TANGERANG (Banten) ketikberita.com | Persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi masyarakat yang diterima DPRD Kota Tangerang. Keluhan warga meliputi kerusakan jalan, normalisasi drainase untuk mengantisipasi banjir, hingga persoalan administrasi program bedah rumah dan pelayanan kesehatan melalui BPJS.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, Selasa (13/10/2026), menyampaikan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur, baik jalan lingkungan maupun jalan utama. Selain itu, terdapat keluhan mengenai program bedah rumah yang terkendala persoalan administrasi.
“Secara umum, banyak aspirasi terkait jalan lingkungan, perumahan dan permukiman, terutama bedah rumah yang terkendala administrasi. Infrastruktur masih mendominasi, baik di lingkungan maupun jalan utama,” ujarnya.
Saiful menambahkan bahwa persoalan banjir berpotensi kembali menjadi perhatian masyarakat ketika memasuki musim hujan. Meski saat musim kemarau keluhan banjir cenderung belum banyak muncul, persoalan tersebut perlu diantisipasi sebelum intensitas hujan meningkat.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menilai persiapan menghadapi musim hujan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, warga banyak meminta agar normalisasi saluran drainase segera dilakukan secara masif untuk meningkatkan kapasitas tampung air.
“Penanganan drainase perlu dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan keterhubungan antarsaluran. Pemerintah kota juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten karena sejumlah saluran berada dalam kewenangan pemerintah provinsi,” kata Arief.
Selain drainase, kerusakan jalan juga menjadi keluhan masyarakat. Arief menyebut penanganannya perlu memperhatikan status kewenangan jalan, baik nasional, provinsi, maupun kota. Ia juga menyoroti kerusakan jalan yang diduga terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan tertentu, tetapi kondisi jalan tidak dikembalikan seperti semula.
“Banyak jalan rusak yang menjadi keluhan warga. Kerusakannya bisa karena kondisi jalan itu sendiri atau karena ada pekerjaan yang setelahnya tidak dipulihkan seperti semula,” ujarnya.
Di luar persoalan infrastruktur, Arief menyoroti pelayanan kesehatan, khususnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mengaku menerima laporan mengenai pasien yang harus pulang setelah menjalani perawatan selama tiga hari, meskipun kondisi medisnya dinilai belum membaik. Menurutnya, laporan tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kesehatan benar-benar mengutamakan kebutuhan dan kondisi medis pasien.
Berbagai aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi agar tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi menjadi dasar perbaikan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Tangerang. (mir)
