MEDAN ketikberita.com | Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Margaret MS, mendesak Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk menyikapi serius maraknya tindak kejahatan dan pencurian yang meresahkan warga. Pihak Pemko Medan diminta segera mengevaluasi dan memastikan fungsi Pos Siskamling di setiap lingkungan berjalan maksimal.
“Walikota Medan harus menindaklanjuti instruksinya terkait pembentukan Pos Siskamling di setiap lingkungan. Bagaimana realisasinya, apakah sudah benar terbentuk, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan agar kita bisa mencari solusi bersama,” tegas Margaret kepada media, Jumat (22/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum semua lingkungan di Kota Medan memiliki Pos Siskamling. Bahkan, wilayah yang sudah memiliki pos pun belum tentu mengoperasikannya dengan benar.
Menurut Margaret, situasi kriminalitas saat ini sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
“Memang kejahatan saat ini sangat mengerikan. Di kompleks perumahan saya saja minggu lalu kebobolan maling, padahal kami sudah bayar uang keamanan dan ada petugas yang menjaga pos tetap,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Margaret menjelaskan bahwa kendala utama belum meratanya Pos Siskamling adalah masalah biaya, yang menjadi beban berat bagi para Kepala Lingkungan (Kepling).
Untuk itu, ia mendorong agar pengelolaan keamanan ini dilakukan dengan prinsip gotong royong agar terasa lebih ringan bagi semua pihak.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Kepling, tetapi seluruh warga Kota Medan. Kita tahu maraknya begal dan pencurian ini juga dipicu oleh sulitnya kondisi ekonomi saat ini,” tambahnya.
Margaret meminta pihak Kelurahan dan Kecamatan aktif membantu mendirikan serta menyosialisasikan pentingnya Pos Siskamling secara masif kepada masyarakat demi menjaga keamanan lingkungan.
Di sisi lain, sejumlah Kepling di Kota Medan mengaku menghadapi jalan buntu dalam merealisasikan instruksi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para Kepling mengeluhkan sulitnya mendapatkan lahan untuk mendirikan pos serta minimnya anggaran operasional.
“Kami sangat kesulitan mendapatkan lahan untuk lokasi pos. Begitu juga dengan dana untuk biaya pendirian dan operasional sehari-hari, kami tidak punya anggarannya,” ujar salah seorang Kepling yang enggan disebutkan namanya. (red)
