Sekjen GP3B : PT. Citra Buana Pasta Ujian Bagi DPRD Kab Serang, Dinas LH dan Disnaker

164

KAB SERANG (Banten) ketikberita.com | Adalah hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem (UU 32/2009).

Kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja (UU 1/1970) kemudian ada UU tentang Kesehatan (UU 23/1992).

Bincang-bincang ringan awak media dengan Sekjen GP3B Angga Apria Susanto di kediamannya ditemani Mujeni dari LSM Geram Banten Indonesia pada Jumat (17/07/2020) masih seputar hasil investigasi di PT. CBP (PT.Citra Buana Pasta-red).

Menurut Angga amanat Undang-undang sepertinya tidak digubris oleh PT. CBP , hal ini dapat di konfrontir dengan hasil investigasi yang ada pada kami dan kami sangat menyayangkan kepada PT. CBP yang kami anggap sangat buruk untuk K3 nya (Kesehatan dan Keselamatan Kerja-red) dan sangat beresiko untuk pekerja.

Angga menambahkan, Kami sudah kroscek dilapangan untuk K3 PT. CBP sangatlah buruk dan sangat tidak memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja para pekerjanya.

Lanjut Angga, mengenai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah-red) di PT. CBP kami sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang untuk benar-benar mengkroscek IPAL di PT. CBP. Angga pastikan hasil penelusurannya,terlihat limbah sudah memasuki pemukiman warga.

Kami benar-benar meminta kepada DLH, Disnaker Kabupaten Serang dan juga DPRD Kabupaten Serang melalui Komisi IV harus berani dan tegas terhadap PT. CBP,Angga ingatkan jangan ada kesan pembiaran terhadap PT. Citra Buana Pasta.

Angga berani menyimpulkan bahwa PT. CBP adalah semacam test case (uji kasus-red) bagi DPRD Kab Serang, Dinas LH dan Disnaker.

Sementara itu rekan Angga dari LSM Geram Banten Indonesia, Mujeni menanggapi persoalan ini dengan bahasa diplomatis, “Setelah data dan fakta dianggap cukup,seperti biasanya lembaga kami akan layangkan surat ke APH dan tembusan kepada pihak yang terkait”,ungkapnya.

Pointnya adalah ketidakpatuhan pengusaha terhadap UU yang ada dan minimnya fungsi pengawasan OPD Kab Serang dalam hal ini Dinas LH dan Dinas Ketenagakerjaan, pungkas Muji. (Yusa)