MEDAN ketikberita.com | Perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan II-2026 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,06 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,98 persen, di mana sepanjang tahun 2026 Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi wilayah ini mampu tumbuh pada rentang 4,9 persen hingga 5,7 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Ameriza M. Moesa menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan ini tergolong sangat baik di tengah kondisi perlambatan ekonomi global.
“Teman-teman wartawan pasti sudah tahu bahwa kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Masih ada perang, bahkan kalau kita ikuti, konflik antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Hal ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang turun dari 3,5% menjadi 3%,” tuturnya dalam kegiatan Bincang Bareng Media Ekonomi dan Bisnis, Jum’at (07/08/2026).
Ameriza menerangkan bahwa ketegangan geopolitik dan persaingan dagang global memicu kenaikan harga komoditas serta menurunkan proyeksi pertumbuhan negara-negara besar seperti Tiongkok menjadi 4,6 persen, Amerika Serikat 2 persen, serta Jepang 0,6 persen, sementara ekonomi nasional Indonesia Triwulan II masih mampu tumbuh 5,29 persen dari sisi konsumsi dan investasi.
“Di Sumatera, daerah yang pertumbuhannya meningkat hanya Aceh, Sumatera Utara, dan Bengkulu, sedangkan yang lainnya melambat. Jadi capaian kita lumayan cukup baik,” jelas Ameriza didampingi Deputi Kepala KPwBI Sumut, Iman Gunadi.
Ia menguraikan bahwa penopang utama ekonomi Sumut adalah lonjakan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang naik dari 2,67 persen menjadi 7,39 persen akibat pelemahan Rupiah yang membuat harga komoditas lebih kompetitif serta mendorong aksi akumulasi stok oleh pembeli global.
“Jika CPO bangkit, ekonomi Sumut pasti bergerak. Peningkatan produksi CPO ini juga memengaruhi pilar industri pengolahan yang naik dari 1,53% menjadi 1,96%, serta sektor pertanian yang naik dari 0,41% menjadi 1,61%,” paparnya.
Dampak pelemahan Rupiah juga memberikan devisa positif pada peningkatan sektor pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan, disertai lonjakan investasi dari Rp301 miliar menjadi Rp545 miliar serta dorongan belanja Pemerintah Pusat melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), pemulihan pascabencana, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, dan Tol Trans-Sumatera.
Sektor perdagangan Sumut tumbuh tinggi di angka 10,06 persen dan sektor konstruksi terakselerasi berkat pembangunan Kawasan Industri dan KEK, sehingga Kota Medan dinilai sangat strategis dikembangkan menjadi pusat MICE berjarak dekat dengan Malaysia dan Singapura.
“Prospek ke depan, kami meyakini sepanjang tahun 2026 ini perekonomian Sumatera Utara masih mampu tumbuh antara 4,9% sampai 5,7%,” tegas Ameriza sembari menambahkan bahwa tingkat inflasi Sumut diperkirakan kembali normal pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen setelah tahun lalu menyentuh 4,66 persen.
Dari sisi pengawasan jasa keuangan, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sumut Yovvi Sukandar memastikan indikator keuangan daerah pada Semester I-2026 sangat terkendali dengan tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan 62,6 persen dan Non-Performing Loan (NPL) Gross rendah di level 1,9 persen.
“Menyambung optimisme Bank Indonesia terkait target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 4,9%–5,7% di akhir tahun 2026, realisasi pertumbuhan kredit perbankan pada Semester I telah mencapai 7,55%. OJK optimistis sektor jasa keuangan dapat berkontribusi maksimal,” katanya.
Yovvi menyebutkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 4,9 persen, pertumbuhan kredit perbankan dibutuhkan mencapai 9,8 persen hingga akhir tahun.
Hingga Semester I-2026, OJK telah merealisasikan restrukturisasi kredit terdampak bencana hidrometeorologi November 2025 sebesar Rp1,6 triliun, yang terdiri atas sektor perbankan Rp1,4 triliun bagi 45.230 debitur UMKM serta sektor pembiayaan bagi 33.329 rekening dengan lokasi tertinggi di Deli Serdang, Langkat, dan Medan.
Dalam hal perlindungan konsumen, OJK Sumut menerima 1.878 pengaduan yang didominasi masalah petugas penagihan, data SLIK, serta pemblokiran rekening agen Laku Pandai, ditambah 877 pengaduan ke Satgas Pasti terkait pinjol dan investasi ilegal yang kini memfokuskan pendalaman pada 8 entitas di Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Toba.
Indonesia Anti-Scam Centre mendata 22.000 pelapor korban penipuan di Sumut dengan modus tugas paruh waktu deposit berantai, forex, serta money game, yang direspon OJK melalui 206 kegiatan edukasi keuangan kepada 130.878 peserta serta pendorongan instrumen Pasar Modal seperti EBA-SP, Sukuk Daerah, dan RDPT.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sumut Edy Purwanto membeberkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Triwulan II-2026 tumbuh agresif mencapai 14,17 persen, yang merupakan rekor tertinggi sejak 2022.
“Pertumbuhan di Sumatera Utara ini didorong oleh respons kebijakan fiskal APBN Semester I-2026 dalam mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pascabencana. Realisasi Belanja Negara di Sumatera Utara melalui Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat mencapai Rp10 triliun,” tuturnya.
Penyaluran TKD ke seluruh Pemda di Sumut hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp25 triliun atau naik 24,77 persen, dengan kenaikan Belanja Modal Pemerintah Pusat mencapai hampir empat kali lipat yang disalurkan melalui Kementerian PUPR untuk pemulihan infrastruktur.
Edy merinci bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) naik 3 kali lipat menjadi Rp2,4 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) tumbuh 26,48 persen, yang mana TKD menyokong rata-rata 78 persen APBD seluruh Pemda di Sumut dibanding porsi PAD yang hanya 22 persen.
“Pada komponen TKD, perbandingan penyaluran menunjukkan peningkatan drastis pada DBH yang mencapai Rp2,4 triliun. Selain itu, terdapat tambahan alokasi DAU dan DBH sebesar Rp473 miliar untuk Pemda di Sumut,” jelas Edy.
Akselerasi penyaluran dana penanganan bencana didukung diskresi PMK-102 berupa simplifikasi syarat administratif, dengan total alokasi mencakup DAU Bencana Rp4,2 triliun, DBH Bencana Rp5,5 miliar, serta Belanja K/L PUPR Rp4,3 triliun.
Di luar APBD regional, Pemerintah Pusat turut mengucurkan Bansos PKH dan Sembako senilai Rp1,77 triliun untuk 2,65 juta penerima, penyaluran KUR naik 14,8 persen menjadi Rp8,8 triliun untuk 112.000 debitur, serta pembiayaan UMI dan PNM Mekaar naik menjadi Rp127 miliar bagi 73.000 debitur. (red)
