MEDAN ketikberita.com | Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra memaparkan capaian kinerja APBN Sumatera Utara hingga November 2024.
Pemaparan ini dilakukan di Gedung Keuangan Negara Medan bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara, Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil DJP Sumut II, Anton Budhi Setiawan, dan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko, Kamis (19/12/2024).
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) hingga November 2024 menunjukkan tren yang optimistis.
Pendapatan negara mencapai Rp35,72 triliun atau 83,52% dari target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan sebesar 3,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp62,30 triliun atau 86,35% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan tahunan 10,24% (yoy), “terang Arridel Mindra.
Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Capaian ini mencerminkan upaya bersama seluruh unit Kementerian Keuangan di Sumatera Utara dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meskipun menghadapi tantangan ekonomi global,” ujar Arridel Mindra.
Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp30,63 triliun atau 83,35% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang mencapai Rp10 triliun.
Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,1 triliun. PPh Final mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 27% (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan pajak yang mendukung aktivitas ekonomi tertentu.
Meskipun sebagian sektor dominan, seperti industri pengolahan dan pertanian, masih mengalami kontraksi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,2%.
Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir November 2024 mencapai Rp2,32 triliun atau 59,65% dari target, namun mengalami penurunan sebesar 11,44% (yoy).
Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah. Bea masuk berhasil tumbuh sebesar 2,53%, mencapai Rp1,09 triliun atau 68,76% dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, dan pupuk NPK.
Sebaliknya, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi tajam sebesar 22,47%, terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga referensi CPO. Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 19,77%, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga November 2024, dengan total realisasi sebesar Rp2,75 triliun atau 130,82% dari target, tumbuh 6,01% secara tahunan. (r/red)
