ACEH SINGKIL (Aceh) ketikberita.com | Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai mematangkan rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu sebagai langkah strategis dalam menata pusat pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Laporan Antara Studi Kelayakan dan Penyusunan Masterplan Kawasan Perkantoran Terpadu yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil, Senin (9/11/2026).
Rapat dibuka oleh Pj. Sekda Aceh Singkil, H. Edy Widodo, S.K.M., yang mewakili Bupati. Kegiatan itu turut dihadiri Asisten I Junaidi, S.STP., M.Si., Plt. Kepala Dinas PUPR Ali Karya, S.T., sejumlah kepala SKPK, Camat Singkil, serta tim konsultan penyusun kajian.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj. Sekda, disampaikan bahwa pembangunan kawasan perkantoran terpadu menjadi kebutuhan penting bagi Aceh Singkil. Pasalnya, keberadaan kantor pemerintahan yang saat ini masih tersebar di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara dinilai perlu ditata agar koordinasi antarlembaga lebih efektif dan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik.
Berdasarkan hasil kajian awal, kawasan seluas sekitar 673 hektare di areal eks HGU PT Nafasindo dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat pemerintahan terpadu. Lokasi tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam rancangan masterplan, kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep modern dan terintegrasi. Sejumlah fasilitas utama direncanakan berada dalam satu kawasan, meliputi Kantor Bupati, gedung DPRK, serta kantor seluruh SKPK.
Tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, kawasan tersebut juga dirancang memiliki fasilitas pendukung berupa danau, taman terbuka, area perdagangan, pendidikan, olahraga, permukiman, hingga pusat kebudayaan.
Pemerintah daerah juga ingin memastikan pembangunan kawasan tersebut tetap mencerminkan identitas dan kearifan lokal. Unsur arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, serta lima warna adat akan menjadi bagian dari konsep desain kawasan.
“Kita ingin membangun kawasan pemerintahan yang modern tanpa kehilangan jati diri daerah, dengan mengangkat arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, dan lima warna adat sebagai identitas kawasan,” demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya.
Meski memiliki potensi besar, rencana pembangunan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan kajian mendalam. Kondisi tanah gambut, ancaman banjir, kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, serta ketersediaan anggaran dan investasi menjadi aspek penting yang harus diselesaikan.
Hasil studi kelayakan sementara menyatakan rencana pengembangan kawasan tersebut layak dengan sejumlah persyaratan. Karena itu, pemerintah daerah menekankan agar seluruh aspek teknis, hukum, lingkungan, dan pembiayaan dipastikan sebelum pembangunan direalisasikan secara bertahap.
Bupati juga meminta seluruh SKPK berperan aktif dalam penyempurnaan masterplan, terutama terkait validitas data kelembagaan, kebutuhan luas dan kapasitas ruang kantor, kesesuaian tata ruang, serta kepastian hukum atas lahan yang direncanakan.
Selain itu, perencanaan harus disertai strategi pembiayaan yang realistis, mitigasi risiko bencana, dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Tim konsultan diminta mengakomodasi berbagai masukan dalam rapat untuk menyempurnakan dokumen perencanaan. Sementara itu, camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan ikut memberikan dukungan serta mengawal proses perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi ikhtiar menyiapkan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih mudah, dan fondasi pembangunan bagi generasi mendatang,” tegas Bupati.
Menutup kegiatan, Pj. Sekda H. Edy Widodo menyampaikan harapan agar rencana tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Ia optimistis, apabila seluruh tahapan dipersiapkan dengan baik, kawasan perkantoran terpadu dapat menjadi salah satu tonggak penataan pemerintahan sekaligus warisan pembangunan jangka panjang bagi Kabupaten Aceh Singkil. (R84)
