Kabupaten Nias Barat Mendapatkan Status WDP Dari BPK RI

71

NIAS BARAT (Sumut) ketikberita.com | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2020.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat serta pimpinan DPRD Nias Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Kamis (27/05/2021).

Hal ini dikutip Ketikberita.com dari penuturan Sekretaris Daerah Nias Barat Prof. Dr. Fakhili Gulo, M.Si, menyatakan bahwa opini BPK atas LKPD Nias Barat Tahun 2020 masih WDP, tetapi trendnya sudah lebih baik dilihat dari temuan yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi opini BPK sehingga masih memberikan opini WDP atas laporan keuangan tersebut. Seperti pencatatan aset dan ttang kepada pihak ketiga (retensi) yang masih tercatat sebagai utang daerah.

Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini. Dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasari oleh beberapa aspek. Yakni, kesesuaian penyajian SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas SPI serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tuturnya. (Wardiy)