{"id":149614,"date":"2024-02-06T21:21:57","date_gmt":"2024-02-06T14:21:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ketikberita.com\/?p=149614"},"modified":"2024-02-06T21:23:50","modified_gmt":"2024-02-06T14:23:50","slug":"wujudkan-program-100-hari-kerja-ketua-kppu-lakukan-beberapa-inisiatif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ketikberita.com\/wujudkan-program-100-hari-kerja-ketua-kppu-lakukan-beberapa-inisiatif\/","title":{"rendered":"Wujudkan Program 100 Hari Kerja, Ketua KPPU Lakukan Beberapa Inisiatif"},"content":{"rendered":"<p><strong>JAKARTA ketikberita.com |<\/strong> Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terpilih, M.<br \/>\nFanshurullah Asa, mulai melaksanakan komitmen program 100 hari kerjanya dengan<br \/>\nberbagai inisiatif pada tiga sektor utama, yakni energi (minyak dan gas), pasar digital, dan<br \/>\nketahanan pangan.<\/p>\n<p>Energi (Minyak dan Gas) Pada sektor minyak dan gas, KPPU telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) melalui surat saran dan pertimbangan pada tanggal 29 Januari 2024 untuk beberapa perbaikan dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Penerbangan guna meningkatkan kinerja pasar tersebut.<\/p>\n<p>Hal ini ditujukan untuk menindaklanjuti temuan kajian KPPU yang menyimpulkan bahwa, pasar penyediaan BBM Penerbangan Indonesia memiliki struktur monopoli dan terintegrasi secara vertikal, sehingga mengakibatkan ketidakefisienan pasar dan berkontribusi pada harga BBM Penerbangan yang tinggi.<\/p>\n<p>Terdapat dua poin besar dalam rekomendasi KPPU kepada Menkomarves, yakni dorongan bagi implementasi open access pada pasar penyediaan dan\/atau pendistribusian BBM Penerbangan, dan sistem multi provider BBM Penerbangan di bandar udara dengan kondisi-kondisi tertentu.<\/p>\n<p>Persoalan berawal dari data yang diperoleh KPPU bahwa harga BBM Penerbangan di<br \/>\nIndonesia lebih tinggi dibandingkan dengan harga BBM Penerbangan di 10 (sepuluh) bandar<br \/>\nudara internasional lain. Secara umum, kisaran perbedaan harga BBM Penerbangan bandar<br \/>\nudara di Indonesia dengan bandar udara luar negeri mencapai 22% s.d 43% untuk periode<br \/>\nDesember 2023.<\/p>\n<p>Hal ini dinilai berpengaruh langsung kepada harga tiket pesawat terbang, karena berdasarkan kajian diketahui bahwa, harga tiket pesawat per kilometer di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.<\/p>\n<p>Kondisi ini mendapat perhatian Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi<br \/>\n(Menkomarves) dan meminta KPPU bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian<br \/>\nEnergi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan kajian pembentukan multi provider BBM<br \/>\nPenerbangan di Indonesia.<\/p>\n<p>Dalam kajian KPPU menemukan, bahwa dalam rantai pasok penyediaan BBM<br \/>\nPenerbangan terdapat tiga kelompok kegiatan, yakni pengadaan bahan bakar dari kilang<br \/>\nyang kemudian disalurkan ke fasilitas penyimpanan (atau fuel supply); penyaluran bahan<br \/>\nbakar dari kilang atau kapal laut melalui pipa ke depot penyimpanan di kawasan bandar udara<br \/>\n(atau storage); dan penyaluran ke pesawat (atau into plane services).<\/p>\n<p>Selanjutnya kajian KPPU menunjukkan, konsep persaingan dapat diterapkan untuk tiap kelompok kegiatan atau dapat dilakukan secara terintegrasi dari fuel supply hingga fuel delivery. Dengan memperhatikan karakteristik proses supply chain penyediaan BBM Penerbangan, sistem multi provider melalui open access dan prinsip co-mingle menjadi salah satu sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana praktik internasional dan direkomendasikan oleh International Air Transport Association (IATA).<\/p>\n<p>Keberadaaan multi provider ditujukan untuk menciptakan persaingan dalam pengadaan dan pendistribusian, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga BBM Penerbangan.<\/p>\n<p>Sehingga dengan demikian dapat terjadi penurunan harga tiket pesawat, karena komponen<br \/>\nbiaya bahan bakar mencapai 38%-45% dari harga tiket pesawat.<\/p>\n<p>Namun untuk melaksanakannya, KPPU menemukan masih terdapat kebijakan Pemerintah yang perlu dilakukan revisi, yakni Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 13\/P\/BPH MIGAS\/IV\/2008, khususnya mengenai ketentuan badan usaha yang dapat melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM Penerbangan.<\/p>\n<p>Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPPU secara umum merekomendasikan<br \/>\nMenkomarves untuk melakukan beberapa hal berikut:<\/p>\n<p>1. mendorong implementasi open access pada pasar penyediaan dan\/atau pendistribusian<br \/>\nBBM Penerbangan sebagaimana diatur dalam UU Migas dan peraturan pelaksanaannya.<br \/>\n2. mendorong implementasi sistem multi provider BBM Penerbangan untuk setiap kelompok<br \/>\nkegiatan di bandar udara dengan memperhatikan beberapa kondisi, antara lain kesiapan<br \/>\ninfrastruktur, peluang pelaksanaan lelang atau pemilihan atas rekanan, revisi Peraturan<br \/>\nBPH Migas Nomor 13\/P\/BPH MIGAS\/IV\/2008, dan pembuatan regulasi teknis oleh BPH<br \/>\nMigas terhadap pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar<br \/>\nyang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.<\/p>\n<p>KPPU berharap dengan adaptasi open access dan sistem multi provider tersebut,<br \/>\npersaingan di pasar BBM Penerbangan lebih terbuka dan efisien, sehingga mampu<br \/>\nberkontribusi pada turunnya harga tiket penerbangan. KPPU sendiri akan terus mengawasi<br \/>\npasar tersebut sesuai kewenangan penegakan hukumnya dari potensi pelanggaran<br \/>\npersaingan usaha oleh para operator.<\/p>\n<p>Selain isu BBM Penerbangan, KPPU juga tengah melakukan pengawasan atas<br \/>\npengelolaan jaringan gas kota dan penyediaan liquefied petroleum gas (LPG) khususnya<br \/>\nkemasan 3 kilogram (3kg). Ini menjadi fokus karena inisiatif ini merupakan kebijakan<br \/>\npemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap jenis bahan bakar tertentu<br \/>\n(yakni minyak tanah).<\/p>\n<p>Namun berdasarkan data resmi, target pembangunan jaringan gas kota yang ditetapkan oleh pemerintah melalui RPJMN 2019-2024 sebesar 4 juta sambungan rumah tangga (SR), baru sekitar 800 ribuan atau 20% yang tercapai.<\/p>\n<p>Salah satu penyebab adalah minimnya investasi jaringan gas kota (Jargas) dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KBPU). Saat ini dari target target pembangunan 633.930 SR Jargas di tahun 2024, baru sekitar 300 ribu SR yang terbangun. Itu pun hanya untuk pelanggan rumah tangga-2 (RT-2) dan pelanggan kecil-2 (PK-2).<\/p>\n<p>Untuk itu KPPU akan fokus pada identifikasi hambatan usaha di lapangan yang<br \/>\nmengakibatkan terhambatnya pembangunan dan pengembangan jaringan gas kota.<br \/>\nHambatan tersebut diduga berdampak langsung pada meningkatnya konsumsi LPG,<br \/>\nkhususnya LPG 3kg.<\/p>\n<p>Fakta ini didukung oleh data Kementerien ESDM yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi LPG 3kg sebesar 4,5% pada periode 2019-2023, berbanding terbalik dengan konsumsi kemasan 5kg dan 12kg yang turun hampir 10% pada periode yang sama.<\/p>\n<p>Ini juga tercermin pada melonjaknya alokasi subsidi LPG dalam APBN 2023 yang mencapai<br \/>\nRp117 trilliun. Apabila jaringan gas kota bisa berkembang secara layak, konsumsi masyarakat akan beralih dari LPG ke gas kota, sehingga dapat menghemat anggaran subsidi LPG yang signifikan setiap tahunnya.<\/p>\n<p><strong>Pasar Digital<\/strong><br \/>\nDi pasar digital, KPPU memfokuskan pengawasaannya pada dugaan perilaku pelaku<br \/>\nusaha atau perusahaan teknologi besar maupun lokapasar (marketplace), khususnya secara<br \/>\ninisiatif atas kasus-kasus besar yang diputus oleh otoritas persaingan usaha di internasional.<br \/>\nDalam hal ini, KPPU akan mendalami putusan-putusan tersebut untuk menentukan apakah<br \/>\nperbuatan serupa juga dilakukan atau terjadi di Indonesia.<\/p>\n<p>Sebagai langkah awal penegakan hukum di pasar digital, KPPU telah menyelesaikan<br \/>\npenyelidikan terhadap perusahaan digital raksasa, Google, yang diindikasikan telah<br \/>\nmenggunakan posisi dominannya untuk menekan pasar melalui penerapan Google Pay<br \/>\nBilling.<\/p>\n<p>KPPU juga telah menuntaskan penyelidikan atas salah satu pelaku lokapasar besar di<br \/>\nIndonesia dan segera ditetapkan kelayakannya untuk masuk ke tahapan pemeriksaan oleh<br \/>\nSidang Majelis Komisi.<\/p>\n<p>Kedua perkara tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku usaha di pasar<br \/>\ndigital agar lebih memperhatikan rambu-rambu persaingan usaha dan segera memperbaiki<br \/>\nperilakunya agar pasar digital Indonesia mampu tumbuh dan berkembang secara sehat.<\/p>\n<p><strong>Ketahanan Pangan<\/strong><br \/>\nDalam ketahanan pangan, KPPU terus aktif memantau fluktuasi harga di komoditas<br \/>\npangan, khususnya kategori bahan pokok penting sebagaimana Peraturan Presiden No<br \/>\n59\/2020. Fokus analisa akan ditujukan kepada bentuk tata niaga, kebijakan pengendalian<br \/>\nimpor, dan distribusi ke konsumen. Kebijakan tersebut diduga berpotensi menimbulkan<br \/>\npenguasaan pasokan komoditas pada sekelompok pelaku usaha, dan rentan berakibat pada<br \/>\nberkurangnya pasokan dan meningkatnya fluktuasi harga di pasar.<\/p>\n<p>KPPU juga akan menaruh perhatian khusus pada pasar pakan ternak, dimana terdapat dugaan konsentrasi pasar yang tinggi dan berkontribusi pada mahalnya harga pakan yang dibayarkan peternak, khususnya peternak mandiri.<\/p>\n<p>Selain itu, KPPU juga akan mengoptimalkan pengawasan perjanjian kemitraan inti plasma di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan guna menjaga keseimbangan dalam kemitraan antara pelaku usaha besar\/menengah dengan pengusaha kecil\/mikro. (r\/red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>JAKARTA ketikberita.com | Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terpilih, M. Fanshurullah Asa, mulai melaksanakan komitmen program 100 hari kerjanya dengan berbagai inisiatif pada tiga sektor utama, yakni energi (minyak dan gas), pasar digital, dan ketahanan pangan. Energi (Minyak dan Gas) Pada sektor minyak dan gas, KPPU telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":149615,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[19],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149614"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=149614"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149614\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":149617,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149614\/revisions\/149617"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/149615"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=149614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=149614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=149614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}