Pengukuran Tanah Didesa Sawo Batal, Kuasa Hukum Kecewa

326

NIAS UTARA (Sumut) ketikberita.com | Pengukuran tanah ukuran 621 m2 di Desa sawo, Kecamatan sawo, Kabupaten Nias Utara dibatalkan oleh Warga, pengukuran atas objek SHM No. 572 batas tanah dengan pihak warga setempat di Desa Onozitoli sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Kamis (11/02/2021).

Terkait dibatalkan pengukuran tanah milik Arododo Telaumbanua klien Kuasa hukum Elyfama Zebua,SH., Analisman Zalukhu,SH. dan Sacrist Breedwan Harefa,SH menyampaikan kekecewan terhadap adanya upaya oknum-oknum yang menghalangi pengukuran tanah terkait terkait LP No 18/III/2020/Ns-Tuhem serta LP No 08/I/2021/NS SPKT yang dilakukan Arododo Telaumbanua (Alias Ama Dika) karena terjadinya aksi pengerusakan Tanaman serta pengancaman di tanahnya.

“Pengukuran ini terlaksana demi kepentingan hukum, khususnya hukum jawaban saudara Arododo Telaumbanua atas laporan permasalahan tanah tersebut menjadi terang benderang, Kita sangat menyayangkan adanya upaya oknum oknum yang menghalangi pengukuran tanah tersebut.

Pengukuran tanah itu bukan sebagai eksekusi atau penetapan kepemilikan, melainkan acuan untuk penyidik Polres Nias terhadap batas tanah yang dalam hal ini berkompeten adalah BPN, maka BPN Nias harus dilibatkan supaya diketahui kebenaran atas pasal 406, pasal 368 ayat 1 sebagaimana yang dilaporkan Arododo Telaumbanua ” terang Kuasa hukumnya.

Dia mendesak kepolisian menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka atas kasus pidana pengrusakan dan Pengancaman.

Pada proses pengukuran turut dihadiri dari Polres Nias, BPN Nias, Kuasa Hukum Arododo Telaumbanua serta Kepala Desa Onozitoli Sawo dan Kepala Desa Sawo, warga Setempat terjadi perbincangan sengit.

Pihak warga di wakilkan Kepala Desa sawo Serius Telaumbanua menolak dilakukan pengukuran dengan berbagai alasan diantaranya surat undangan pemberitahuan, mempersoalkan masalah SHM yang dimiliki Arododo Telaumbanua, Mereka juga menolak karena ketika pengukuran batas tanah untuk penerbitan SHM tidak melibatkan pihaknya.

“Kami kepala Desa sawo tidak mengizinkan melanjuti pengukuran tanah ini dikarenakan pertama belum adanya surat undangan pemberitahuan, ukuran batas Tanah yang tertera di SHM yang dimiliki Arododo Telaumbanua di cek dan terlihat dilapangan sangat janggal dengan ukuran yang tertera”.

Sementara Hanung dari BPN Nias yang saat itu banyak mendapat protes dari kalangan warga mengatakan pengukuran dilakukan apa bila tidak ada sanggahan atau sengketa pada lahan.

“Harapan saya hari ini pengukuran. Ini pengukuran kita lakukan apabila para sipembatas lahan mengizinkan. BPN pihak netral. Untuk mendudukkan persoalan dan mencari jalan keluar yg terbaik. ” jelasnya.

Pihak kepolisian Candra Panjaitan kepada wartawan mengatakan persoalan ini masih tahap proses yakni dilakukan pengukuran. “Ini masih proses,” ucapnya singkat.

Sebelumnya Arododo Telaumbanua (Alias Ama Dika) warga desa onozitoli sawo, Kecamatan sawo, Kabupaten Nias Utara meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya jajaran Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk memberikan kepastian hukum untuknya. (Wardiy)