Kartu Vaksin, Jurus Jitu Humas PT. PP (Persero) Menolak Wartawan dan LSM

302

SERANG (Banten) ketikberita.com | Untuk mencapai target Jalan dan Jembatan mantap sebagaimana yang tercantum pada RPJMD 2017-2022, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan pada Ruas jalan kewenangan Provinsi Banten yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten/kota. Untuk Tahun 2021 ini salah satu pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan Jembatan Bogeg di Kota Serang.

Pembangunan Jembatan Bogeg dan Fly Over Kereta Api (FO KA) Bogeg berada pada ruas jalan provinsi ruas Pakupatan-Palima. Kontrak antara Dinas PUPR Provinsi Banten dengan PT. PP (Persero) telah dilaksanakan pada bulan Mei dan akan berakhir di bulan Desember 2021.

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 telah dilaksanakan kegiatan monitoring oleh Tim Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Banten yang didampingi oleh Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dan Tim PT. PP (Persero).

Telah dilaksanakan Review design jembatan karena terdapat beberapa aturan baru terutama berkaitan dengan peraturan SNI Gempa dan kondisi terkini di lapangan sebelum pelaksanaan, desain baru sudah dikoordinasikan dengan PPK dan konsultan perencana.

Jembatan Bogeg memiliki panjang 79,91 M dengan lebar 33,8 M. Adapun panjang FO KA 80 M dengan lebar 28 M. Pada awal pelaksanaan terdapat kendala adanya utilitas pipa PGN yang bersinggungan dengan lokasi pekerjaan yang berpengaruh juga terhadap desain dan metode pengamanan utilitas terhadap konstruksi jembatan. Namun hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait khususnya PT. PGN. Untuk pembangunan FO KA belum dimulai karena penyerahan lahan pada lokasi terlambat.

Pembangunan Jembatan Bogeg nantinya selain berfungsi secara baik juga diharapkan dapat menjadi salah satu bangunan iconic di Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten.(sumber : bappeda.bantenprov.go.id)

Atas dasar tulisan diatas, wartawan ketikberita.com bersama Zakaria Supri dari LSM LPKNI Banten dan Supani dari LSM KPKN menyambangi kantor PT. PP. (Persero) yang bertempat di Kampung Bogeg Kelurahan Banjarsari dengan maksud untuk mendapatkan informasi terbaru dari kegiatan pekerjaan jembatan, namun sangat di sayangkan, Humas PT.PP (Persero) melalui Security yang bertugas di front office, enggan menerima kedatangan kami, Kamis (07/10/2021).

“Kalau mau ketemu sama Humas, harus menunjukkan kartu vaksin,”Kata Security kepada kami bertiga.

“Jika kartu vaksin dijadikan syarat bagi setiap tamu, mestinya dibuat secara tertulis, ditempel, jangan lisan seperti ini,”Timpal Zakaria Supri dari LSM LPKNI Banten.

Rekannya dari LSM KPKN Supani menambahkan, “Baru kali ini mau ketemu sama orang, harus menunjukkan kartu vaksin,”Ungkapnya heran.

Perilaku menghindari wartawan dan lembaga dengan memanfaatkan keberadaan kartu vaksin, tentunya bukan cara yang elegant, dan terkesan mengada-ada.

PT. PP (Persero) sebagai BUMN yang mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia, hendaknya lebih arif dan bijaksana dalam membuat aturan bagi tamu yang berkunjung, khususnya kepada media dan lembaga non pemerintah (NGO) yang butuh tambahan informasi, juga sebagai alat kontrol sosial. (Ohin)