Koordinator Wartawan Unit DPRD Medan Satriadi Tanjung didampingi Sekretaris Lambok Manurung dan Bendahara Paulina Marpaung, menyebut halal bi halal sesama wartawan perlu dilakukan. Agar ke depannya lebih meningkatkan semangat kerjasama dan kekompakan dalam melakukan peliputan jurnalistik di DPRD Medan.

“Untuk memaksimalkan dan pemantapan kegiatan acara Halal bi Halal nanti, telah dibentuk panitia kecil dan menunjuk Muhammad Rizki sebagai Ketua Panitia, Rahmad Fadli Harahap sebagai sekretaris dan Ariyansyah Lubis sebagai bendahara,” ungkapnya, Kamis (25/04/2024).

Seiring dengan itu, lanjut Satriadi, diharapkan kepada seluruh wartawan yang bertugas di Unit DPRD Medan dapat berkoordinasi dengan panitia terkait pelaksanaan.

Ketua Panitia Halal bi Halal Wartawan Unit DPRD Medan, Rizki, berharap seluruh wartawan yang tergabung di dalam paguyuban ini bisa hadir dan bertegursapa. Sebab, selama ini rekan-rekan terus disibukkan dengan rutinitas peliputan yang menjadikan komunikasi antar sesama wartawan unit DPRD Medan berkurang.

“Akan ada doorprize dan hiburan. Kita juga akan mengundang Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan Sekretaris DPRD Medan M Ali Sipahutar. Intinya kita semua mau mempererat tali silaturahmi,” pungkasnya. (red)

Keterangan yang dihimpun baru-baru ini, pembangunan fasilitas pusat kuliner di dalam komplek parlemen tersebut sebagai revitalisasi bangunan kantin yang selama ini dinilai kurang memadai dari sisi daya tampung pengunjung.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sumut Muhammad Ikhsan saat dikonfirmasi, Minggu (21/4) membenarkan rencana pembangunan fasilitas Pujasera di komplek DPRD Sumut.

“Pengerjaan fisik akan segera dilaksanakan dan kita perkirakan sebelum akhir tahun 2024 sudah dapat dioperasikan,” ujarnya.

Penambahan fasilitas pujasera, lanjut dia, bertujuan memberikan kemudahan dan layanan khususnya kepada para legislator maupun staf dan masyarakat yang ingin makan dan minum saat berada di area gedung DPRD Sumut.

“Keberadaan pujasera ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan yang sehat dan diharapkan bisa menggeliatkan ekonomi kerakyatan,” paparnya.

Ia menjelaskan, pujasera akan dibangun dengan desain sederhana dan menarik agar tidak ketinggalan zaman, dengan anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut.

Pada saat dioperasikan nantinya, kata Ikhsan, pihak Sekretariat DPRD Sumut akan bermitra dengan beberapa pelaku UMKM bidang kuliner.

Ditambahkannya, pujasera ini juga bisa menjadi tempat bagi muda-mudi dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk sekadar “nongkrong” sambil menikmati aneka kuliner khas Sumut.

“Di pujasera akan banyak tersedia jenis makanan dan minuman. Penikmat kuliner bisa memilih aneka makanan sesuai selera,” ujarnya.

Rencana pengoperasian pujasera di sekitar kawasan perkantoran gedung DPRD Sumut ternyata banyak mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para wartawan yang selama ini rutin melaksanakan tugas jurnalistik di komplek parlemen tersebut.

“Pendirian pujasera di komplek DPRD Sumut sebuah keputusan yang tepat, karena keberadaannya dipastikan akan banyak memberi manfaat bagi masyarakat dan termasuk bagi kalangan insan pers,” ucap Ketua Forum Wartawan Unit DPRD Sumut Ariadi.

Ia juga menginginkan kehadiran pujasera ini senantiasa bersih, tertata rapi serta mengedepankan pelayanan terbaik dan harga makanan maupun minuman yang ditawarkan terjangkau. (red)

Pelaksanaan kegiatan tersebut seragkaian untuk menyambut bulan pilkada khususnya di Sumatera Utara, agar rakyat tidak salah memilih pemimpin masa depan di Sumatera Utara.
Pernyataan ini disampaikan ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Sumatera Utara Drs Rafli Tanjung (foto) di Sekretariatnya di Jalan Kejaksaan no. 6 Medan, Minggu (7/4/2024).

Menurut Rafli Tanjung yang didampingi sekretaris Sipa Munthe, wakil sekretaris Armansyah Lubis mengingatkan kepada masyakarat dalan perhelatan demokrasi untuk pilkada khususnya untuk lebih cerdas memilih. Betapa pahitnya jika kita kecolongan dengan pemimpin yang tidak pro rakyat dan kia akan korban selama 5 tahun kedepan. Utuk itu harus kita sikapi dan respon secara positif dalam memilih nantinya.

Hari ini kita telah dihadapkan dengan berbagai problem dan masalah yang paling besar. Tentunya dalam menentukan sikap untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Kita sangat sepakat, bahwa pemimpin itu lahir dari rakyat dan didukung oleh rakyat. Bukan dilahirkan oleh kekuasaan dan cara memberikan dukungan dengan pemaksaan kehendak, jelasnya yang diamini oleh rekan jugan yang merupakan aktivis pergerakan di era tahun 90 an.

Rafli Tanjung yang juga aktivis pergerakan sejak tahun 1989 sudah berkecimpung di panggung aktivis dan politik. Namun belakangan ini aktivitas itu agak terhenti. Untuk hari ini saya akan kembali naik panggung dan bersatu dengan rakyat untuk mengajak agar melaksanakan pemilihan secara cerdas dalam menyikapi persoalan terangnya Kita akan bersama rakyat untuk menentukan pemimpin kita untuk 5 tahun kedepan, agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam memilih pemimpin pungkasnya.

Untuk itu, diharap bagi kawan-kawan yang ingin berpartisipasi agar dapat menggabungkan diri dan melaporkan keikutsertaan dalam mimbar bebas nanti sebagai orator dan sekaligus menjadi Narasumber. Untuk itu, harapnya kawan-kawan perlu menyiapkan materi secara terukur, karena sejatinya kita akan menyampaikan tentang kebenaran kepada masyarakat luas dan khalayak ramai.

Pada prinsipnya, jelas bung Tanjung panggilan akrab beliau, akan melakukan yang terbaik untuk Sumatera Utara dalan kepemimpinan 5 tahun mendatang agar Sumatera Utara mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat Sumut lanjutnya.

Bukan tidak mungkin akan berkembang buah pemikiran melakui mimbar bebas tersebut yang nantinya akan menjadi inspirasi dikalangan pemerintahan khususnya untuk perubahan.

Lebih lanjut dijelaskannya, jangan sampai kita dihadapkan dengan sebuah dilema disaat usai perhelatan demokrasi dalam menentukan pilihan, sebab jika hal itu terjadi kerugian bagi kita semua. Oleh karena itu, kita ajak seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi secara cerdas, terukur, kapabel dan berkualitas, bukan karena fasilitas dan kapasitas dengan memanfaatkan kekuatan kekuasaan.

Tidak tertutup segala kemungkinan yang terjadi dengan situasi yang saat ini untuk menghalalkan segala cara dalam meraih kedudukan dan jabatan. Apalagi mengejar jabatan yang sejatinya tidak memikirkan lagi kepentingan rakyat. Untuk itu kita bersama-sama menjaga perhelatan dalam pesta demokrasi untuk tingkat kepala daerah di Sumatera Utara, khususnya kata Rafli Tanjung. (r/red)

“Acuan kita dalam menetapkan PBB berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP. Terjadinya peningkatan nilai PBB itu dikarenakan adanya kajian baru dan validasi ulang yang sudah lama tidak dilakukan,” terang Sutan Endar Lubis saat pembahasan bersama anggota DPRD Medan yang bergabung di Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Medan TA 2023 di ruang Banggar DPRD Medan, Senin (25/3/2024).

Rapat pembahasan dipimpin Ketua Pansus LKPj Ilhamsyah SH didampingi Margaret MS, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Janses Simbolon, Bukhori. Hadir dari OPD Kepala Bapenda Ir Endar Sutan Lubis bersama syafnya.

Memang, penambahan itu benar terjadi, dan mungkin banyak warga yang merasa terkejut dengan kenaikan tadi. “Tetapi itu telah berdasarkan kajian yang sudah lama tidak dilakukan,” papar Endar.

Diakui Endar, setelah dilakukan verifikasi dan validasi secara masif memang banyak yang mengalami peningkatan nilai PBB. “Yang pasti sudah kita jalankan by sistem proses admistrasi,” ujar Endar.

Sebelumnya, anggota Pansus LKPj Dame Duma Sari Hutagalung menyampaikan berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat banyak mengeluh soal kenaikan PBB. Untuk itu Duma Sari Hutagalung minta agar keluhan masyarakat menjadi atensi Bapenda Kota Medan.

Sementara itu anggota Pansus lainnya Wong Cun Sen mendorong Bapenda Kota Medan mengoptimalkan perolehan capaian PAD. Seiring dengan itu Bapenda diminta supaya melakukan kordinasi dan kolaborasi untuk sinkronisasi objek secara online. “Perlu terobosan guna genjot capaian PAD,” sebut Wong.

Sedangkan Ketua Pansus LKPj Ilhamsyah SH mengatakan pada prinsifnya tetap mendukung Bapenda dalam upaya peningkatan PAD. Namun, disisi lain perlu mempertimbangkan keluhan wajib pajak. “Seperti tim evaluasi penurunan nilai bangunan. Karena lama kelamaan nilai suatu bangunan pasti menurun,” ungkapnya. (red)

“Kita harapkan warga Medan selaku peserta UHC JKMB tidak hanya terlayani di Medan tetapi juga RS di luar Kota Medan. Begitu juga dengan korban begal, kekerasan rumah tangga, kecelakaan jatuh dari pohon dapat tercover pihak BPJS Kesehatan,” harap Hasyim.

Hal ini terkait banyaknya keluhan masyarakat yang tidak bisa berobat menggunakan program UHC jika berada di luar kota Medan.

Selain itu juga, korban kriminalitas seperti begal dan kecelakaan lalu lintas juga tidak dicover BPJS Kesehatan.

Untuk itulah Hasyim meminta agar pihak BPJS Kesehatan lebih meningkatkan akses layanannya, sehingga bisa mengcover semua jenis penyakit masyarakat.

“Sesuai dengan penerapan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012, kiranya pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Maka pihak BPJS Kesehatan diharapkan merevisi ketentuan sebelumnya,”ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini.

Usulan Hasyim sangat beralasan, menyikapi aspirasi masyarakat yang mengeluhkan keterbatasan layanan program UHC JKMB.

“Semisalnya warga Medan yang sekolah ke daerah lain di Indonesia bisa berobat gratis menggunakan KTP. Jadi ruang lingkup lebih luas lagi, tidak cuma di Medan,” terang dia.

Legislator ini juga menyebut BPJS Kesehatan merupakan satu kesatuan di Indonesia, karena berfungsi memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta.

“Kalau kondisi sakit tidak diinginkan oleh siapa pun. Tak bisa ditentukan kapan, dimana saja bisa timbul. Karena itu kita harapkan BPJS Kesehatan bisa mengakomodir itu,” pungkasnya. (red)

“Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya,” ujar Hasyim SE kepada wartawan, Jumat (22/3/2024) menanggapi disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM.

Dikatakan Ketua DPC PDIP Kota Medan ini, kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemko perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

“Ada beberapa masalah umum yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya antara lain pemasaran, modal dan pendanaan,pemakaian bahan baku, produksi, penyerapan tenaga kerja dan juga kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal,” ujar Hasyim yang lolos menjadi Caleg DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1 pada Pileg 2024 kemarin.

Menurut Hasyim, semangat dalam perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan yang tertuang dalam Perda UMKM ini harus didukung semua pihak. Apalagi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan perdagangan barang dan jasa didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas.

Dilanjutkan Hasyim, dari hasil survei beberapa lembaga menunjukkan bahwa pandemi covid 19 menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman hingga membayar gaji karyawan sehingga diantaranya sampai harus melakukan PHK.

“Modal merupakan salahsatu permasalahan utama. Minimnya modal mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan pun tidak optimal. Karena itu banyak pelaku usaha mencari modal dengan pinjaman bank, tapi karena syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi membuat para pelaku usaha kesulitan hingga usaha menjadi mandek,” ungkap Hasyim.

Untuk itu, lanjut Hasyim, keberadaan serta kesejahteraan para pelaku UMK di Kota Medan harus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Pemko Medan, melalui regulasi, kemudahan perizinan, pelatihan, pemasaran serta permodalan.

“UMKM tercatat sebanyak 33.763 pelaku UMKM dipertengahan tahun 2022 dan sangat mungkin bertambah sehingga Perda perlindungan dan pengembangan UMKM ini sangat tepat dan segera diterbitkan di Kota Medan,” tutur Hasyim. (red)

Hal sama juga dialami guru maghrib mengaji. Mereka juga sudah 2 bulan tidak menerima honor, dimulai Pebruari hingga Maret ini. Sementara honor di bulan Januari masih mereka terima.

Keresahan para guru ini disampaikan kepada Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Dhiyaul Hayati, Kamis (21/3). Mereka berharap, permasalahan yang dialami dapat dimediasikan oleh anggota dewan ini kepada Pemerintah Kota Medan.

“Kami berharap sekali insentif ini, apalagi sudah mau dekat lebaran. Kebutuhan kami pun banyak, harga sembako sudah mulai naik,” demikian curhatan para guru ini kepada Dhiyaul Hayati.

Menanggapi permasalahan mereka, Dhiyaul meminta Kepala Dinas Pendidikan Medan Benny Sinomba Siregar memberi penjelasan konkrit mengapa dana insentif guru honorer belum cair. Sementara insentif yang mereka terima masih rendah, tapi malah tersendat.

“Penghargaan terhadap guru masih rendah di Kota Medan, padahal tugas mereka mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Selayaknya mereka menerima gaji yang layak. Mirisnya, insentif yang hanya berapa ratus ribu perak sudah 2 bulan ini belum dibayar,”kata anggota Komisi III ini.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Medan pada 2021, jumlah guru honorer sekolah negeri SD dan SMP sebanyak 2.537 orang, dan sekolah swasta TK, SD dan SMP tercatat 5.744 orang.

Dhiyaul juga memaklumi keresahan yang dialami para guru honor dan guru maghrib mengaji. Karena saat ini dana tersebut sangat dibutuhkan untuk digunakan berbagai keperluan keluarga. Ditambah lagi saat ini menjelang hari Raya Idul Fitri, harga sembako mulai naik dan biaya kebutuhan sekolah anak-anak mereka.

“Harusnya para guru ini menjadi prioritas dalam realisasi anggaran. Bagaimana mereka bisa mengajar dan mendidik anak sekolah dengan baik, jika ekonomi mereka pun sulit. Jika guru sejahtera, tentunya pendidikan anak-anak sekolah akan menjadi lebih baik,” kata Dhiyaul seraya menegaskan Fraksi PKS DPRD Medan meminta agar insentif guru maghrib mengaji dan guru honor segera dicairkan.

Terkait tertunggaknya insentif guru, Kadis Pendidikan Medan Benny Sinomba Siregar belum berhasil dikonfirmasi wartawan. Berkali ponselnya dihubungi, meski aktif tak kunjung diterima. Pesan Whatsapp yang disampaikan juga tak mendapat balasan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan akan menambah insentif melalui bantuan kesejahteraan guru bagi guru honorer sekolah negeri dan swasta di Kota Medan.

“Tambahan honor ini bakal berlaku mulai 2024. Naik dari Rp 250.000 menjadi Rp 400.000,” kata Bobby di Medan, pada Rabu (29/11/2023).

Selama ini, kata dia, guru honorer di lingkungan Pemko Medan terdiri atas guru PAUD/TK, SD, dan SMP mendapat insentif atau penghasilan tambahan di luar gaji sebesar Rp 250.000 per bulan. Wali Kota memastikan bahwa mulai Januari 2024, ribuan tenaga guru honor, baik di sekolah negeri maupun swasta di wilayah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara itu, menjadi Rp 400.000 per bulan.

Bobby juga menegaskan, mulai tahun depan pencairan pembayaran bantuan kesejahteraan guru di Kota Medan itu dilakukan setiap bulan, dan bukan per tiga bulan seperti sebelumnya. (red)

Disampaikannya, sepekan ke depan pansus akan mulai kerjanya dan saat ini tengah menyusun penjadwalan untuk rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Susunan personalianya sudah terbentuk, dan kita sedang menyusun penjadwalan rapat bersama pihak eksekutif, ” katanya.

Politisi senior Partai Golkar ini mengungkapkan, Pansus LKPj ini merupakan bahagian koreksi kebijakan terkait kinerja yang dilaksankan pihak eksekutif.

“Jadi LKPj ini merupakan bahagian dari koreksi terhadap seluruh kebijakan Pemko Medan terkait program-program yang sudah dilaksanakan pada 2023,” katanya.

Sekretaris Golkar Sumut ini mengungkapkan, Pansus LKPj akan bekerja serius karena Medan perlu serius dengan kondisi terkini. “Pastinya kita serius apalagi melihat kondisi Medan terkini. Apa saja kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak eksekutif apakah kebijakan itu dilaksanakan normatif saja atau ada kebijakan lain, ” ungkapnya.

Berikut susunan Komposisi personalia Pansus LKPj Tahun Anggaran 2023.

Ketua : H. Datok Ilhamsyah, SH (Golkar)
Wakil Ketua : Wong Cung Sen Tarigan (PDI P)
Anggota :
Syaiful Ramadhan (PKS)
Bukhari SE (PKS)
Margareth MS (PDI P)
David Roni Ganda Sinaga (PDI P)
Abdulah Roni (Gerindra)
Kaya Saputra (Gerindra)
Dame Duma Sari (Gerindra)
Abdul Rahman Nasution (PAN)
Sudari (PAN)
Afif Abdilah (NASDEM)
Ishaq Abrar Mustafa Tarigan (Demokrat)
Janses Simbolon (HPP). (red)

Oleh karenanya, penguatan UMKM harus menjadi prioritas menuju terciptanya fundamental ekonomi yang kokoh. Untuk itu, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk menguatkan UMKM agar bisa melindungi dan membantu pelakunya.

Demikian Pendapat Fraksi Nasdem yang dibacakan Afif Abdillah dalam rapat paripura tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Medan dan Penandatanganan / Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan

Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/3/2024)

Pelaku UMKM yang terdaftar dikota Medan kurang lebih 50.000 UMKM, sedangkan yang mendapat bantuan langsung atau tidak lansung sekitar 500 UMKM, berarti yang dibantu hanya sekitar 1 persen. Disarankan agar bantuan itu sekitar 10 persen atau 20 persen.

Perda sangat dibutuhkan dalam pengembangan UMKM di Kota Medan dan bisa bersaing dengan banyaknya usaha-usaha modern di kota Medan.

Sementara Fraksi Demokrat di ibacakan Dodi Robert Simangunsong, Fraksi Demokrat berpendapat, kemajuan prekonomian di kota Medan

Medan saat ini tak terlepas dari semakin berkembangnya pelaku usaha terutama pada sektor UMKM. Karenanya, peningkatan pertumbuhan UMKM meruapakan potensi yang harus dikelola dengan baik.

Oleh karenanya, UMKM harus mampu melakukan kreatifitas dalam membaca peluang pasar yang tersedia saat ini. Untuk itu, dukungan pemerintah tidak hanya pada kebijakan, tapi diharapkan mampu memberikan ruang bagi UMKM dengan pemberdayaan yang dilakukan secara nyata.

Melalui Perda diharapkan, salah satunya soal perzinan harus dapat dipermudah serta perperdayaan UMKM harus benar-benar dilaksanakan secara maksimal. (red)

Paripurna dibuka secara resmi Ketua DPRD Medan Hasyim, SE, dihadiri Wakil DPRD Medan, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, HT Bahrumsyah dan Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Sekda Wiriya Alrahman, anggota dewan dan pimpinan perangkat daerah, diawali laporan Panita Khusus yang dibacakan Edwin Sugesti Nasution, SE, MM.

Kemudian dilanjutkan dengan pendapat 8 fraksi di DPRD Medan. Ke-delapan faksi DPRD Medan tersebut dalam pandangan yang disampaikan menerima dan menyetujui Ranperda disahkan menjadi Perda Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.Konsep pengambilan keputusan dan pengesahan itu dibacakan Kabag Persidangan Anres Willy Simanjuntak, SH yang kemudian dilanjutkan penandatanganan persama yang dilakukan pimpinan DPRD Medan dan Walikota Medan.

Dalam laporannya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan yang dibacakan Edwin Sugesti Nasution sebagai Ketua Pansus antara lain mengungkapkan, keberadaan dan peran UMKM dalam menunjang prekonomian nasional sangat penting dan strategis. Oleh karenanya menguatan UMKM menjadi prioritas menuju ekonomi yang kokoh.

Namun dalam pelaksanaannya, UMKM masih banyak menghadapi permasahan, baik secara internal maupun internal. Untuk itu, perlu pemerintah daerah menguatkan UMKM, sehingga bisa melindungi dan membantu pelaku usahanya berpeluang maju dan berkembang. Dalam kaitan itu, diperlukan peraturan dan perundang-undangan yang bisa berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa UMKM agar dapat bertahan dan bersaing di daerah maupun di Asia Tenggara.

Keberadaan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kota Medan meruapakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing UMKM di Kota Medan saat ini.Oleh karenanya harus dapat memberikan jaminan perlindungan UMKM dan jaminan perlindungan terhadap hak azasi secara umum.

Untuk itu, bagi Pemko Medan bertujuan memberikan perlindungan dan pengembangan UMKM di kota Medan. Pansus telah mengkaji dan membahasnya dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Dengan demikian Ranperda sudah dapat diterapkan dan disetujui dalam upaya melindungi dan pengembangan UMKM di Kota Medan dengan dasar hukum dan payung hukum. (red)