ACEH SINGKIL (Aceh) ketikberita.com | Apel Gabungan Perdana Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Gampong Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Senin (05/12/2026), menjadi panggung penegasan arah kepemimpinan Bupati H. Safriadi Oyon, SH di awal tahun kerja 2026.
Di hadapan ribuan ASN, PPPK, keuchik, imeum mukim, serta jajaran pemerintahan daerah, Safriadi menyampaikan pesan lugas: pemerintahan tidak boleh berjalan otomatis, apalagi hanya sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
Menurutnya, tantangan pelayanan publik ke depan menuntut aparatur yang disiplin, berintegritas, dan memiliki kepekaan sosial. Ia menilai, kehadiran aparatur negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tercatat di daftar absensi.
“Masyarakat tidak menilai kita dari jam masuk dan pulang, tapi dari seberapa cepat dan tulus kita melayani,” ujarnya.
Safriadi secara terbuka mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam tata kelola pelayanan publik di Aceh Singkil. Ia menyebut keluhan warga terkait lambannya respons aparatur sebagai sinyal bahwa perubahan cara kerja sudah tidak bisa ditunda.
Pengalaman bencana banjir dan tanah longsor pada November 2025 turut menjadi refleksi penting dalam arah kebijakan pemerintah daerah.
Bupati menilai, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya aparatur yang tanggap, terkoordinasi, dan mampu bertindak cepat di saat masyarakat berada dalam kondisi darurat.
“Negara harus hadir bukan setelah kejadian, tapi saat rakyat membutuhkan,” tegasnya.
Pesan yang sama juga diarahkan kepada para keuchik, imeum mukim, dan aparatur gampong.
Safriadi menekankan bahwa pemerintahan di tingkat desa adalah wajah pertama negara di mata rakyat. Etika, kedisiplinan, dan kejujuran, menurutnya, menjadi kunci membangun kembali kepercayaan publik.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Safriadi mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara. Setiap program dan kegiatan harus memiliki dampak nyata, bukan sekadar formalitas laporan.
Menutup amanatnya, Bupati Safriadi menegaskan bahwa kepemimpinan baginya bukan soal pencitraan, melainkan soal tanggung jawab moral. “Saya ingin pemerintahan ini dikenang karena kerjanya, bukan janjinya.
Jabatan hanyalah titipan, tapi pengabdian kepada rakyat adalah nilai yang akan kita pertanggungjawabkan,” tandasnya. (R84)
