MEDAN ketikberita.com | Dari hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sumut terhadap sejumlah pekerjaan proyek pada OPD yang tidak beres, mengindikasikan titik terang bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut dalam melaksanakan program pembangunan di tahun 2021 lalu semakin tidak jelas.
Gubernur sendiri mengaku kecewa dan berjanji akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Dengan membuat laporan tertulis kepada pihak terkait serta melibatkan lembaga Yudikatif jika tidak terselesaikan.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap (F-PAN) menyambut baik respon gubsu yang akan menindaklanjuti laporan Pansus LKPJ DPRD Sumut pada rapat Paripurna dewan yang langsung di hadiri gubsu.
“Kita apresiasi respon gubsu yang positif dan spontan terhadap banyaknya masalah ataupun temuan hasil pansus LKPJ dilapangan”ungkap Yahdi.
Menurut Yahdi, hasil laporan Pansus LKPJ DPRD Sumut merupakan fakta riil yang terjadi dilapangan. Menunjukkan kalau fungsi-fungsi managemen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan Planning, Doing, Controling and Action (PDCA) ataupun Planning, Organizing, Actuating and Controlling (POAC).
“Sebelum laporan pansus disampaikan ke gubsu, saya pernah menjelaskan bahwa tidak selamanya opini WTP itu menggambarkan kondisi sumut baik-baik saja. Karena, korelasi WTP dari LPJP belum tentu sejalan dengan implementasi program dan kondisi aktualnya,”ucapnya anggota Komisi D DPRD Sumut ini.
Faktanya, beber Yahdi, apa yang disampaikannya dapat dibuktikan, pasca kunjungan kerja Pansus LKPJ berkaitan dengan realisasinya. Ternyata, sangat banyak progres pengerjaan dalam mendukung visi misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak memberikan manfaat guna.
Data riil itupun sudah dibacakan dan diserahkan kepada Gubsu Edy Rahmayadi. Sebagai big data bahwa ‘span of control’ yang lebar tidak berjalan baik. Termasuk ‘power of control’ yang dimiliki tidak berjalan efektif.
“Saya yakin sekali gubsu dan para perangkatnya kurang sekali melakukan sidak dan pengecekan on the spot ke lapangan. Singkat kata pada saat pelaksanaan pengawasan sangat lemah dan tidak berjalan sesuai harapan,”ketusnya.
Bahkan, lanjutnya, bentuk pengawasan dilakukan hanya melalui rapat-rapat kordinasi pemerintahan yang hanya sebatas dalam ruangan dan tidak pernah dilanjutkan terhadap peninjauan langsung ke lapangan.
Lemahnya kordinasi antar elemen dalam pemprovsu, ungkap Yahdi, juga satu bukti bahwa bobroknya sistem kerja yang dilakukan para OPD. Sehingga, program yang dicanangkan gubsu untuk menjadi Sumut ‘Aman, Maju dan Bermartabat’ tidak berjalan sesuai dengan cita-cita bersama.
“Ada kesan, bahwa para OPD hanya ABS atau asal bapak senang. Tidak pernah mau memberikan informasi yang aktual dan akurat tentang masalah yang ada di lapangan,”papar Yahdi.
Untuk itu, Yahdi sangat respon sikap Gubsu Edy Rahmayadi yang berjanji untuk menindaklanjuti hasil temuan Pansus LKPJ DPRD Sumut terhadap realisasi pengerjaan di setiap OPD Pemprov Sumut.
“Memang, pengamatan saya, pemerintahan kita di sumut ini lebih menonjol pada hal hal yang bersifat seremonial dan normatif saja,”tegasnya. (ind)
