PASAMAN (Sumbar) ketikberita.com | Dalam rangka upaya menindaklanjuti Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Pasaman pada walinagari dilaksanakan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Wabup Pasaman Sabar AS.S.Ag.M.Si, dan dihadiri oleh Asisten 1, inspektorat, ka DPM, Camat, Walinagari dan bendahara, sebut Asisten Pemerintahan Hasrizal.S.Sos kepada Awak media Jumat (14/10).
Lebih lanjut disampaikan Hasrizal bahwa rapat ini dilakukan secara bertahap, terstruktur dan sistematis. Pada pertemuan hari ini di ikuti oleh 16 nagari, dengan 10 kecamatan. Dimana pertemuan sebelumnya telah terlebih dahulu dilaksanakan pada 11 nagari dan saat ini adalah pertemuan pada gelombang kedua yang memang perlu penekanan dan penegasan dari wakil bupati pasaman,” Ujarnya.
Kepala Inspektorat Amdarisman,SH.M.Kes menjelaskan menambahkan bahwa saat ini 10 nagari lain dari 37 Nagari yang ada di Pasaman sudah tuntas temuan LHP sampai saat ini. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah ingin mengawasi dan membina secara kontiniu sehingga setiap persoalan dan temuan tuntas pada saat tahun berjalan, tidak ada temuan yang menumpuk bertahun tahun dan bahkan kedepan tidak ada temuan yang tidak tertindak lanjuti,” Tambahnya.
Kemudian dalam rapat tersebut Wabup Pasaman Sabar AS kembali berikan penegasan penekanan dimana setiap temuan harus tuntas, Pemda ingin semua aparatur nagari dapat bekerja dengan nyaman dan tenang, permerintahan nagari dapat berjalan dengan baik dan pembangunan benar benar dirasakan oleh masyarakat nagari itu sendiri,”Ujarnya.
Kita semua penyelenggara Pemerintahan Daerah ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dinagari sesuai tugas dan fungsi masing masing, baik camat, dan OPD terkait lainnya. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) siap untuk membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tidak sekedar memberikan jaminan (assurance activities) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan akan tetapi APIP juga dituntut memberikan layanan konsultasi (consulting activities) melalui kegiatan pemberian advice, sosialiasi dan bimbingan teknis, ” sebutnya.
APIP kedepan diharapkan mampu menjadi mitra strategis yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungan pemerintahan yang penuh dengan volatilitas perubahan. Hal ini diperlukan untuk mendorong terrwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang responsif, bersih (good government) dan bermanfaat. Sebagai mitra APIP diharapkan dapat membantu dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian dan tatakelola melalui pendekatan yang sistematis dan teratur. Acara ini kita lakukan untuk mencapai hal tersebut sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat,” Tutupnya. (Abdi)
