Yang Dulu Berkuasa Kandas di Penjara, Dijerat Pasal Korupsi, Ifdhal S.Sos, M.AP Bakal Dipecat Dari ASN

288

SERGAI (Sumut) ketikberita.com | Pasca Unit Tipikor Satreskrim Polres Serdang Bedagai melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap oknum Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), H Ifdhal S.Sos, MAP, Kamis (21/1/2021) siang di sebuah rumah makan, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, nasibnya bakal makin kelam.

Apalagi, esoknya, Jumat (22/1/2021) Ifdhal langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pejabat yang dikenal sangat alergi dengan wartawan ini terlihat terkulai lemah saat digiring untuk konferensi pers di halaman Mapolres Serdang Bedagai.

” Oknum Kadis Sosial inisial IF S.Sos setelah dilakukan gelar perkara akhirnya ditetapkan sebagai tersangka,” terang Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang SH MHum didampingi Kasat Reskrim AKP Pandu Winata SH SIK,MH, KBO Reskrim, IPTU Adi Santika,dan Kanit Tipikor IPTU E Sidauruk kepada wartawan.

Tersangka yang mengenakan baju warna oranye dengan nomor dada 34 seragam khusus tahanan itu terlihat hanya tertunduk lemah.

Kapolres mengungkapkan tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menakut nakuti distri butor dan supplier e-Warong yang merupakan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

” Barang bukti yang diamankan dari tersangka uang tunai Rp30 juta dan sebuah telepon seluler sebagai alat komunikasi dengan para korbannya,” ujar kapolres.

Mirisnya lagi, tindak pidana korupsi dengan menggunakan wewenang dan jabatan tersebut korbannya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang notabene berkaitan dengan masalah kesejahteraan guna mencegah stunting.

” Tersangka diduga melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, ” tegas kapolres.

Terancam Dipecat Dari ASN

Selanjutnya apabila proses hukum terhadap tersangka berjalan hingga ke meja hijau atau pengadilan dan divonis bersalah dan menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d .

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Sergai, Basyarauddin SH ketika dikon firmasi melalui seluler, Sabtu (23/1/2021) mengatakan sesuai Pasal 87 UU ASN: – Pertama PNS diberhentikan dengan hormat karena: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Kedua PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berke kuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Ketiga, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Ke-empat, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

MK menyatakan Pasal 87 ayat 4 huruf b multitafsir. Sehingga MK memberikan penafsiran:

Pasal 87 ayat (4) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dijelaskannya, apabila ASN yang divonis pengadilan dalam kasus korupsi dan berkekuatan hukum, maka ASN tersebut dipecat tanpa memperoleh uang apapun, ujar Basyaruddin.

Kemudian, sambungnya lagi, apabila ASN divonis pengadilan dalam kasus tindak pidana umum dibawah ancaman 2 tahun penjara tidak dipecat dari statusnya ASN.

Ifdhal yang selama ini jabatan atau kariernya selalu moncer dan bersinar, kini harus siap siap melepaskan status PNS nya atau dipecat, apabila divonis bersalah oleh pengadilan dan berke kuatan hukum tetap (inkrah).

Dunia selalu berputar seperti roda, kadang diatas dan terkadang dibawah. Kemarin berkuasa dan arogan, besok bisa jadi hina lantaran masuk penjara. (AfGans)