Hal ini disampaikan Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto, Sabtu (27/04/2024), menurutnya kegiatan bakti sosial ini merupakan kerjasama Lions Club Royal Tebing Tinggi bersama Rumah Sakit Bhayangkara Polres Tebing Tinggi.

Sebelum pelaksanaan operasi katarak dimulai, pihak penyelenggara akan melakukan proses pemeriksaan mata (screening) pada hari Minggu, 12 Mei 2024 pukul 08.00 WIB s/d selesai di Aula Kamtibmas Polres Tebing Tinggi.

“Selanjutnya operasi mata katarak akan dilaksanakan di RS Bhayangkara Tebing Tinggi pada Minggu selanjutnya, yakni 19 Mei 2024,” terang Kasi Humas.

Sementara untuk persyaratan, lanjutnya, para calon peserta operasi diminta untuk memberikan data diri berupa nama dan nomor handphone dengan membawa foto copy KTP, Kartu Keluarga serta membawa pendamping pada saat operasi dilaksanakan.

Dan untuk info pendaftaran serta tempat penyerahan data dilaksanakan di Gor Pantai Timur (Golden Cafe) Jalan Pahlawan Kota Tebing Tinggi dengan nomor WA 081396294821.

“Untuk contact person lainnya, masyarakat juga dapat menghubungi Andi Tadius di nomor 081269072198 dan Zimmy 082164338888,” pungkasnya.

Dalam hal ini Polres Tebing Tinggi memberikan apresiasi atas rencana kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan Lions Club Royal Tebing Tinggi dan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan operasi mata katarak tersebut.

“Mari masyarakat Tebing Tinggi untuk segera mendaftarkan diri dalam operasi mata katarak ini, kami berharap seluruh pihak dapat mendukung kegiatan bakti sosial yang dilakukan Lions Club ini, sebab dengan baksos yang dilaksanakan sangat membantu masyarakat di kota Tebing Tinggi,” tutup Kasi Humas. (ar)

Demikian dikatakan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Perumda Tirtanadi Aruna Irani kepada wartawan bersama Kepala Sekretaris Perusahaan Tengku Diky Anggara di Ruang kerjanya terkait pemberitaan disalah satu media online Selasa (27/2/2024).

Aruna danTengku Dicky lebih jauh menjelaskan untuk tahun 2024 keseluruhan tenaga outsourcing menerima uang makan disatukan kedalam gaji yang dibayarkan tanggal 25 tiap bulannya.

“Seluruh Tenaga Kerja Alih Daya (TKAD) atau tenaga outsourcing uang makan mereka diberikan bersamaan dengan pemberian gaji,”kata Aruna.

Menurut Aruna adanya berita di salah satu media online yang menyatakan “Perumda Tirtanadi menyetop uang makan” hal ini adalah hoax tidak benar, karena uang makan tersebut pembayarannya disatukan dengan gaji untuk seluruh tenaga outsoucing di Perumda Tirtanadi, dan hal ini sudah disosialisasikan vendor kepada seluruh tenaga outsourcing.

Salah seorang tenaga outsourcing Mhd Mujur Siregar mengatakan bahwa uang makan tidak dihentikan,”uang makan masih diberikan dan sekarang ini pemberiaannya disatukan dengan gaji kalo sebelumnya pemberian uang makan tersendiri kami sangat bersyukur masih diberikan uang makan,”ujar Mhd Mujur.

pada kesempatan itu Kepala Sekretaris Perusahaan Tirtanadi Tengku Dicky berharap kepada seluruh tenaga outsourcing jika mengalami hal-hal yang kurang jelas dapat langsung menanyakannya ke vendor masing-masing atau dapat berkoordinasi dengan Divisi SDM. (red)

“Warning Pj Gubernur Sumut merupakan bukti bahwa beliau ingin agar pelaksanaan PON XXI berjalan maksimal baik dari sisi persiapan maupun seusai pelaksanaan gawean olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Ini sangat kita dukung,” kata Edison Tamba bersama Ketua Lembaga PON Ariadi kepada pers di Jakarta, Senin (19/02/2024).

Menurut Edison Tamba yang akrab disapa Edoy, suksesnya penyelenggaraan PON XXI di mana Provinsi Sumut dipercaya sebagai tuan rumah bersama Provinsi Aceh, menjadi marwah bagi provinsi ini.

“Gawean akbar ini menjadi marwah bagi Sumut untuk menyukseskannya. Termasuk juga mengantisipasi yang tidak diinginkan seusai pelaksanaan PON,” kata Edoy.

Edoy juga mengapresiasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu yang terus bekerja memaksimalkan percepatan pembangunan infrastruktur dan seluruh fasilitas pelaksanaan PON di Sumut. “Mulai pembangunan, penataan, termasuk juga pembinaan cabang-cabang olahraga serta para atlet,” katanya.

Menurut Edoy, suksesnya pelaksanaan PON bukan menjadi tanggung jawab tunggal l Dinas Pemuda dan olahraga, tetapi butuh dukungan instansi terkait lainnya termasuk masyarakat Sumut.

Kata Edoy, pencapaian para pejuang pejabat daerah sebelumnya mewujudkan Sumut dan Aceh sebagai tuan rumah pelaksanaan PON 2024 tidak mudah. “Ini juga menjadi nilai apresiasi sehingga berhasil menggiring pelaksanaan PON 2024 di Sumut,” katanya.

Sebelumnya Pj Gubernur Sumut Hasanuddin saat memimpin rapat koordinasi persiapan PON XXI Aceh-Sumut di Ruang Rapat I Kantor Gubernur, Senin (19/02/2024), menekankan kepada OPD untuk tidak main-main terkait pelaksanaan PON sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi seusai pelaksanaan.

“Progress yang sudah berjalan ini kita jaga, saya minta jaga semangat kita, apalagi kemarin kita sudah meninjau venue bersama Menteri PMK. Beliau beri kepercayaan pada kita, ini harus kita jadikan pemicu agar kita terus semangat,” katanya.

Pj Gubernur Sumut juga menjelaskan, persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024 sudah sesuai target yang ditentukan atau on the track. Untuk itu, OPD Pemprov Sumut diminta tetap menjaga semangat dan mempertahankan progress tetap on the track.

“Kita mengejar sukses prestasi, sukses pelaksanaan dan sukses administrasi. Sukses administrasi ini penting sekali, untuk itu pastikan segala sesuatu secara detail, dan tidak main-main,” kata Hassanudin.

Ketua Harian PB PON Wilayah Sumut Afifi Lubis mengatakan saat ini progres yang berjalan sudah berlangsung sesuai target. Meski begitu, Afifi juga meminta para panitia untuk terus memberikan upaya yang serius, agar progres hingga target yang ditentukan tercapai. (red)

“Termasuk penambahan anggaran di APBD 2024, kita sangat mendukung,” ujar Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari dan saat ini Caleg DPRD Medan dari PAN No Urut 2 dapil II.

Sudari ST menilai, komitmen Walikota Medan M Bobby Afif Nasution bersama Kepala Dinas Pendidikan Benny Sinomba Siregar, SE dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar di Medan sudah tepat dan patut didukung penuh. Dengan perbaikan infrastuktur dan peningkatan kesejahteraan guru serta SDM yang unggul menuju Indonesia emas 2045.

Hal itu disampaikan Sudari, ST (PAN) kepada wartawan, Jumat (1/12/2023) menyikapi keseriusan Bobby Afif Nasution membangun mutu pendidikan. “Saya melihat Pemko Medan sudah menunjukkan tanggungjawab penuh memperbaiki mutu pendidikan. Karena di pendidikan dasar sangat penting ditanamkan budi pekerti dan karakter menuju dewasa,” ujar Sudari.

Diketahui, adapun berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemko Medan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Benny Sinomba Siregar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan yakni memastikan seluruh warga Medan mendapatkan pendidikan yang layak. Bagi warga Kota Medan yang putus sekolah saat didata dan direkrut untuk mendapatkan pendidikan gratis dari Pemko Medan.

Menurut Benny, langkah awal yang dilakukan Pemko Medan melalui Disdik, yakni tepatnya di hari guru 25 Nopember 2023 lalu, Walikota Medan M Bobby Afif Nasution mengumumkan kenaikan Bantuan Kesejahteraan Guru Honor sekolah Negeri dan Swasta di Kota Medan. “Guru harus sejahterah dulu, sehingga punya semangat juang dan punya kesabaran mendidik siswa ke arah lebih baik,” ucapnya.

Kenaikan honor itu dari sebelumnya Rp 250 ribu menjadi Rp 400 ribu per bulan dan akan dimulai Januari 2024. Begitu juga soal pencairan akan didistribusikan setiap bulannya jika sebelumnya per triwulan.

Dikatakan Benny, adapun jumlah guru honorer mulai tingkat PAUD, SD dan SMP di Kota Medan yang akan menerima penambahan honor sebanyak 12.942 guru. Masih terkait perhatian terhadap kesejahteraan guru. Menurut Benny, Walikota Medan M Bobby Afif Nasution selama Tahun 2021 s/d 2023 telah mengangkat guru honor menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3.391 orang.

Selain itu guna mencapai generasi emas 2045, Disdik Medan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan mulai penambahan alokasi anggaran pendidikan di APBD, memperhatikan kesejahteraan guru, memberantas pungli di lingkungan sekolah, perbaikan manajemen kurikulum dan sarana prasarana infrastruktur sekolah dan paling utama peningkatan pendidikan agama. (red)

Kegiatan juga dihadiri oleh Kanit PPA Ipda Benny Hutasoit, Bhabinkamtibmas Parjo Nadeak, Bripka Dirga Yuda, Lurah Tebingtinggi Tohap MS. Hutasoit, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepling dan masyarakat sekitar.

Diawali Kasi Humas menghimbau dan mengajak warga masyarakat untuk bersinergi bersama sama dalam menjaga kamtibmas di lingkungan atau tempat tinggal masing masing agar aman dan baik.

“Jika masyarakat mempunyai keluh kesah sampaikan kepada kami agar kami dapat menjawab keluh kesah dari masyarakat dan melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat agar kamtibmas diwilayah kita semakin baik”, sebut Kasi Humas.

Masyarakat mengeluhkan, seringnya terjadi pencurian ubi dan adanya pasangan tidak sah yang menghuni kompleks perumahan Rusunawa 2 yang meresahkan warga.

Merespon hal tersebut, Kasi Humas akan menyampaikan keluhan masyarakat kepada Polsek Padang Hilir dan akan memaksimalkan patroli bersama kepling serta mengaktifkan kembali siskamling sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian.

Begitu juga pasangan yang tidak sah dalam satu rumah dalam kompleks rusunawa II, Kepolisian bersama Kepling dan pihak UPTD Rusunawa akan segera bekerjasama untuk memeriksa kebenarannya dan akan melakukan tindakan tegas.

“Bila masyarakat memiliki keluhan lain yang belum dapat disampaikan, dapat menghubungi Bhabinkamtibmas kami yang berada di Polsek Padang Hilir atau menghubungi Emergency Call 110 dan Wa Polres Tebingtinggi 081260664044”, tutup Kasi Humas. (ar)

Diharapkan melalui kerja sama tersebut, upaya pencegahan di KPPU dapat diperkuat guna Mengantisipasi timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat sebagai dampak dari pesatnya
perkembangan ekonomi digital.

Secara spesifik, kerja sama tersebut mendorong kolaborasi KPPU dan Kadin Indonesia dalam melakukan advokasi kebijakan kepada Pemerintah, peningkatan kepatuhan pelaku usaha
atas hukum persaingan usaha, promosi persaingan usaha sehat, maupun asistensi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait persaingan usaha dan pengawasan kemitraan.

Kerja sama ini merupakan pembaruan kerja sama sebelumnya yang telah dicanangkan kedua pihak sejak tahun 2015.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi dalam sambutannya menyambut antusias adanya kerja sama antara Kadin Indonesia dan KPPU.

Dirinya jugua menyatakan bahwa sebagai mitra strategis Pemerintah, Kadin Indonesia berkomitmen untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat demi mendukung
kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui penandatanganan hari ini, Kadin Indonesia dan KPPU akan saling memberikan dukungan dalam perkembangan kompetisi pasar yang terus mengalami perubahan ke arah yang semakin baik.

Ketua KPPU Prof. Afif juga menekankan kerja sama positif ini sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap norma-norma hukum persaingan usaha (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), sekaligus dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di dunia bisnis dan budaya bersaing oleh para pemangku kepentingan. (r/red)

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus pada Pembukaan UKW Angkatan 59 dan 60 di Swiss Belinn Hotel, Jalan Gajah Mada Medan, Selasa (7/11).

“Wartawan memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia, karena tugasnya yang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat, senantiasa mengusung nilai kebenaran hingga memiliki peran sebagai alat pengontrol sosial bagi kinerja aparatur pemerintahan,” katanya.

Di era reformasi, lanjut Ilyas, banyak oknum yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang jurnalistik ikut terjun dalam profesi ini, sehingga berpotensi menodai profesi wartawan yang mulia. Karena itu, sebagai upaya untuk mengangkat nilai profesi wartawan, para wartawan yang benar harus mengikuti uji kompetensi wartawan.

“Para wartawan yang benar harus mengikuti uji kompetensi wartawan. Aturan ini tertuang dalam peraturan dewan pers nomor 1 tahun 2018 tentang sertifikasi kompetensi wartawan. Manfaat UKW selain meningkatkan kualitas dan profesionalitas, juga sebagai acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan,” ujarnya.

Melalui UKW ini, kata Ilyas, wartawan yang kompeten tentu akan menghasilkan informasi yang baik, benar, kritis, dan membangun.

Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut atas terselenggaranya UKW saat ini. Farianda menyebut ada 7 kali penyelenggarakan UKW di Sumut, di antaranya bersumber dari hibah Dinas Kominfo Sumut.

“UKW yang digelar atas kerja sama Dinas Kominfo Sumut, pembiayaan dari dana hibah. Saya berharap para wartawan yang ikut UKW bukan hanya sekadar lulus, tapi juga kompeten,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur UKW PWI Pusat Firdaus Komar menyebut Dinas Kominfo Sumut sangat luar biasa, lantaran bisa menjalin sinergitas dengan PWI Sumut, terutama dalam meningkatkan kualitas wartawan.

“Dewan Pers dalam waktu dekat akan mengeluarkan standar penguji, materi uji, monitoring bagi wartawan yang sudah memegang kartu UKW. Nantinya akan dimonitor apakah kawan-kawan tersebut masih bekerja di media atau apakah masih ada karya jurnalistiknya. Atau bagi kawan-kawan yang melanggar kode etik bisa dibuat kartu UKW-nya. Ini nantinya akan diatur di standar yang akan dikeluarkan akhir tahun ini,” ujarnya.

Firdaus berharap bagi wartawan yang mengikuti UKW saat ini lulus dan kompeten, yang nantinya akan berdampak terhadap perusahaan dan juga kualitas wartawan di Sumut. (red)

Penahanan SHT yang juga Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I/BB itu karena dugaan korupsi kasus eradikasi lahan perkebunan PT PSU (Perkebunan Sumatera Utara) di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara senilai Rp50.441.613.822.

Informasi ini disampaikan dalam Press Conference yang digelar Kejaksaan Tinggi Sumut pada Selasa (10/10/2023) siang.

Kajati Sumut, Idianto, SH, MH, menjelaskan, dalam kasus ini, bidang Pidana Militer (Pidmil) Kejati Sumut juga menahan dua tersangka lainnya. Yakni Ir GZA, MBA (mantan Direktur PT PSU), dan FMB (Direktur PT Kartika Berkah Bersama).

“Ir GZA dan FMB ditahan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan. GZA telah lebih dulu ditahan pada 4 Oktober 2023. Sedangkan FMB ditahan pada 10 Oktober 2023,” sebut Idianto.

Diuraikan Idianto, ketiganya terlibat dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp50,4 miliar dari 2019 hingga 2020.

Direntang waktu itu, ketiga pelaku melakukan perjanjian kerja dengan menerbitkan kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT PSU di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara.

“Ternyata surat perjanjian kerja tersebut hanya modus atau cara untuk mengeruk dan menjual tanah lahan PT PSU ke pembangunan jalan tol melalui vendor-vendor dengan jumlah tanah yang dikeruk sebanyak 2.980.092 meter kubik,” kata Idianto.

Berdasarkan perhitungan ahli akuntan, total nilai tanah yang dijual dari hasil pengerukan Rp52.151.610.000, namun tersangka hanya menyetorkannya sebesar Rp 1.710.004.000.

“Dari total ini PT PSU hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.710.004.000 untuk pembayaran kegiatan tanah disposal, sehingga PT PSU mengalami kerugian Rp 50.441.613.822,” ungkap Idianto.

Idianto menjelaskan alasan penahanan lantaran dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Atas perbuatannya mereka disangkakan dengan primair pasal 2 ayat (1), subsider Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,” tutup Idianto.

Hadir dalam Press Conference itu, Ka Otmilti Laksma TNI E Masuppey, SH, MH, Kaotmil I Medan, Kolonel Laut (KH) Budi Winarno, SH, MH, Danpomdam I/BB, Kolonel Cpm Zulkarnain, SH, Kakumdam I/BB, Kolonel Chk M Irham Djannatung, SH, Aspidmil, Kolonel Chk Makmur Surbakti, SH, MH, Asintel Kejatisu, I Made Sudarmawan, SH, MH, Aspidsus Kejatisu, Anton Delianto, SH, MH dan Kasi Penkum Kejatisu, Yos A Tarigan, SH, MH. (r/jae)

“Terkait kelangkaan LPG 3kg di Kota Medan, kita minta Diskop UKM Perindag Kota Medan dan OPD terkait lainnya untuk membentuk tim atau tepatnya Satgas Mafia Gas,” ucap Mulia , Kamis (27/7/2023).

Dikatakan Mulia, pembentukan satgas tersebut dinilai sangat penting untuk memberantas praktik-praktik kecurangan yang dilakukan para mafia gas yang ada di Kota Medan.

Pasalnya, tindakan para mafia gas tersebut jelas-jelas sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai pengguna LPG 3kg.

“Kemudian kelangkaan gas 3kg ini juga sangat ‘memukul’ para pelaku UMKM, sementara saat ini Wali Kota Medan sedang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Untuk itu Satgas Mafia Gas ini harus segera dibentuk dan bekerja, agar masalah kelangkaan gas 3kg ini dapat segera diselesaikan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu, lanjut Mulia, Komisi III DPRD Medan juga telah memanggil pihak Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas masalah kelangkaan gas di Kota Medan.

“Kita di Komisi III sudah memanggil pihak Pertamina untuk hadir dalam RDP. Masalah ini harus segera dibahas dan dituntaskan, kita tidak mau masalah ini berlarut-larut, sebab kelangkaan gas 3kg ini sudah sangat menyulitkan masyarakat dalam beraktifitas, baik aktivitas rumah tangga maupun ekonomi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadis Koperasi UKM Perindag Kota Medan, Benny Iskandar Nasution mengatakan, pihaknya telah menyurati Pertamina terkait kelangkaan LPG 3kg. Bahkan, Pemko Medan juga akan meminta Pertamina untuk menambah suplai LPG 3kg.

“Terkait kelangkaan LPG 3kg, kita sudah menyurati Pertamina. Bahkan, kita nanti akan minta agar dilakukan penambahan suplainya,” ucap Benny kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).

Terkait indikasi adanya kecurangan seperti penimbunan di tingkat pangkalan gas, Benny tidak menampik jika praktik-praktik kecurangan tersebut bisa saja terjadi disana. Untuk itu, pihaknya akan segera membentuk tim untuk memantau pendistribusian LPG 3kg dan mengusut masalah tersebut di Kota Medan.

“Kalau pangkalan (gas) kan selama ini sudah kita awasi, namun bisa saja ada yang selip. Makanya sekarang kita sedang membuat tim untuk memantau itu benar-benar,” tutupnya.(SB/01)

Dalam nota pengantarnya, Bobby Nasution menyampaikan, Ranperda ini memiliki ruang lingkup yang mencakup pengaturan beberapa hal pokok, diantaranya perencanaan dan penganggaran. Dimana pengaturan perencanaan dan penganggaran dalam Ranperda ini, ungkapnya, lebih menekankan kepada pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini Bobby berharap akan mempermudah dilakukannya pengukuran kinerja sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

“Dengan demikian dalam proses penganggaran, kita tidak hanya berfokus pada jumlah uang yang dialokasikan sebagai belanja, tetapi juga lebih berfokus kepada keluaran (output) dan hasil (outcome) sehingga mewujudkan penganggaran yang berbasis kinerja,” kata Bobby Nasution.

Hal pokok selanjutnya, lanjut Bobby, Ranperda ini juga mengatur tentang pelaksanaan dan penatausahaan. Dikatakannya, proses pelaksanaan anggaran merupakan tahapan yang banyak terkait dengan peraturan perundang-undangan, sehingga memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi, agar dalam pelaksanaannya dapat diminimalisir berbagai kesalahan yang potensial terjadi. Selain itu dapat mendorong penyederhanaan proses pembayaran belanja daerah secara digital, termasuk meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah.

Kemudian, lanjut Bobby, Ranperda ini juga mengatur tentang laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan tentang pertanggungjawaban keuangan daerah, ungkapnya, sesungguhnya ditujukan dalam rangka penguatan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan demikian melalui Ranperda ini nantinya, Pemko Medan bersama-sama dengan DPRD Medan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang real dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien dan transparan,” jelasnya.

Dihadapan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, para Wakil dan anggota DPRD Kota Medan, Sekda Wiriya Alrahman, pimpinan OPD serta camat se-Kota Medan, orang nomor satu di Pemko Medan selanjutnya menjelaskan, isi Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang disampaikan ini secara sistematis terdiri dari 16 BAB dan 230 pasal dan mengatur hal-hal berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Kami berharap, eksekutif dan legislatif dapat melakukan pembahasan bersama secara komprehensif sehingga nantinya dapat melahirkan peraturan daerah yang baik, memiliki harmonisasi hukum yang lengkap, memberikan kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif,” harapnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Nota Pengantar Ranperda Kota Medan yang disampaikan Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Medan. Setelah itu Ketua DPRD menyampaikan nama-nama anggota DPRD Kota Medan dari masing-masing Fraksi-Fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum. (er)