Pemkot Langsa Kembali Raih Piagam Penghargaan WTP

131

LANGSA (Aceh) Ketikberita.com | Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE menerima piagam penghargaan opini wajar otanpa pengecualian (WTP), bertempat di Ruang rapat Walikota Langsa, Rabu (26/10/2021).

Acara yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion ( FGD) terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa, realisasi APBD, Opini Laporan Keuangan, Kinerja Pelaksanaan Anggaran, serta Indeks Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah ini dihadiri oleh Walikota Langsa , Usman Abdullah, SE, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, SE, M.EC, PH.D, Sekda Kota Langsa, Ir. Said Mahdum Majid, Kepala KPPN Langsa, Isulinda Perangin -angin, SE , Kepala BPKD Langsa, Amri Alwi, SE, Kepala Bappeda Langsa, M. Darfian, ST, Inspektur Kota Langsa, Syahrial, SE, Ak, Kepala DPMG Langsa, Al Azmi, S.STP, M.AP, serta beberapa kepala OPD yang menerima DAK fisik dalam wilayah Kota Langsa.

Dalam sambutannya, Walikota Langsa mengatakan atas nama Pemerintah Kota Langsa beserta Jajaran yang berhadir, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh yang telah berkenan hadir untuk memberikan piagam penghargaan WTP Langsa secara langsung.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka langsung yang selama ini kita selalu melakukan rapat melalui zoom meeting karena harus melaksanakan protokol kesehatan,”ujar Walikota Langsa.

Lanjut Usman, kita sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena telah mempercayakan dan memberikan piagam penghargaan opini WTP secara langsung kepada Kota Langsa.

“Pemerintah Kota Langsa telah delapan (8) kali berturut-turut menerima Opini WTP dari BPK-RI sejak tahun 2013 s.d 2020, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dan pihak terkait yang telah memberikan piagam penghargaan ini secara langsung, semoga Opini WTP tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya,”imbuh Usman Abdullah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, SE, M.EC, PH.D dalam sambutannya mengatakan pemberian piagam penghargaan opini WTP, dan pelaksanaan FGD ini terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa, realisasi APBD, opini laporan keuangan, kinerja pelaksanaan anggaran serta indeks kesehatan keuangan pemerintah daerah.

“Tujuan kami datang kesini adalah selain untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Langsa, kami juga ingin menyampaikan amanah dari Ibu Menteri Keuangan RI yaitu apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Langsa atas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2020 yang dalam kondisi yang tidak mudah, namun tetap mampu menyusun dan menyajikan Laporan keuangan dengan baik dan sudah mendapat opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan” tandasnya.

Dikatakannya, ada empat hal yang menjadi tantangan setelah memperoleh Opini WTP yaitu pertama, mempertahan kan opini WTP dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
Kedua, menyelesaikan seluruh temuan BPK, oleh karena itu harus betul betul dipastikan tidak ada temuan berulang. Ketiga, memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat analisis, dan yang keempat adalah memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lanjut Syafriadi, ada beberapa rekomendasi terkait kinerja pelaksanaan anggaran di daerah antara lain Realisasi Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) harus terserap maksimal untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah serta perlu dilakukan penyerapan DAK fisik dan Dana Desa.

Lalu, terkait dengan Opini Laporan Keuangan, Syafriadi mengatakan kualitas laporan keuangan harus terus ditingkatkan agar opini WTP dapat dipertahankan dan memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat analisis dalam penyusunan kebijakan, tukasnya.

Ia menambahkan, mengenai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Kesehatan keuangan Pemda, Syafriadi menjelaskan perlunya optimalisasi pendapatan Pajak Daerah dan penyerapan dana TKDD, serta perlunya meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap bertahap,peningkatan kualitas penganggaran ,dan perlunya aklerasi realisasi pendapatan dan belanja sejak awal tahun anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Dan yang terakhir, perlunya menggali potensi PAD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

“Untuk Kesehatan keuangan Pemerintah Daerah, perlunya menggali potensi PAD untuk meningkatkan keuangan daerah agar mandiri serta perlu adanya peningkatan pembangunan infrastruktur yang dapat menambah kapasitas produksi dan meningkatkan nilai produk masyarakat”jelas Syafriadi. (AA)