SERANG (Banten) ketikberita.com | Kampung Nelayan Maju (KALAJU) merupakan program unggulan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan ,dimana pada tahun 2023 ini desa Lontar, kecamatan Tirtayasa berkesempatan mendapatkan program yang tujuannya untuk memoles kampung nelayan dari kumuh menjadi bersih. Program KALAJU desa Lontar fokus kepada 3 kegiatan yaitu, pembangunan gapura, jalan rabat beton dan tambatan perahu.
Berdasarkan penulusuran awak media, program dengan nilai 600 juta ini didalam pelaksanaannya menuai banyak kritik dari warga setempat.
Ditemui dikantornya, Andi, Kepala Desa Lontar menyatakan tidak tau apa-apa soal program KALAJU didesa yang dipimpinnya.
“Saya tidak tau apa-apa soal KALAJU, coba tanya langsung kepada sekdes (sekretaris desa-red), karena sekdes yang lebih tau bahkan ketua pokmas nya (kelompok masyarakat-red) juga adiknya sekdes”,Ucap Kades Lontar, Jum’at (15/12/23).
Sekdes Lontar, Hendi menjelaskan dia tidak tau persis berapa anggaran KALAJU, karena hanya menjalankan saja.
“Saya kurang tahu mengenai anggarannya berapa, karena saya cuma menjalankan saja dan yang terpenting sudah dibangun sesuai apa yang disampaikan oleh orang dinas terkait “,Jelasnya.
“Untuk lokasi rabat beton dikampung Kebalikan dan kalau lokasi tambatan perahu dikampung Sawah”,Imbuhnya.
Menurut keterangan Ketua RT kampung Kebalikan, bahwa pembangunan rabat beton ini kurang lebih hampir 3 bulan, dilaksanakan tanpa memasang papan informasi pekerjaan (PIP) dan tidak ada informasi kepadanya sebagai Ketua RT lingkungan setempat.
“Saya tidak tau menahu anggarannya berapa, karena papan proyeknya juga tidak ada”, Ungkapnya.
“Ini proyek dari mana, kenapa tidak ada pemberitahuan,” Kata Ketua RT menirukan pertanyaan warga.
“Padahal waktu pelaksanaan, sekdes berada dilokasi kegiatan, dia tidak bicara apa-apa,” Jelasnya.
“Semestinya kalau ada program tuh iya dikasih tahu,ini malah diam-diam ajah. Bahkan saya sendiri selaku warga tidak tahu berapa anggarannya,seharusnya transparan baik besar maupun kecil anggarannya,” Ungkap warga.
Untuk pekerjaan pembangunan tambatan perahu di kampung Sawah, juga menuai kritik dari warga karena dikelola secara diam-diam.
Transparansi anggaran mutlak dikedepankan, melibatkan seluruh unsur masyarakat diperlukan guna menumbuhkan kebersamaan dan yang terpenting setiap program yang bergulir di desa harus melibatkan peran serta warga sebagai pekerja, sesuai dengan program padat karya tunai. (Ohin)
