ACEH SINGKIL (Aceh) ketikberita.com | Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperkuat komitmennya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, S.H., saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Rakornas yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah. Forum tersebut diikuti para gubernur serta sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pembahasan Rakornas, pengendalian inflasi dan transformasi digital daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi perekonomian. Ketahanan pangan didorong sebagai salah satu instrumen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, sementara digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Bagi Aceh Singkil, agenda tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian berbasis potensi lokal.
Bupati Safriadi Oyon mengatakan, pengendalian inflasi tidak semata-mata diukur dari angka inflasi, tetapi harus terlihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terjaga. Karena itu, ketahanan pangan harus menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah,” kata Safriadi.
Ia juga menilai digitalisasi keuangan daerah perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi, menurutnya, harus mampu menghadirkan proses administrasi yang lebih efektif sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi. Tujuannya adalah membangun tata kelola yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat,” ujarnya.
Safriadi menambahkan, keberhasilan kebijakan ekonomi nasional di daerah sangat bergantung pada kekuatan koordinasi dan kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai karakteristik wilayah.
Karena itu, Pemkab Aceh Singkil akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta mengoptimalkan potensi daerah sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan nasional harus dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah. Aceh Singkil siap memperkuat sinergi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di sela Rakornas, Bupati Aceh Singkil juga melakukan silaturahmi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Ir. H. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama terkait agenda penguatan ekonomi, ketahanan pangan, serta percepatan transformasi digital di daerah.
Safriadi menegaskan, komunikasi lintas pemerintahan menjadi salah satu kunci agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
“Sinergi dan komunikasi harus terus dibangun. Dengan kebersamaan antara pusat dan daerah, setiap kebijakan dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (R84)
