Dewan Minta Pemko Medan Berikan Solusi Bagi Pedagang

245

MEDAN ketikberita.com | Sekretaris Komisi C DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung (foto) menyayangkan tindakan Satpol PP Kota Medan di bawah komando M.Sofyan yang dinilai terlalu arogan dalam melakukan penertiban para pedagang warkop Elisabeth Medan.

Dikatakan Duma,dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) tidak harus merugikan masyarakat. Ada hal-hal kemanusiaan harus difikirkan sebelum melakukan penggusuran.

“Para pedagang juga manusia dan butuh makan, seharusnya jangan asal main gusur saja, berilah solusi bagi para pedagang, karena ini menyangkut kemanusiaan, kemana nanti para pedagang yang telah tergusur mencari uang untuk membutuhi kehidupan keluarga mereka,” kata politisi Gerindra ini.

Sambung Duma, banyak PR Pemko Medan untuk menata Kota Medan menjadi semakin baik, namun perlu juga dipertimbangkan mengenai usaha para pedagang kaki lima yang sudah berjualan belasan dan bahkan puluhan tahun di tempat tersebut.

“Warkop Elisabeth Medan bisa menjadi salah satu penarik bagi pendatang dari luar Kota Medan untuk nongkrong dan menikmati hidangan makan dan minuman, disamping itu ada lapangan Taman Ahmad Yani yang setiap hari libur ramai di kunjungi warga Medan untuk berolah raga, nah keberadaan warung kopi sudah ada akan membantu mereka juga ketika haus dan lapar,” ujar Duma.

Menurutnya, sebenarnya Pemko Medan hanya tinggal membenahi dan menata warkop-warkop yang hanya berjumlah 42 kios di Jalan Haji Misbah tepatnya di depan Rumah Sakit Santha Elisabeth Medan sehingga dapat menjadi PAD bagi Pemko Medan dan menyelamatkan perekonomian pedagang.

Apalagi sambung Duma, keberadaan Warkop Elisabeth sudah tidak asing lagi di Kota Medan. Cuma Pemko Medan jangan lagi memberikan kelonggaran bagi pengusaha warkop yang baru muncul dan didirikan di daerah sudah masuk zona merah (atau tidak boleh ada pedagang berjualan).

“Ini yang perlu ditertibkan, bukan yang sudah puluhan tahun malah di gusur, sementara ada yang jualan di pinggir Jalan protokol tidak ditertibkan,” tegas Duma.

Pemko Medan menurut Duma dalam melakukan penertiban pedagang juga harus memakai hati nurani, dan pro rakyat karena undang-undang dibuat untuk kesejahteraan dan keamanan rakyat, tidak semuanya menggunakan tangan besi.(er)