Penuhi Kebutuhan Pupuk dan Obat Pertanian, Toni Togatorop: Dinas TPH Harus Consent Tanggapi Usulan DPRD Sumut

231

MEDAN ketikberita.com | Upaya pemberdayaan petani untuk ‘meracik’ menciptakan pupuk hayati, organik cair dan padat sudah sangat tepat. Sebagai salahsatu inovasi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan di Sumatera Utara.

“Saya harap, inovasi tersebut dapat dikerjasamakan dengan akademisi dan ahli, sehingga limbahnya dapat diproses menjadi organik guna memenuhi kebutuhan pertanian di Sumatera utara,”sebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, Toni Togatorop SE MM, Kamis (20/10/2022).

Sebagai ketua Asosiasi Pedagang dan Petani (Aspatan) Provinsi Sumatera Utara, Toni sangat mendukung gagasan DPRD Sumatera Utara yang mendesak agar Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sumatera Utara membuat program khusus pelatihan ‘meracik’ pupuk dan obat organik bagi petani di Sumut. Guna mengantisipasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan tanaman.

“Saya usulkan, agar program tersebut menggandeng para pengusaha UMKM dalam rangka memenuhi kualitas dan kuantitas produksi untuk kebutuhan rakyat Sumatera Utara,”pintanya.

Sebab, katanya lagi, UMKM akan menjadi perpanjang tangan pemerintah dalam pendistribusian ke petani Sumatera Utara. Serta, langkah strategis yang mampu memperpendek jarak antara kebutuhan dan produksi pupuk dan obat-obatan bagi petani.

“Itu langkah cemerlang dalam memenuhi kedaulatan pangan maupun natural to basic for life, sehat konsumsi serta menjaga ekosistem dalam hal peremajaan dan penggemburan lahan tanah,”ujar mantan ketua fraksi Hanura DPRD Sumut 2016-2019 ini.

Sebab pada dasarnya, kata dia, pelatihan dalam ‘meracik’ pupuk dan obat-obatan bagi tanaman, akan menciptakan ruang bagi petani untuk berkembang. Sehingga, penggunaan pupuk an-organik tidak menjadi masalah vital.

Selaku wakil Ketua bidang Komunikasi Politik DPD Partai Hanura Sumut, Toni menjelaskan dengan peran serta dinas TPH, kebutuhan pupuk natural akan terpenuhi dengan baik. Apalagi, kebutuhan pupuk menjadi sangat primer dalam memenuhi hak azasi manusia tentang pangan.

“Saya kuatir, jika dinas TPH dan dinas Pertanian Sumatera Utara tidak mengakomodir usulan anggota DPRD Sumut, akan rawan terjadi krisis pangan di Sumut. Disini, kita jangan main main, karena intruksi Presiden Joko Widodo dalam mendorong pertumbuhan pertanian dalam menangkis krisis pangan dunia yang dapat merambah Indonesia sudah sangat jelas,”katanya.

Selain itu, Toni Togatorop juga mendorong agar Tani, Ternak Terintegritas (T3) segera digalakkan, mulai tingkat gubernur, bupati dan walikota se Sumut. Dalam memenuhi ketahanan pangan bagi masyarakat Sumatera Utara secara menyeluruh. (ind)