Ketua DPC KSPSI Kab Tangerang : UMK Di Banten Naik 1,5 Persen, Buruh Di Bohongi

13

TANGERANG (Banten) ketikberita.com| Tanggal 20 November 2020 Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangani Surat Keputusan Gubernur No: 561/Kep.272-Huk/2020, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2021,dengan kenaikan upah hanya 1,5 persen.

Dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota UMK 2021 hanya naik 1,5 % : Kabupaten Pandeglang Rp 2.800.292,64, Kabupaten Lebak Rp 2.751.313,81, Kabupaten Serang Rp 4.215.180,86, Kabupaten Tangerang Rp 4.230.792,65, Kota Tangerang Rp 4.262.015,37. Kota Tangerang Selatan Rp 4.230.792,65, Kota Serang Rp 3.830.549,10, dan Kota Cilegon Rp 4.309.772,64.

Melalui Press Releasnya, Sabtu (21/11/2020) Rustam Effendi Ketua DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Tangerang, mengatakan bahwa perjuangan upah tahun 2021 memang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena Pemerintah berpatokan kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sehingga Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten dalam menyusun usulan kepada Wali Kota dan Bupati untuk membuat rekomendasi kepada Gubenrnur Banten menjadi terhalang oleh dua kekuatan besar yakni Wakil Pemerintah dan Wakil Apindo yang duduk di Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten se Banten.

Menurut Rustam dua unsur dewan pengupahan tersebut selalu berpatokan kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, sementara menurut pandangannya kedudukan Surat Edaran Menteri dalam sistem hukum di Indonesia, bukan termasuk sebagai kategori Peraturan Perundang-Undangan, hal itu dikarenakan surat edaran menteri tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum.

Dalam press releasnya, Ketua DPC KSPSI Kab Tangerang ini juga mengingatkan bahwa tahun 2020 Serikat Pekerja dan Serikat Buruh telah dua kali di bodohi oleh Pemerintah.

“Yang pertama mengenai Omnibus Law,dimana Pemerintah dan DPR RI membabi buta mempercepat undang-undang tersebut untuk di sahkan,dan hari ini lanjut Rustam,Pemerintah untuk kali keduanya membodohi kaum buruh mengenai kenikan upah tahun 2021.

Rustam berharap kaum buruh kedepan lebih jeli melihat karena di undang-undang Omnibus Law hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang konsisten membela kaum buruh. Namun Kader Partai Demokrat di Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. berbeda dengan pemimpin pusatnya ,hari ini ia mencederai konsistensi Partai Demokrat.

Pada kalimat penutupnya, Rustam juga mengingatkan saat ini di beberapa wilayah di Banten akan melaksanakan Pilkada,dirinya meminta kepada kaum buruh untuk lihat calon pemimpin,peduli tidak terhadap kaum buruh,kalau tidak peduli mendingan tidak usah di pilih,tegasnya.

Pada konstelasi pilgub Banten tahun 2022,Rustam mengajak kepada kaum buruh untuk tidak memilih kembali Gubernur saat ini, bila ia mencalonkan kembali.

Secara Nasional Rustam Juga mengajak para buruh untuk mendukung partai yang konsisten menolak Omnibus Law. (red)