Kabid Pendapatan 1 Palas Lutfi Elpanjiansyah : Kepada Restauran dan Hiburan Untuk Selalu Patuh Bayar Pajak

226

PALAS (Sumut) ketikberita.com | Kami mengharapkan kerjasamanya para Stakeholder Pengusaha Kuliner dan Hiburan ataupun para Pedagang dan lain-lainnya yang termasuk dalam Retribusi Perizinan untuk bisa kerjasamanya dengan Pemerintah dalam hal Taat bayar Pajak. Karena sudah masuk dan tertuang Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha dan nomor 15 tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Perlu kita ketahui bersama juga bahwa jenis Retribusi Perizinan tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai Implementasi pelaksanaan Retribusi Perizinan tertentu dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat 1 UUD nomor 28 Tahun 2009.

Karena Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud huruf A, telah di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perizinan tertentu.Hal tersebut diungkapkan Kabid Pendapatan 1 BPPKAD Palas Lutfi Elpajiansyah SE.Ak usai Acara Sosialisasi Retribusi Pajak.

Lanjut Lutfi Elpajiansyah bahwa Retribusi Pajak sangatlah kita harapkan demi Pembangunan Padang Lawas Bercahaya, mengingat PAD dari Retribusi Perizinan Pajak sangatlah besar Penghasilan untuk Daerah. Apa itu Pajak Daerah agar masyarakat memahami untuk memberikan sedikit Rezekinya untuk di Alokasikan ke Pemerintah agar selalu Taat Bayar Pajak.

Apa itu Pajak Daerah “Bahwa Pajak Daerah itu merupakan Satu Iuran/Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat Padang Lawas”.

Apa tujuan daripada Kewenangan Pengelolaan PDRD yaitu Sebagai Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Meningkatkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, Objek Pajaknya ada disemua Daerah, Memudahkan Pengelolaan, Intensifikasi dan Ekstensfikasi Pajak.

Dan semua itu sudah masuk kedalam Kebijakan Pemda, mulai dari Bidang Pengelolaan dengan Cara melakukan Revisi terhadap Perda PDRD, Memekarkan Bidang Pendapatan Pada BPPKAD, menjadi OPD tersendiri dengan nama Badan Pedapatan Daerah.

Begitu juga Kebijakan Pemda dalam Bidang Pelayanan yaitu membuka UPTB dalam upaya pendekatan Pelayanan. Begitu juga kita Aktif melakukan kerjasama dengan Instansi terkait, dan bisa kita juga melaksanakan Sosialisasi langsung kepada Objek Pajak.

Adapun Jenis-Jenis Item Pajak Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restauran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.Jadi mohon Kerjasamanya kita bersama. (DEWA JARLUB S. SOS / JAWA-ARAB-LUBIS)