MEDAN ketikberita.com | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar Dialog Nasional di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto No.361, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pada Jumat (13/03/2026).
Acara yang mengangkat tema “Pilkada dalam Perspektif Sistem Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat” ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan kembali gerakan Pemuda Demokrat di Sumatera Utara yang sebelumnya sempat mengalami kevakuman.
Di bawah kepemimpinan Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., DPD Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara berupaya menghidupkan kembali gerakan pemuda yang berorientasi nasionalis serta berlandaskan ideologi Marhaenisme. Dialog ini dinilai sebagai langkah awal dalam memperkuat peran pemuda dalam dinamika demokrasi dan kehidupan berbangsa.
Tiga narasumber kompetensi hadir untuk mengisi forum tersebut. Firman Jaya Daeli, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus tetap berakar pada konstitusi dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Selain itu, praktisi hukum sekaligus Ketua DPC Peradi Medan Azwir Agus menyoroti hubungan erat antara praktik korupsi dan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus dibarengi dengan integritas para penyelenggara negara serta komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, pengamat sosial-politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Shohibul Ansor, M.Si, menekankan pentingnya nilai gotong royong dalam budaya politik Indonesia. Ia menyebut bahwa demokrasi tidak hanya soal kompetisi politik, tetapi juga bagaimana masyarakat membangun kolaborasi demi kepentingan bersama.
Dialog nasional tersebut dipandu oleh moderator Osryl Limbong, M.Si, yang juga menjabat sebagai Direktur Sumut Institut. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan kritis terkait sistem demokrasi, pelaksanaan pilkada, serta peran pemuda dalam menjaga kualitas kehidupan politik nasional.
Ketua Panitia Martin J Halawa, S.H., M.H, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal menuju konsolidasi gerakan yang lebih besar di masa mendatang. “Ini adalah langkah awal dari konsolidasi yang lebih besar. Kami juga menegaskan bahwa Pemuda Demokrat bukan sayap partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai manapun. Organisasi ini bersifat independen, nasionalis, dan berlandaskan ideologi Marhaenisme,” tegasnya.
Ia berharap melalui dialog nasional tersebut, Pemuda Demokrat Indonesia dapat terus menjadi ruang intelektual dan gerakan moral bagi generasi muda dalam memperkuat demokrasi, menjaga konstitusi, serta memperjuangkan kedaulatan rakyat di Indonesia. (Red)
