DPRK Aceh Singkil Gelar Rapat Paripurna Laporan APBK 2024: Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

1

ACEH SINGKIL (Aceh) ketikberita.com | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tunggal: penyampaian Laporan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRK Aceh Singkil, Jumat (18/7), dan menjadi momen penting dalam upaya memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pertanggungjawaban anggaran sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.

“Rapat ini adalah bentuk konkret fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan APBK. Kami berharap laporan ini mampu menyajikan gambaran yang utuh mengenai realisasi program pembangunan sepanjang tahun 2024,” ujar H. Amaliun di hadapan para peserta.

Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Hamzah Sulaiman, hadir bersama jajaran eksekutif guna menyampaikan laporan secara langsung. Kehadiran unsur eksekutif ini mencerminkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Plt Sekda Aceh Singkil, Eddy Widodo, SKM., M.Kes., turut memberikan penjelasan teknis seputar data dan capaian anggaran. Rapat ini juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) – meliputi unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan – serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Usai pemaparan laporan, diskusi interaktif berlangsung antara anggota dewan dan pihak eksekutif. Sejumlah anggota DPRK menyampaikan pertanyaan serta masukan kritis terkait pos-pos anggaran dan capaian program yang dinilai perlu evaluasi.

Hasil dari rapat paripurna ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, serta memperkuat praktik tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Selain itu, partisipasi publik juga diharapkan meningkat dalam mengawal jalannya pembangunan di Aceh Singkil. (R84)

-