PADANG LAWAS (Sumut) ketikberita.com | Kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram (gas melon) berjalan terus sehingga menyebabkan keresahan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas yang berkelanjutan.
Tambah lagi di tengah kesulitan ekonomi, harga gas melon di tingkat pengecer nakal kini tembus hingga 35000 sampai Rp40.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini jelas sangat membebani masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah seorang warga setempat mengeluhkan bahwa kelangkaan telah terjadi selama beberapa bulan terakhir ini.
Yani Rambe salah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Lingkungan I, Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun mengukapkan kekecewaan nya kepada media.
“Saya sering mengantre,dari waktu mobil agen datang untuk membongkar gas sampai selesai bongkar tapi saya bingung setelah siap dibongkar gas ny langsung habis kata warung pangkalan tersebut .
“Kalaupun ada di warung eceran, harganya sudah tidak masuk akal, mencapai 35000 sampai Rp40.000 per tabung. Kami mau makan pakai apa kalau begini terus?” ujarnya dengan nada kecewa kepada media ini.
Menanggapi keluhan masyarakat yang semakin meluas, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada instansi terkait, yakni Dinas koperasi ukm Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Palas serta pihak pengawas distribusi gas subsidi di wilayah tersebut.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala Dinas Diskoperindag Kabupaten Palas Wyldan Ansyori Hasibuan dan pejabat berwenang lainnya sulit dijumpai di kantor.
Saat media berkunjung ke ruangannya lebih dari 4 kali kunjungan, salah satu staf instansi tersebut kerap memberikan alasan bahwa pimpinan sedang rapat atau dinas luar kota.
Sikap tertutup para pejabat ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat luas dari berbagai elemen di Kabupaten Palas. Banyak pihak menduga – duga ada kelalaian dalam pengawasan atau bahkan dugaan “permainan” mata rantai distribusi dari agen resmi ke pengecer gelap yang memanfaatkan subsidi negara dengan harga jual melampau harga HET.
Warga mendesak agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan untuk menggelar Operasi Pasar. Masyarakat juga menuntut pihak berwenang lebih transparan dan tidak lepas tangan terhadap penderitaan rakyat kecil yang menjadi korban kelangkaan energi demi terwujudnya Misi dari Bupati Palas PMA “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel (good governance). (Rh)
