Soal Sawah Bengkok Di Sewakan, Kata Camat Pontang : Itu Harus Dituangkan Dalam Aturan Desa

253

KAB. SERANG (Banten) ketikberita.com | Ramainya pemberitaan terkait di sewakannya 15 hektar sawah bengkok milik Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang oleh Ketua BPD Sukanegara,mendapat banyak tanggapan dari unsur pemerintahan Desa.

Baca : https://ketikberita.com/15-ha-sawah-bengkok-desa-di-sewakan-oleh-ketua-bpd/

Camat Pontang Heri Sosiawan melalui pesan whatsAppnya kepada awak media,Jumat 29/10/2021 mengatakan begini,

“Itu harus dituangkan dalam aturan desa,perdes yang hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat di antaranya untuk pembangunan sarana pra sarana desa”.

“Nanti saya konfirmasi,sekarang lagi sibuk pilkades,”Imbuhnya.

Ahmad Subhan, Kabid Akad (Administrasi Keuangan dan Aset Desa) DPMD Kab Serang memberikan tanggapannya melalui pesan whatsApp, seperti ini,

“Sy coba lakukan pengecekan dulu atas hal tersebut melalui Kecamatan,”Tegasnya.

Ketua FK BPD (Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa) Kab Serang, Acep Mahmudin turut memberikan tanggapannya.

Melalui voice note, Acep berkata,

“Sejatinya sebagai BPD kita harus menjadi tauladan,mengerti aturan itu yang perlu di pahami.Dan peran fungsi kita jangan sampai tumpang tindih,sebagai BPD jangan berperan ganda sebagai eksekutif atau pemerintahan desa,”Jelas Acep.

“Kemudian karena ini rumah tangga sendiri,kami berharap Ketua BPD Sukanegara untuk memahami regulasi dan menegakkan aturan,kalaupun itu sudah dilakukan musyawarah,lihat cantolan hukumnya,jangan sampai menabrak aturan,”Harap Acep

“Sebagai anggota BPD,saya mengingatkan untuk mengerti aturan,jangan sampai kita sendiri sebagai pelaksana pemerintahan desa justru melanggar aturan.Itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami bersama,saling mengingatkan”,Ungkapnya

“Jangan sampai berefek lebih jauh untuk segera diselesaikan pada permasalahan tanah bengkok atau tanah kas desa yang ada di desa kita masing-masing”,Tegasnya

Perlu diketahui,tanah bengkok merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa.Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, tanah bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa.(sumber : hukumonline.com). (Ohin/Yusa)