Tak Kenal Lelah, Tim PKN Aceh Singkil Terus Door To Door Ke Desa Ajukan Permintaan Informasi Publik

76

ACEH SINGKIL ketikberita.com | Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undan (UU) Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi, sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut, keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemantau Keuangan Negara (PKN) ini milik masyarakat, makanya kami hadir kata Sekretaris PKN Aceh Singkil, Kamis, (15/09/2021).

Sekretaris Perkumpulan PKN Aceh Singkil Buyung Sanang mengatakakan “Alhamdulillah di hari kedua ini kami Tim PKN Aceh Singkil kembali mengantarkan surat permohonan informasi kepada badan publik desa sebanyak 3 desa, dan juga di 3 kecamatan tentunya, karna mengingat desa-desa yang kita buat sampel begitu berjauhan, sehingga kami perlu waktu untuk menyelesaikan tugas kami ini, apalagi ini melalui swadaya kami, sehingga perlu waktu untuk menyelesaikannya” tutur Buyung.

“Karna hal ini klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa, yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa  salah satunya adalah keterbukaan, selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa”

Selanjutnya Sekretaris PKN Perwakilan Aceh Singkil menambahkan “Dan tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, juga masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa”.

“Adapun desa-desa yang kami mohonkan surat tersebut hari ini ialah : 1. Desa Sikoran Kecamatan Danau Paris, 2. Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan dan 3. Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah, dan semua desa-desa itu kami juga memberikan tembusan kepada pihak kecamatan masing-masing” tutupnya. (R84)