ACEH SINGKIL (Aceh) ketikberita.com | Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Kepulauan Banyak diharapkan tidak berhenti pada upaya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu membuka ruang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong agar kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan seimbang antara perlindungan alam, kepastian bagi masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, S.H., saat menghadiri Konsultasi Publik Review Dokumen Penataan Blok Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TWA Kepulauan Banyak di Aula Bappeda Aceh Singkil, Kamis (27/8/2026).
Menurut Bupati, Kepulauan Banyak memiliki kekayaan alam dan potensi wisata yang sangat besar. Potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana agar memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal.
“Kepulauan Banyak bukan sekadar kawasan konservasi. Ini adalah kekayaan alam, identitas daerah, ruang hidup masyarakat, sekaligus aset masa depan Aceh Singkil,” ujar Safriadi.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan. Sebaliknya, kelestarian alam harus menjadi fondasi bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
“Konservasi harus kuat, masyarakat harus terlindungi, dan potensi ekonomi harus dapat tumbuh secara berkelanjutan,” tegasnya.
Bupati menilai, masyarakat yang berada di sekitar kawasan memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Karena itu, mereka bukan hanya perlu dilibatkan dalam pengelolaan kawasan, tetapi juga harus memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dari potensi daerahnya.
Pengembangan pariwisata, menurutnya, dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti jasa wisata, penginapan, kuliner, transportasi, kerajinan, perikanan, hingga usaha mikro dan ekonomi kreatif.
Namun, seluruh potensi tersebut harus dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan ekosistem yang menjadi daya tarik utama Kepulauan Banyak.
“Jangan sampai kita mengejar pertumbuhan ekonomi dengan merusak sumber daya alam. Sebab, ketika alam rusak, yang hilang bukan hanya keindahan, tetapi juga sumber kehidupan dan peluang ekonomi masyarakat di masa depan,” pesan Bupati.
Safriadi juga mengingatkan agar penyusunan kebijakan pengelolaan TWA tidak hanya menghasilkan dokumen yang baik secara administratif. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Jangan sekadar menghasilkan dokumen yang baik di atas kertas. Yang lebih penting adalah melahirkan kebijakan yang bisa dilaksanakan, memberikan kepastian kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan,” katanya.
Ia berharap konsultasi publik menjadi momentum untuk membangun kesepahaman antara pemerintah, BKSDA, masyarakat, tokoh adat, pelaku usaha, organisasi konservasi, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Kepulauan Banyak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah memiliki peran dalam menghadirkan regulasi dan kepastian, masyarakat menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan usaha, sedangkan pelaku usaha diharapkan menjalankan aktivitas ekonomi dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Dengan kolaborasi tersebut, Kepulauan Banyak diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata unggulan tanpa kehilangan karakter alam dan kehidupan masyarakatnya.
Alam tetap lestari, masyarakat semakin sejahtera, dan ekonomi daerah tumbuh. Tiga hal inilah yang dinilai harus berjalan beriringan dalam menentukan masa depan Kepulauan Banyak.
Sebab, konservasi yang berhasil bukan hanya tentang seberapa luas kawasan yang mampu dilindungi, tetapi juga tentang seberapa besar masyarakat dapat hidup sejahtera dengan tetap menjaga alam sebagai warisan untuk generasi berikutnya. (R84)
