Prihatin, Wartawan DPRD Sumut Terkesan Hanya di Atas Kertas

195

MEDAN ketikberita.com | Sudah dua priode DPRD Sumut terdapat kesepakatan anggota dewan Sumut dengan memberikan bantuan kepada wartawan untuk peliputan reses dewan sebesar Rp.500 ribu per anggota dewan menyiarkan saluran aspirasi dari masyarakat pemilih (Konstituen) per smester setiap tahunnya.

Namun pada tahun 2018 lalu, tiba-tiba muncul dugaan diskriminasi terkait bantuan reses wartawan Unit DPRD Sumut, dimana sekitar 20 wartawan yang berada dinaungan Koordintator Wartawan Unit DPRD Sumut mendapat Rp.500 ribu tanpa tanda tangan di Humas Lt. 2 Sekretariat dewan. Sementara wartawan lainnya yang berada di luar koordinator, hanya diberikan separuhnya. Tak ayal belasan wartawan mempertanyakan masalah tersebut. Tak lama kemudian, Komisi A DPRD Sumut juga melakukan pertemuan dengan Sekretariat DPRD Sumut.

Sebelum pertemuan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Fernando menjumpai wartawan yang kebetulan berada di ruang Komisi A untuk meminta masukan-masukan. Wartawan saat itu mengharapkan agar anggaran wartawan Unit DPRD Sumut dimasukkan kembali ke dalam APBD Sumut, terutama Kunker. Karena pada prinsipnya, setiap DPRD di Indonesia, termasuk DPR RI, anggaran wartawan baik dalam bentuk sosialisasi, kunker, studi banding maupun lainnya dimasukkan ke dalam APBD dan APBN.

Selain itu wartawan juga meminta agar diskriminasi bantuan reses wartawan di DPRD Sumut dihentikan. Setelah itu Fernando pun masuk ke dalam ruangan rapat dengan Komisi A DPRD Sumut.

Namun ternyata hasil rapat Komisi A dengan unsur Sekretariat DPRD Sumut cukup mengejutkan, dimana bantuan reses anggota DPRD Sumut malah dihentikan sama sekali. Karena menurut beberapa wakil rakyat di Komisi A, wartawan itu diberikan salah dan tidak diberikanpun salah juga. Jadi hentikan saja bantuan anggota dewan untuk reses wartawan.

Terkait dengan anggaran wartawan yang diminta untuk dianggarkan ke dalam APBD Sumut, salah seorang anggota dewan, Ramses Simbolon menegaskan, buat apa dibahas anggaran wartawan Unit DPRD Sumut jika usulan untuk itu belum ada masuk ke DPRD Sumut.

“Jadi keberadaan wartawan di DPRD Sumut saat ini seperti ada tapi tidak ada. Wartawan yang disebut-sebut sebagai pilar ke empat demokrasi di Indonesia itu tidak berlaku di DPRD Sumut. Wartawan Unit DPRD Sumut terkesan hanya ada di dalam kertas, yang hanya disebutkan dalam setiap sidang paripurna,” kata Zaipin, salah seorang wartawan di DPRD Sumut baru-baru ini. (r/er)