Pemda Nias Barat Lakukan Pendataan, Agar Tidak Ada yang Rangkap Jabatan

241

NIAS BARAT (Sumut) ketikberita.com | Sejumlah PTT, GKD, pendamping PKH, dan perangkat desa yang merangkap jabatan sedang di lakukan pendataan oleh Pemerintah Daerah Nias Barat, agar tidak ada lagi yang merangkap jabatan demi meningkatkan lancarnya roda pemerintah yang baik, jika ketahuan dan membandel akan di evaluasi.

Sebagaimana tutur Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli S.pd saat di jumpai di ruang kerjanya pada hari jum’at 20/03/2020 mengatakan; “Dobel job atau yang merangkap jabatan anggarannya sama dari APBD, wajib memilih salah satu, terserah mana yang di sukai, sekarang sedang di lakukan pendataan oleh pemerintah daerah atau kepala dinas, seperti PTT, GKD, pendamping PKH dan perangkat desa wajib memilih salah satu mana yang di sukainya.” Tegasnya.

“Karena pada saat teken kontrak di tegaskan bila suatu saat terjadi temuan bersedia di tuntut kembali, jika dia penyelenggara sudah kita ambil pengumumannya, kalau dasar hukumnya kita melaksanakan ini, ini kewenangan bupati,” lanjut bupati.

Menurut Sekda nias barat Prof. Dr Fakhili Gulo, saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya menegaskan,” yang dobel job ini, harus pilih salah satu, contoh kalau dia memilih di sana maka kita tidak berikan SK-nya di sini, terkait dengan laporan masyarakat yang sudah sampai terkait nama-nama yang merangkap jabatan, sudah kita tindak lanjut, bulan ini wajib sudah kita tertibkan semua.” Tegasnya.

Sesuai pantauan media sampai saat naik berita ini, namun masih belum ada yang sudah di berhentikan dari salah satu jabatan yang di duga dobel job itu. (Wardiy)