NIAS (Sumut) ketikberita.com | Pemerintah Kabupaten Nias terima Penghargaan Universal Health Coverage Awards dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) diterima langsung oleh Bupati Nias Yaatulo Gulo dan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias di Gedung Balai Sudirman-Jakarta, Selasa (14/03).
Universal Health Coverage (UHC) sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia. Artinya, Universal Health Coverage (UHC) merupakan system penjaminan Kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, bermutu dengan biaya terjangkau.
Berdasarkan Misi presiden RI dalam meningkatkan Kualitas Manusia dengan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui program JKN. Merujuk pada Inpres 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Tujuan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Menjamin Keberlangsungan Program JKN.
Daftar pemerintah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan lebih dari 95% penduduk s.d. 1 maret 2023 dan telah mendaftarkan penduduknya dalam segmen PBPU Pemda. Secara keseluruhan di wilayah Indonesia yang sudah Universal Health Coverage (UHC) terdapat 22 Provinsi, dan 334 Kabupaten/Kota.
Di wilayah Provinsi Sumatera Utara, ada 20 Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Predikat Universal Health Coverage (UHC) termasuk Kabupaten Nias yang telah mencapai Predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan lebih dari 95% penduduknya telah terdaftar dalam segmen PBPU Pemda sampai dengan 1 Maret 2023.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 maret 2023, sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota di Indonesia telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui skema program JKN.
Lebih lanjut, ia berharap agar Pemerintah Daerah yang telah mencapai Predikat UHC dapat terus mempertahankan Predikat UHC yang telah diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat di wilayah masing-masing serta bersama-sama memastikan peningkatan mutu layanan di fasilitas Kesehatan yang melayani peserta JKN sehingga perlindungan jaminan Kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.
“Capaian predikat UHC diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan jumlah kepesertaan dalam rangka memberikan perlindungan jaminan Kesehatan melalui JKN di wilayahnya masing-masing” tutupnya. (Wardiy)
