Acara ini juga dihadiri oleh Narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Padang Lawas Bobby R.Simarmata, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Ramadhan Lubis SE, MM dan Kepaka Bidang Infrastruktur dan kewilayahan DR.Ihsan Azhari SE, MSP dari Bappeda Provinsi Sumatera utara, dengan memberikan masukan tentang Rancangan RPJPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2045.

Kepala Bappeda Tryanta Hadil KD, SE, M.Si dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan diadakannya Musrenbang RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045 adalah untuk menyepakati usulan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Padang Lawas yang akan disinkronkan dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara dan nasional serta menjaring masukan terhadap penyempurnaan dokumen rancangan RPJPD untuk penyusunan rancangan akhir RPJPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2045.

Tryanta Hadil KD menjelaskan bahwa pelaksanaan musrenbang RPJPD Padang Lawas tahun 2025-2045 prosesnya didahului dengan kegiatan evaluasi RPJPD periode sebelumnya, penjaringan permasalahan serta isu strategis hingga tersusunlah rancangan awal RPJPD Padang Lawas yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Konsultasi Publik RPJPD, Fasilitasi rancangan RPJPD oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara, untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam musrenbang RPJPD tingkat kab/kota.

Sementara Pj Bupati Padang Lawas Dr.Edi Junaedi Harahap SSTP, M.Si dalam sambutannya mengatakan, bahwa musrenbang RPJPD 2025-2045 sebagaimana yang tercantun dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman umum penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 merupakan salah satu bagian dari rangkaian panjang penyusunan RPJPD Padang Lawas tahun 2025-2045.

“Musrenbang ini adalah tahapan yang terakhir untuk memastikan proses teknokratis dan partisipatifnya selesai, sehingga di bulan Mei nanti sudah masuk pada agenda proses politis. Melalui proses teknokratis dan partisipatif ini kita banyak mendapatkan masukan, baik dari konsultasi publik kemarin, maupun masukan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat” kata Pj.Bupati. (Rh)

Dalam arahannya drg. Fitriani selaku ketua tata kelola pelayanan dan penunjang mengatakan,”akreditasi puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan yang dilakukan melalui manajemen mutu untuk memenuhi standart akreditasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan serta pedoman yang berlaku agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal”, ungkap Fitriani dalam arahannya.

Kemudian Kepala Puskesmas Pasar Ujung Batu Melina Hapsah dalam arahannya mengatakan” saya ucapkan beribu terimakasih kepada tim dari puskesmas Pasar ujung batu yang telah kompak dalam menjalani Reakreditasi Puskesmas walaupun beberapa hari ini kita sering meninggalkan anak beserta suami namun kita tetap kompak demi meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di Puskesmas Pasar ujung batu yang kita cintai ini tanpa bantuan kalian Reakreditasi tidak akan berjalan sukses terima kasih kawan – kawan ku tanpa kalian aku bukan apa – apa “, sambil menangis haru melina mengucapkan rasa terimakasih nya kepada seluruh staff nya.

Lanjut Melina dalam arahannya, “pihaknya juga sudah melakukan segala optimalisasi dan kolaborasi lintas program beserta lintas sektor sehingga puskesmas ujung batu bisa memberikan mutu pelayanan terbaik bagi warga yang membutuhkannya”, ucap Meli dalam arahannya.

Sementara di sekitaran parkiran mobil Puskesmas media berjumpa dengan Kepala Puskesmas Huristak Nurhadijah Nasution SKM, MKM yang berkata kepada media bahwa Puskesmas Pasar ujung Batu sudah layak untuk Reakreditasi.

“Saya sangat setuju dan mendukung Reakreditasi Puskesmas Pasar ujung Batu karena memang pelayanan nya sudah sangat berkualitas pokoknya ok dech Puskesmas Pasar Ujung Batu ucapnya kepada media di pelataran parkiran. (Rh)

Bukan hanya itu di tahun 2023 di masa kepimpinan Plt. Ahmad Zarnawi yang lebih dikenal dengan sebutan AZP banyak hak – hak dari para media hilang seperti di telan Bumi. Salah satu contoh kecil kliping koran yang biasanya dibayar oleh Diskominfo Kabupaten Palas lenyap tanpa jawaban yang jelas.

Bahkan sudah sempat dua kali Kabiro media cetak ini mengutaran langsung kondisi terkait pembayaran koran di beberapa kantor kepada Plt. Bupati Palas AZP di tahun 2023 tapi sayang sampai saat ini perihal pembayaran koran tersebut tidak unjung Tuntas.

Sebut saja Bung Harahap salah satu anggota Perwada (Persatuan Wartawan Daerah) kabupaten Palas yang mengutarakan kekecewaannya kepada media cetak ini.

“Bahaya rezim pembunuhan karakteristik terhadap jurnalis sudah mulai dirancang oleh para pemimpin pengambil kebijakan di kabupaten Palas, salah satu contoh nya banyak hak – hak dari para wartawan seperti di intimidasi serta terlupakan oleh pihak pemda Palas”.

Lanjut nya, “bagaimana ingin membangun Kabupaten Padang Lawas kalau Dana untuk pembayaran koran saja tidak bisa teratasi jangan bicara ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat Palas, seperti nya menurut saya itu hanya ucapan jempol saja” cetus nya kepada media ini.

Sempat juga Jurnalis Muda Media ini bertanya kepada salah satu bendahara di perkantoran Pemkab Palas yang identitasnya minta dirahasiakan media menyatakan.

“Keuangan di kantor kami bang tidak cukup lagi buat bayar koran di tahun 2023 sebanyak 12 bulan yang bisa hanya 6 bulan seperti itulah arahan dari pimpinan kami Bang”, ungkap nya kepada media di ruang kerjanya. (Rh)

Dalam kunjungan kerja Presiden Ri Joko Widodo dikawal ketat oleh para personil TNI beserta jajaran kepolisian dari Sumatera utara sehingga sulit terlihat untuk berada di dekat Pak Jokowi yang dikenal dengan sebutan Bapak Rakyat yang ramah dan baik hati.

Kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Palas di mulai dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan untuk meninjau pelayanan RSUD Sibuhuan.

Menurut pantauan media sesampainya Rombongan jokowi di RSUD Sibuhuan langsung di sambut hangat oleh Direktur Rsud Sibuhuan Dr. Affandi Siregar yang kemudian beserta ombongan meninjau langsung kamar pelayanan pasien serta ruangan UGD dan juga peralatan medis yang diperlukan untuk menunjang pelayanan pasien.

Setelah meninjau ruang pelayanan pasien, Jokowi sempat memuji 17 pelayanan di RSUD Sibuhuan sudah sangat baik.

Di RSUD Sibuhuan sudah ada standar 17 pelayanan medis dan alat-alat sudah banyak,
Presiden Jokowi juga sempat berkata bahwa ada gedung di rumah sakit yang masih perlu diperbaiki. Pemerintah akan membantu perbaikan gedung tersebut.

“Gedung dan ruangannya masih kurang, ini akan segera kita perbaiki dan segera kita bangun,” katanya.

Kemudian sebelum Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan nya ke Gudang Bulog Kabupaten Palas jokowi beserta rombongan nya sempat membagi kaos kepada masyarakat di sekitaran Rsud Sibuhuan. (Rh)

Ketua Panwascam Sosa, Ali Murdani Nasution, mengatakan dalam arahannya acara pelantikan ini merupakan suatu upaya untuk memperkuat solidaritas, semangat kerja, integritas, dan profesionalisme para pengawas TPS dalam menjalankan tugasnya.

“Hari ini, seluruh pengawas TPS Kecamatan Sosa yang telah dilantik berjumlah 55 orang setelah itu mereka akan kami berikan pembekalan seperti Bimtek dengan harapan untuk kedepannya bisa memperkuat solidaritas, semangat kerja, integritas, dan profesionalisme para pengawas TPS di Kecamatan Sosa.

Menurut ketua Panwascam Sosa Ali Murdani Nasution Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Dimana anggota Pengawas TPS ini dipilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan di sosa secara ketat sesuai tahapan yang ditentukan.

Beliau pun sempat mengingatkan bahwa Pengawas TPS memiliki tanggung jawab yang teramat kompleks, termasuk keputusan apakah perlu dilakukan penghitungan suara ulang atau tidak.

“Bapak dan ibu Pengawas TPS memiliki kewenangan untuk menentukan kualitas pemungutan suara di TPS, apakah perlu dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku,”

“Selama bapak dan ibu anggota Pengawas TPS menjalankan tugas sesuai norma aturan yang berlaku, maka tidak boleh ada siapapun yang bisa mengganggu kinerja kalian. Karena itu, Panwaslu Kecamatan Sosa akan hadir menjadi perisai untuk bapak dan ibu semua,” ucap Ali Murdani Nasution dalam arahannya di sesi pelantikan.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut Korsek Panwascam Sosa Syahruddin Pasaribu Spd,Komisioner Kordiv PP Panwascam Sosa Muhammad derajat daulay, Bendahara Panwascam Sosa Meliana Hapsah beserta seluruh staff dan tamu undangan lainnya. (Rh)

Kegiatan pelantikan tersebut di laksanakan di Cafe atau Restoran D’Six Family yang beralamat di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sekitar pukul 14.00 waktu setempat yang dilanjutkan dengan bimtek untuk PTPS Kecamatan Huragi yang telah dilantik.

Kegiatan pelantikan PTPS tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak dengan posisi berdiri bersama. Kemudian di lanjutkan dengan pembacaan keputusan dan segala dasar hukum mengenai pelantikan PTPS di kecamatan Huragi yang di bacakan langsung oleh Kasek Panwascam Huragi Kabupaten Palas Rahmat Saleh Daulay Spd yang di sambung dengan pembacaan sumpah yang di ikuti 110 PTPS terpilih yang dilanjutkan dengan Bimtek.

Sementara Ketua Panwascam Huragi Kabupaten Palas Aris Sitorus dalam arahannya mengatakan kepada Media ,” tujuan dari pelaksanaan Bimtek ini antara lain agar Pengawas TPS yang berjumlah 110 Pengawas TPS yang berasal dari 26 desa di kecamatan Hutaraja Tinggi untuk lebih mengetahui tugas – tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga di dalam menjalankan tugasnya bisa menjadi lebih bersemangat dan paham betul terkait segala macam rambu-rambu yang harus di lakukan dalam pengawasan di TPS mulai dari tahapan pengawasan logistik pemilu, pengawasan pemungutan suara dan pengawasan perhitungan suara sesuai dengan UU no7 thn 2017 tentang pemilihan umum”, ungkap nya.

Lanjut Sitorus, “Harapan kami dan tentu harapan semua pihak, untuk Pemilu tahun 2024 nanti, khususnya di wilayah kerja Panwaslu kecamatan Hutaraja Tinggi dapat berjalan jujur, adil, kondusif, sehingga pemilu tahun 2024 pemilu yg demokratis dan bermartabat”, pungkasnya dalam arahan kepada Media setelah sesi Pelantikan selesai.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut Danramil Sosa Kapten Cpl Mahmud Salim Nasution yang didampingi Sertu Hotman Siregar, KUA Sosa, Kepolisian beserta jajarannya, Sopian Hasibuan Divisi Hukum Masyarakat dan humas, Abdul Karim Hasibuan Staf khusus Kasek dan Ibu Bendahara Panwascam Huragi beserta seluruh staf di panwascam Huragi dan para tamu undangan lainnya. (Rh)

“Seperti ini lah karakteristik seorang Pejabat Publik seorang Direktur Rsud Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas dengan inisial (As) yang baru saja menjabat”,ungkap jurnalis Muda Harian Reportase dengan inisial (R) kepada media on line ini yang ikut berada di ruangan Ajudan Sang Direktur Rsud Sibuhuan.

Jurnalis Hr Reportase menceritakan kronologis kejadian tersebut kepada media on line ini, “di saat kami ingin berkunjung ke ruangan Direktur tersebut kami bertemu dulu dengan staff atau ajudan yang berada tepat di depan ruangan Direktur kami bilang izin adek bisa jumpa Pk Direktur di jawab staff tersebut tidak bisa Pk Direktur sedang tidak ada di ruangan, kemudian di saat saya dengan kawan media dari Jurnal Pos ingin beranjak pergi muncul lah sang direktur dari luar menuju ruangan nya”, ungkapnya.

Lanjutnya, “lalu seperti biasa kami sapalah Direktur tersebut dengan bahasa Sehat Pk entah kenapa dan apa yang salah di jawab sang Direktur dengan mata melotot bicaranya sambil menggigit – gigit bibirnya dia bilang saya lagi sibuk besok – besok kan bisa sepertinya ingin mengusir media”, ucapnya.

Kemudian kami jawab, “tenang bang kami gak ganggu abang di sini kalo gak bisa jumpa ya sudah”, kata kami kepada Direktur Rsud Sibuhuan tetapi sampai kami pergi mata Direktur Rsud Sibuhuan terus melotot kepada kami.

Kabiro dari Media Jurnal Pos Kabupaten Palas yang bermarga Harahap dan juga ikut dalam kejadian tersebut mengatakan,”seorang Pejabat publik sudah seharusnya memiliki karakter yang baik terhadap media saja beliau bersikap kurang sopan apa lagi dalam melayani Masyarakat di Kabupaten Palas yang sedang sakit dan ingin berobat di Rsud Sibuhuan ini akan kecewa oleh karena itu saya akan laporkan langsung kepada Plt. Bupati Palas AZP agar untuk bisa di evaluasi kembali”, ucapnya kepada media. (Rh)

Sebelum pembagian Raport berlangsung terlebih dulu dilaksanakan pengarahan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sibuhuan Nasir Hasibuan S.AG. MM yang menyampaikan kepada Siswa/siswi terkait Motivasi untuk belajar lebih giat lagi supaya tercapai cita-cita untuk kedepannya serta mengucapkan selamat kepada seluruh siswa/siswi yang telah berhasil meraih nilai tertinggi di kelasnya masing – masing bagi yang belum berhasil meraih juara jangan berkecil hati masih ada semester depan belajar lebih giat lagi pasti bisa, ungkap Nasir.

Menurut amatan media di lapangan di umumkan juga prestasi anak didik peringkat 1,2 dan 3 pada kelasnya masing – masing yang dilanjutkan dengan juara – juara di bidang olah raga disambung dengan penghargaan terhadap guru terbaik yang semuanya di umumkan langsung di lapangan SMA Negeri 1 Sibuhuan.

Setelah pengarahan dan seluruh pengumuman telah selesai dibacakan para murid diminta untuk segera memasuki ruangan kelasnya untuk pembagian Raport yang langsung dibagikan oleh wali kelas kepada orang tua murid yang bersangkutan. (Rh)

Baru- baru ini Puskesmas Padang Garugur telah meraih Sertifikat Akreditasi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Predikat UTAMA yang berlaku dari tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 21 oktober 2028.

Akreditasi Puskesmas merupakan suatu proses penilaian terkait mutu pelayanan di Puskesmas, penilaian akreditasi tersebut dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Independent yang telah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kepala Puskesmas Padang Garugur Tetty idawati Pasaribu ketika dihubungi melalui What up menyebut kan ada Lima standar poin yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk dipenuhi oleh puskesmas jika ingin meraih akreditasi.

“Ada 5 poin yang harus dipenuhi oleh puskesmas dalam meraih akreditasi seperti Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, program prioritas nasional dan peningkatan mutu puskesmas”, kata Tetty.

Tambah Tetty, bahwa keberhasilan puskesmas Padang Garugur dalam meraih akreditasi dengan predikat Utama merupakan hasil dari kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak.

“Saya selaku Kepala Puskesmas Padang Garugur ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Palas beserta tim surveyor dan juga lintas sektoral beserta teman Kapus sejuang serta yang saya banggakan tim Puskesmas Padang Garugur atas pencapaian yang telah kami terima dan semoga untuk kedepannya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat semakin maju”, kata Kapus Padang Garugur Tetty Idawati Pasaribu ketika dihubungi media Via What Up. (Rh)

Atas nama Kepala Dinas Disdikbud Kabupaten palas Hj. Rosidawati, Kepala Bidang (Kabid) Dikdas (Pendidikan Dasar) Disdikbud Kabupaten Palas Damhuri Hasibuan SE mengecam dan melarang keras atas segala pungutan terkait pengambilan ijazah karena biaya pembuatan ijazah sudah di tanggung oleh negara.

“Saya himbau kepada seluruh Kepala sekolah Sd maupun Smp di Kabupaten Palas agar tidak pernah memungut biaya apapun dalam pengambilan Ijazah karena biaya pembuatan ijazah sudah di tanggung negara”, Kata Kabid Dikdas Damhuri Hasibuan kepada jurnalis media ini di ruang kerjanya.

Lanjut Damhuri Kabid Dikdas, “jika terbukti ada pihak sekolah di Kabupaten Palas yang menarik biaya dalam pengambilan ijazah maka Disdikbud Kabupaten Palas tidak akan segan- segan memberikan sanksi yang tegas bahkan bisa juga di copot jabatan nya sebagai Kepala Sekolah”, ucap Damhuri Hasibuan.

Hal senada juga di ungkapkan Sekretaris Disdikbud Kabupaten Palas Sahdin Daulay pihaknya telah mengintruksi kepada seluruh sekolah di Kabupaten Palas agar tidak diperbolehkan memungut atau menerima biaya apapun dari siswa dalam pengambilan ijazah.

“Siswa dan orang tua murid tidak boleh lagi dibebankan dalam pengambilan ijazah karena orang tua mereka masih membutuhkan banyak biaya untuk melanjutkan sekolah anak- anaknya”, ucap Sekretaris Pendidikan Sahdin Daulay. (Rh)