LQ Indonesia Lawfirm : Stop Kriminalisasi Wartawan

189

JAKARTA  ketikberita.com | Puluhan Advokat yang bergabung di LQ Indonesia Lawfirm beserta ratusan wartawan mengadakan aksi damai di depan Mabes POLRI meminta agar POLRI Stop kriminalisasi wartawan, Jumat (05/11/2021). Hal ini imbas dari panggilan polisi terhadap beberapa pimpinan redaksi media online oleh Mabes Polri atas laporan Mimihetty Layani, istri pemilik Grup Kopi Kapal Api.

LQ Indonesia Lawfirm baru jalan 3 tahun memberikan pelayanan hukum di Indonesia, namun sudah banyak berprestasi dan berani melawan oknum-oknum mafia hukum dan melepaskan banyak masyarakat yang dikriminalisasi, dan menyelesaikan beberapa kasus Investasi bodong.

LQ menyoroti bagaimana Oknum Fismondev Polda Metro Jaya memeras korban Investasi Bodong, sebesar Lima ratus juta rupiah, untuk biaya penghentian perkara. Link Youtube LQ:

Keberanian LQ Indonesia Lawfirm melawan Oknum aparat mendulang banyak dukungan dan reaksi dari wartawan, anggota DPR, IPW, Kompolnas, serta masyarakat umum sehingga LQ dengan cepat dikenal sebagai “Public Defender”

Kali ini LQ Indonesia Lawfirm menyoroti kinerja oknum POLRI atas dugaan kriminalisasi beberapa Wartawan KABARXXI.COM, NEWSMETROPOL dan PEWARTAINDONESIA. Diketahui KABARXXI dan beberapa media lainnya diancam pidana karena memuat berita tentang kisruh dan borok istri pemilik Grup Kapal Api (Red: Mimihetty Layani, istri pemilik kapal api Soedomo Mergonoto) dan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh keluarga kapal api yang menjadi komisaris di PT Kahayan Karyacon.

Mabes Polri mengirimkan panggilan kepada pimpinan Redaksi KabarXXI yang resmi tergabung dalam PPWI melaksanakan tugas jurnalisme. Panggilan klarifikasi dari Tipidsiber No 1288/ X/ RES 1.14/2021 /Tipidsiber Tanggal 14 Oktober 2021 dilayangkan atas Laporan Mimihetty Layani yang merasa nama baiknya dicemarkan, sebagaimana pasal 27 UU ITE, 310 dan 311 KUH Pidana dengan pemberitaan tentang kisruh Keluarga Kapal Api.

Pimred Kabar XXI menghubungi LQ di 0818-0489-0999 lalu memberikan kuasa kepada Advokat Franziska Martha Ratu Runturambi, SH dari LQ Indonesia Lawfirm. “Kabar XXI memberitakan fakta yang terjadi perselisihan antara Direksi dan Komisaris Kahayan Karyacon dalam dugaan penggelapan. Redaksi menjalankan tugas profesinya sebagaimana wartawan, diatur dalam UU Pers dan memiliki narasumber serta bukti pendukung. Penerapan pasal UU ITE terhadap Pers, tidak tepat karena wartawan sesuai UU Pers harus diadukan terlebih dahulu ke dewan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Ada Lex Spesialisnya.

Dengan diterimanya laporan ITE Mimihetty Layani selaku keluarga Grup Kapal Api, tanpa terlebih dahulu buat aduan dugaan pelanggaran ke dewan pers menimbulkan tanda tanya besar, bukankah Mabes seharusnya sebagai aparat penegak hukum mengikuti Aturan UU No 40 tahun 1999 tentang pers dan SKB bersama Kapolri tentang ITE? Kenapa sampai laporan diterima mabes polri dan diatensi tipidsiber? Jangan sampai mabes Polri menjadi alat ditunggangi mafia hukum sebagaimana Anggota DPR RI Komisi 3, Arteria Dahlan sudah peringati Kapolri, sehingga tajam kebawah dan tumpul keatas.” ujar Advokat Franziska.

Bapak Arteria Dahlan, anggota DPR RI Komisi 3 dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri menyampaikan keluhannya bahwa Soedomo Mergonoto (suami Mimihetty Layani) pemilik Kapal Api, ternyata diduga sebagai mafia kasus “bawa pengacara dalam RUPS tidak diundang, merekam dan rekaman digunakan di polrestabes. Polisi bukan polisi swasta. Jawa Timur tidak boleh ada penunggangan. Mohon Kapolri koreksi betul. Yang bersangkutan disuruh insyaf tidak bisa lagi menunggangi kepolisian. Kasihan rakyat.”
Link Video Arteria Dahlan di Youtube LQ:
https://youtu.be/RrF7hHnELGU. (tim/red)