BATAM ketikberita.com | Peredaran rokok merek RAVE yang diduga tidak dilekati pita cukai menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian aparat penegak hukum Khususnya Kota Batam dan Kepulauan Riau.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik ini bukan hanya berpotensi merugikan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas pengawasan peredaran barang tanpa kena pita cukai.
Bagaimana mungkin produk rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai dapat beredar hingga ke tingkat pengecer Siapa pemasoknya Dari mana barang tersebut masuk dan siapa pihak yang berada di balik rantai distribusinya.
Bea Cukai Batam diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Masyarakat umum mempertanyakan kinerja pihak Bea Cukai apa bila tidak di berantas masyarakat umum dan perusahaan rokok lainnya akan melakukan aksi demo karena merugikan negara.
Penindakan jangan hanya menyasar pedagang kecil atau pengecer di lapangan, sementara pemasok, pemilik gudang, distributor, hingga pihak yang diduga mengendalikan jalur distribusi tidak tersentuh.
Catatan penindakan Bea Cukai sepanjang 2026 menunjukkan bahwa peredaran hasil tembakau tanpa pita cukai masih menjadi persoalan.
Pada Mei 2026, petugas dilaporkan mengamankan sekitar 1,3 juta batang hasil tembakau dalam sejumlah penindakan.
Secara hukum, peredaran hasil tembakau tanpa pita cukai yang diwajibkan dapat dijerat berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Pasal 54 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan.
Ketentuan sanksinya berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga berkaitan dengan kebijakan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dan cukai.
Dari sisi perlindungan konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 juga patut menjadi perhatian.
Pasal 4 mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang.
Sementara Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
BEA CUKAI JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN
Publik berhak mengetahui apakah rokok RAVE yang beredar tersebut telah diperiksa dan apakah ditemukan pelanggaran ketentuan cukai.
Bea Cukai Batam perlu menjelaskan hasil pemeriksaan secara transparan apabila memang terdapat temuan.
Pengawasan juga perlu diarahkan pada jalur pemasukan barang, tempat penyimpanan, pemasok, serta jaringan distribusinya.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai hanya pedagang kecil yang dimintai pertanggungjawaban, sementara aktor utama di balik distribusi justru tidak terungkap.
Potensi kerugian negara juga harus dihitung berdasarkan jumlah barang dan nilai kewajiban cukai yang seharusnya dibayarkan.
Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa penjelasan dan tindakan yang terukur.
Kini pertanyaannya: mampukah Bea Cukai Batam mengungkap dari mana rokok RAVE tersebut berasal dan siapa yang bertanggung jawab atas distribusinya?
Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan, usut hingga ke akar-akarnya. sampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka agar tidak berkembang tuduhan yang tidak berdasar. (r/Indralis)
