli didampingi Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua Ihwan Ritonga SE serta dihadiri anggota dewan lainya. Sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution dan pimpinan OPD.

Sementara adanya peningkatan PAD sebesar 13,97 persen yakni dari Rp 2,31 Trilyun menjadi Rp 2,63 Triyun Tahun 2020, Fraksi PDI P mengapresiasi dan berharap dapat terealisasi. Bahkan, ditekankan untuk dapat ditingkatkan pada tahun tahun berikutnya.

Disisi lain, terkait prioritas pembangunan program perawan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan kebersihan kota. Menurut Boydo, beberapa bangunan infrastruktur, bangunan gedung, jalan, jembatan dan drainase banyak yang tidak sesuai kwantitas dan kualitas.

Untuk itu, Fraksi PDI P DPRD Medan mendesak Wali Kota Medan supaya lebih meningkatkan pengawasan setiap pekerjaan infrastruktur yang anggarannya dari APBD. Sehingga penggunaan APBD dapat maksimal dan tidak menimbulkan kerugian.

Masih dalam pemadangan umumnya, Fraksi PDI P menyebut pada akhir-akhir ini masih marak terjadi begal dan peredaran narkoba. Sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat menjalankan aktifitasnya.

Menyikapi hal itu, Fraksi PDI P mendesak Wali Kota Medan menginstruksikan Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan membentuk kerjasama dengan masyarakat meningkatkan pengawasan memutus peredaran narkoba. Kemudian melakukan kordinasi dengan Polrestabes guna menekan tindakan kriminalitas dan peredaran narkoba di Medan.

Sementara itu, terkait alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan minimnya alokasi program anggaran perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp 4,2 Milyar dibanding program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp 50, 6 Milyar diprotes Fraksi PDI P.

Menurut Boydo, porsi pembagian anggaran tidak proporsional sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Dimana, menurut Boydo saat ini penerangan LPJU di Kota Medan belum maksimal, masih banyak lingkungan yang belum mendapat LPJU dan banyak yang rusak. Boydo mempertanyakan apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak mengetahui hal dimaksud dan perlu dikaji ulang.(er)