TANGERANG (Banten) ketikberita,com | Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang, Dede Maulana Faisal, mengecam pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dalam sebuah kunjungan ke SMKN 3 Kota Tangerang, pejabat tersebut disebut melontarkan pernyataan yang menyebut warga Kota Tangerang sebagai “kampungan dan tidak paham digital”.

Pernyataan itu memicu keresahan publik, terutama karena terjadi di tengah antrean panjang warga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang pada 14–15 Juni 2025. Antrean ini dipicu oleh kebutuhan legalisasi dokumen Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025.

“Sebagai warga dan Ketua KNPI, saya sangat menyesalkan pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat tersebut. Ucapan itu sangat melukai hati masyarakat,” ujar Dede, Senin (16/6/2025).

Dede menilai, sebagai pejabat publik yang digaji oleh negara dari uang rakyat, seharusnya Plt Kepala Dinas Pendidikan dapat menunjukkan sikap yang bijak dan memberikan edukasi yang membangun kepada masyarakat.

“Pejabat publik harus berhati-hati dalam berkata-kata. Mereka seharusnya menjadi teladan, bukan justru menyulut keresahan dengan ucapan yang tidak pantas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dede mendesak Gubernur Banten, Andra Soni, untuk mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan tersebut. Ia bahkan menyarankan agar pejabat yang bersangkutan dicopot dari jabatannya jika terbukti telah melanggar etika dan moral sebagai aparatur negara.

“Jika perlu, copot dari jabatan eselon II. Ucapannya sudah bikin resah masyarakat. Nonjobkan saja,” pungkasnya. (mir)