{"id":141481,"date":"2023-07-19T12:00:38","date_gmt":"2023-07-19T05:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ketikberita.com\/?p=141481"},"modified":"2023-07-19T18:26:16","modified_gmt":"2023-07-19T11:26:16","slug":"kppu-jatuhkan-total-denda-28-milliar-dalam-kasus-persekongkolan-tender-revitalisasi-tim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ketikberita.com\/kppu-jatuhkan-total-denda-28-milliar-dalam-kasus-persekongkolan-tender-revitalisasi-tim\/","title":{"rendered":"KPPU Jatuhkan Total Denda 28 Milliar Dalam Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM"},"content":{"rendered":"

JAKARTA ketikberita.com |<\/strong> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Jaya
\nKonstruksi Manggala Pratama Tbk terbukti bersalah dalam Perkara Nomor 17\/KPPU-L\/2022
\ntentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait
\nPengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
\n(TIM) Tahap III.<\/p>\n

Atas pelanggaran yang dilakukan, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16.800.000.000 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, serta sebesar Rp 11.200.000.000 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Putusan tersebut dibacakan pada hari ini, tanggal 18 Juli 2023 di Kantor Pusat KPPU Jakarta.<\/p>\n

Sebagai informasi, perkara yang berasal dari laporan publik ini berkaitan dengan
\ndugaan persengkongkolan tender pada Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail
\nMarzuki Tahap III (pekerjaan interior). Perkara ini melibatkan 3 (tiga) Terlapor, yakni pelaksana tender PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Terlapor I), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Terlapor III).<\/p>\n

Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender sebagai suatu kerja sama operasional atau
\nkonsorsium (KSO) PP-JAKON. Perkara ini berkembang hingga proses Pemeriksaan oleh
\nSidang Majelis Komisi.<\/p>\n

Bertindak sebagai Ketua Majelis Komisi untuk perkara ini, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D, dan didampingi oleh Anggota Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Harry Agustanto, S.H., M.H.<\/p>\n

Dalam proses persidangan, terungkap berbagai unsur bersekongkol yang
\ndilaksanakan oleh para Terlapor, antara lain:<\/p>\n

a.<\/strong> Tindakan Terlapor I yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi
\nyang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, membuktikan pembatalan tender tersebut
\nsengaja dilakukan Terlapor I sebagai bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II dan
\nTerlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo.<\/p>\n

b.<\/strong> Tindakan Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II dan Terlapor III
\n(KSO) dalam Evaluasi Teknis dengan adanya permintaan pemaparan Direktur SDM dan
\nUmum terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan Manajemen Konstruksi, yang
\nkemudian ditindaklanjuti dengan fakta adanya pembatalan tender dan perubahan tata
\ncara penilaian pada tender ulang, membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I
\ndalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo.<\/p>\n

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perubahan tata cara penilaian, nilai evaluasi teknis
\nyang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III (KSO) dalam tender ulang meningkat cukup
\nsignifikan hingga memperoleh prosentase nilai evaluasi teknis yang cukup tinggi.<\/p>\n

c. Tindakan Terlapor II dan Terlapor III (KSO) melakukan penyesuaian dokumen baik secara
\nterang-terangan maupun diam-diam.<\/p>\n

Meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya bentuk komunikasi langsung antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III (KSO), namun demikian terdapat fakta rangkaian proses yang menunjukkan adanya upaya Terlapor I memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) melalui tindakan Direktur SDM dan Umum yang melakukan intervensi terhadap Tim Pengadaan pada saat proses tender masih berjalan.<\/p>\n

Kemudian ditindaklanjuti dengan pembatalan tender tanpa didasari justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n

Atas uraian di atas, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan
\nTerlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16.800.000.000 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Terlapor II, dan sebesar Rp 11.200.000.000 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) kepada Terlapor III. Majelis Komisi dalam Putusannya juga memberikan perintah kepada Terlapor I, sebagai berikut:<\/p>\n

1.<\/strong> Untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan\/atau segala bentuk persekongkolan
\nuntuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak
\nTerlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.<\/p>\n

2.<\/strong> Untuk meniadakan substansi dan\/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2
\ndan 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo, dalam setiap pengadaan
\nyang diselenggarakan oleh Terlapor sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan
\nKPPU.<\/p>\n

3.<\/strong> Untuk melaporkan dan\/atau menyerahkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap
\nselesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama
\n2 (dua) tahun sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.<\/p>\n

Lebih lanjut, Majelis Komisi juga memerintahkan seluruh Terlapor untuk melaksanakan
\nPutusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap
\n(inkracht).<\/p>\n

Serta, memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan. (r\/red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA ketikberita.com | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk terbukti bersalah dalam Perkara Nomor 17\/KPPU-L\/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":141482,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[19],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141481"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=141481"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141481\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":141483,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141481\/revisions\/141483"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/141482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=141481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=141481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ketikberita.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=141481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}