MEDAN ketikberita.com | Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sumatera Utara menegaskan sekelompok orang yang mengatasnamakan pengurus PRSI dari 17 Kabupaten/Kota di Sumut bukan bernaung di bawah kepengurusannya, alias illegal.
“Kalau mereka pengurus cabang kabupaten/kota yang resmi, tentunya pada saat rapat kerja daerah (Rakerda) PRSI Sumut hadir didalam ruangan dan mengikuti raker,” kata Ketua Pengprov PRSI Sumut Muchrid Nasution kepada pers di Medan Minggu.
Muchrid menyatakan hal itu terkait adanya sekelompok orang yang mengaku-ngaku pengurus cabang (pengcab) PRSI dari 17 kabupaten kota yang melakukan aksi protes dengan menghadang utusan PB PRSI di luar arena rapat, di Medan, Sabtu (20/8).
Lebih lanjut ia menjelaskan jika sekelompok orang tersebut benar benar pengurus tentunya mereka hadir dalam forum dan menyampaikan segala kendala dan persoalan dihadapi di ruang rapat.
Apalagi, kata Muchrid selama pelaksanaan Rakerda dirinya tetap berada dalam forum tersebut dan memimpin langsung jalannya proses pembahasan program dan evaluasi kerja.
Karena itu ia mengaku keberatan jika dianggap bersembunyi atau terkesan menghindar dari kritik peserta rapat.
“Segala aspirasi, baik itu suka dan tidak suka dengan kepemimpinan saya bisa dituangkan dalam forum rapat, supaya ada perbaikan kedepan” ucapnya.
Namun, lanjutnya kalau aspirasi dan kritik yang disuarakan dari luar arena rapat tentunya tidak mungkin akan diakomodir, karena bertentangan dengan tata cara Rakerda PRSI Sumut.
“Saya dan pengurus PRSI Sumut lainnya senantiasa terbuka terhadap setiap masukan dan kritik tapi harus disampaikan dengan aturan dan prosedur yang berlaku di PRSI,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya juga menyampaikan kepada masyarakat dan pencinta olahraga aquatik agar ikut bersama sama bahu membahu mengembalikan kejayaan Sumut dalam cabang renang.
Sebelumnya, Wakil Ketua PB PRSI Sarman Simanjorang pada pembukaan Rakerda PRSI Sumut 2022 menekankan tentang pentingnya induk organisasi olahraga ini fokus kepada program pembinaan yang berkesinambungan agar Sumut mampu melahirkan banyak atlet berprestasi, seperti provinsi-provinsi lain di tanah air.
Salah satu untuk mencapai sasaran itu Pengcab-pengcab PRSI harus ikut berkontribusi nyata melakukan pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur.
“Untuk mengembalikan kejayaan Sumut di cabang renang tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pengurus provinsi saja. Tapi mutlak diperlukan kerjasama dari segenap pengurus cabang di kabupaten kota,” ucapnya.
Dengan demikian kata Simanjorang ia optimis Sumut kedepan akan mampu melahirkan atlet atlet berprestasi termasuk dalam menghadapi PON 2024.
“Jangan sampai Sumut yang jadi tuan rumah, tapi yang pesta medali provinsi lain” katanya.
Apalagi, kata dia aquatik merupakan cabang yang menyediakan banyak medali di PON yakni 60 medali emas dari berbagai nomor lomba.
Pada Rakerprov PRSI Sumut yang mengambil tema ” Sportif, solid, menyongsong PON 2024″ , sebanyak 15 Pengcab PRSI menyatakan dukungan kepada Muchrid Nasution untuk tetap menakhodai PRSI Sumut hingga berakhir masa jabatan.
“Tidak ada dualisme di kepengurusan PRSI Sumut, para pengcab bahkan menyampaikan pernyataan tertulis mendukung kepemimpinan Muchrid Nasution dan kepengurusan tetap solid serta fokus kepada pembinaan untuk persiapan PON 2024,” kata Pengprov PRSI Sumut Wildan Diapari Hasibuan didampingi Ketua Pengcab Medan Syahriandi. (red)
