Demikian terungkap dalam Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Pendapat Fraksi DPRD Medan dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Medan Sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2022 di Gedung DPRD Medan, Senin (24/7).

Dalam rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE, rapat diawali dengan penyampaian Laporan Banggar yang disampaikan HT Bahrumsyah. Setelah itu 8 Fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan (Hanura, PSI, PPP) menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicaranya.

Masing-masing juru bicara menyampaikan pemandangan umum fraksinya masing-masing, termasuk sejumlah catatan, baik berupa saran, pendapat maupun masukan untuk pertimbangan guna keberhasilan pelaksanaan tugas kedepan. Seperti Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Robi Barus meminta kepada Pemko Medan untuk mengerahkan petugas Satpol PP, Hansip, petugas keamanan sipil lainnya untuk membantu aparat kepolisian melakukan Razia rutin di titik rawan kejahatan dan begal di Kota Medan guna meyakinkan warga Kota Medan melakukan aktifitas di malam hari.

Selain masukan, F-PDIP juga mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan seperti pelayanan di bidang kesehatan dengan diberlakukannya program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian, revitalisasi Lapangan Merdeka menjadi ruang terbuka hijau dan cagar budaya serta produk-produk UMKM Kota Medan yang telah mampu menembus pasar regional dan internasional.

“Dalam penanganan banjir, menurut pengamatan kami sudah menunjukkan perbaikan dan perubahan yang sangat signifikan meski pun di bebarapa titik tertentu masih ditemukan genangan-genangan air saat hujan deras turun. Untuk mengatasi banjir di Kota Medan, menurut kami tidak cukup hanya perbaikan dan pengembangan sistem drainase tapi juga harus diikuti perbaikan jaringan aliran sungai melalui normalisasi sungai yang mengelilingi Kota Medan. Termasuk, pembangunan tanggul yang saat ini sedang dilakukan di kawasan Medan Belawan,” kata Robi Barus.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Parlindungan Sipahutar juga mengapresiasi kinerja Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Di bidang kesehatan, ungkapnya, dinilai berhasil dalam program pelayanan kesehatan melalui UHC JKMB, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Dalam penanganan banjir, F-Partai Demokrat juga sangat mengapresiasi atas kinerja Pemko Medan dalam mewujudkan Kota Medan tanpa banjir dengan melakukan pembangunan drainase. “Begitu juga dengan program jalan di Medan tanpa lubang yang saat ini terus berjalan. Semoga di tahun 2023, permasalahan banjir dan jalan berlubang di Kota Medan dapat teratasi,” harap Parlindungan seraya tak lupa F-Partai Demokrat juga menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan Lapangan Gajah Mada di Jalan Krakatau dan sudah bisa diakses warga sekitar.

Usai seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pimpinan serta anggota dewan yang terhormat, khususnya kepada Banggar yang telah membahas keseluruhan substansi penanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022, secara kolaboratif sehingga dapat disetujui bersama.

“Tentunya kita memiliki komitmen yang sama bahwa seluruh catatan-catatan strategis tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ini akan ditindaklanjuti bersama, sekaligus menjadi masukan perumusan arahan kebijakan umum dan percepatan pembangunan kota pada masa yang akan mendatang,” ungkap Bobby Nasution.

Melalui langkah-langkah strategis dan integritas semua, Bobby Nasution optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya melalui program pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien, efektif dan mencerminkan APBD rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan.

“Mudah-mudahan melalui rapat paripurna ini, kita dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh keberhasilan dan kekurangan yang masih ada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua guna mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Kolaborasi dengan visi Medan Berkat, Maju, dan Kondusif,” harapnya.

Rapat paripuna dipungkasi dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan Ketua DPRD Medan Hasyim SE disaksikan Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, tiga Wakil Ketua DPRD Medan yakni H Ihwan Ritonga, H Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah, anggota dewan serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta para camat. (Adventorial/red)

“Untuk mewujudkan sasaran dan target kinerja pembangunan kota dimaksud, tentunya salah satu instrument pokok yang sangat diperlukan adalah penetapan Perda APBD yang tepat waktu,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Paripurna Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Medan dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan Serta Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Medan Dengan Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang R.APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023 di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/11).

Dalam rapat paripura yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Bobby Nasution selanjutnya menyampaikan beberapa catatan kondisi eksternal dan internal di berbagai bidang pembangunan kota, yang harus diantisipasi selama tahun 2023 nanti. Salah satunya, jelasnya, perkiraan kondisi perekonomian global, nasional dan regional akan menghadapi banyak tantangan ekonomi seperti sektor sandang-pangan dan energi yang akan memberikan dampak inflasi yang masih sangat fluktuatif.

“Jadi, kita harus menjadikan APBD tetap sebagai bagian bantaran sosial melalui program-program perlindungan sosial yang terencana, tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Kemudian, kata Bobby Nasution, APBD juga diharapkan tetap menjadi instrument stimulus perekonomian kota, baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli sehingga dapat menjadi strategi efektif mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan ekstrim secara signifikan.

Selain itu, terang Bobby Nasution, instrumen APBD di TA 2023 juga harus mampu melanjutkan program-program prioritas pembangunan kota, khususnya di bidang infrastruktur jalan dan drainase, persampahan, revitalisasi kawasan kota lama serta mendorong UMKM bisa naik kelas sehingga memiliki daya saing.

“Jadi, kita harus menjadikan APBD tetap sebagai bagian bantaran sosial melalui program-program perlindungan sosial yang terencana, tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Sesuai dengan moto pembangunan kota, ujar Bobby Nasution, kolaborasi dari seluruh stakeholder kota diharapkan dapat semakin kokoh, diperkuat bahkan diperluas sehingga pelaksanaan APBD TA 2023 dilaksanakan lebih optimal dan semakin dirasakan nyata manfaatnya bagi masyarakat luas.

“Saya berharap, kita terus membangun optimisme bahwa pelaksanaan APBD TA 2023 nantinya diyakini sebagai tahapan berkelanjutan untuk membawa masyarakat kota pada derajat kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan yang semakin baik, guna mewujudkan visi Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif.

Didampingi Wakil Wali Kota H Aulia Rachman dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Bobby Nasution selanjutnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi serta seluruh anggota DPRD Medan beserta Tim Anggaran Pemko Medan yang telah membahas, menyempurnakan struktur serta substansi R-APBD TA.2023.

Dalam rapat paripurna ini, masing-masing Fraksi DPRD Medan menyampaikan pemandangan umumnya terkait R.APBD TA 2023.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan sampaikan sejumlah usulan dan kritikan kepada Pemko Medan terkait peningkatan kenyamanan dan pembangunan di Kota Medan. Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus SE

Pada kesempatan itu, Robi Barus SE minta Pemko Medan tingkatkan pengamanan melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian dan unsur Forkopimda guna terciptanya kenyamanan ditengah masyarakat apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Diharapkan, situasi tersebut supaya menjadi perhatian serius Walikota Medan dan seluruh jajaran mengingat tingkat kriminalitas di Kota Medan akhir akhir ini meningkat di Kota Medan. Seperti kasus penjambretan dan begal, pencurian sepeda motor serta perjudian online meningkat di Kota Medan maka perlu disikapi.

Masih dalam usulannya, Robi Barus menyoroti terkait banjir, yang perlu membutuhkan perbaikan jaringan aliran sungai melalui normalisasi dan pengerukan. “Kami mendorong Pemko Medan supaya mendesak Pemerintah Propinsi Sumut melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II mempercepat pelaksanaan normalisasi dan pengorekan atas sungai-sungai yang ada di Kota Medann,” kata Robi Barus.

Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Harapan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Dhiyaul Hayati, S.Ag saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi PKS dalam paripurna yang beragendakan penyampaian Pendapat akhir Fraksi sekaligus pengesahan APBD TA 2023.

“Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyampaikan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN, ” kata Dhiyaul Hayati.

Sedangkan Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan soroti masih buruknya kinerja Pemko Medan terkait penanganan infrastruktur. Pengerjaan infrastruktur dinilai belum profesional bahkan pengerjaan dilakukan akhir tahun sehingga mutu kualitas proyek tidak maksimal dan kesannya buru buru sekedar menghabiskan anggaran .

Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi HPP DPRD Medan Hendra DS saat menyampakan pendapat Fraksinya agenda pengesahan APBD TA 2023 dalam rapat paripurna.

Dikatakan Hendra, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Medan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu pengerjaannya. Upaya dan komitmen Pemko Medan untuk mengejar kualitas pembangunan infrastruktur
harus didukung, dengan pengawasan lebih ketat.

Namun faktanya kata Hendra, di lapangan menunjukkan pengerjaan pembangunan infrastruktur selama ini terkesan belum professional. Buktinya pada lokasi pengerjaan infrastruktur masih menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Misalkan saat penggalian atau pengorekan, bekas galian tidak ditangani dengan baik, sehingga menghilangkan estetika dan kenyamanan dan gangguan lainnya pada masayarakat.

Umumnya, masing-masing fraksi menyatakan setuju R.APBD TA 2023 ditetapkan menjadi Perda. Selanjutnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Ketua DPRD Medan menandatangi persetujuan R.APBD TA 2023 ditetapkan menjadi Perda. (Advertorial/er)

ACEH TAMIANG ketikberita.com | Dalam rangka sharing tentang APBK dan Pendapatan Asli Daerah, Vaksinasi Covid-19 dan  sharing tentang Pelelangan Barang Milik Pemerintah Daerah dari tanggal 09 s/d 13 Januari kemarin, di Kota Lhokseumawe, Komisi III DPRK Aceh Tamiang dalam melaporkaan konsultasi tersebut kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang.

Dalam sharing dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe diantaranya tentang proses pembahasan APBK tahun anggaran 2022, tentang dana transfer daerah dan dana insentif daerah.

Tentang strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pencapaian target pad dan peningkatan target, dan terkait hal ini Pemko Lhokseumawe sudah menggunakan aplikasi trixbox pada penginapan dan rumah makan juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan dalam penagihan piutang pajak.

Terkait dengan anggaran untuk tenaga kontrak daerah pada kota lhokseumawe untuk tahun 2022 honorarium nya hanya dianggarkan sampai dengan bulan Juli dan bila keuangan daerah mampu maka akan ditambah pada APBK Perubahan untuk honorariumnya. Ada 4.000 lebih tenaga kontra daerah di Pemko Lhokseumawe dengan beban anggaran 35 Milyar lebih setahun.

Untuk capaian Vaksinasi Covid-19 di Kota Lhokseumawe sampai saat ini sudah mencapai 80% untuk vaksinasi Tahap pertama, dan saat ini sedang focus pada vaksinasi tahap ketiga bagi tenaga kesehatan dan juga sedang lounching vaksinasi usia 6 s/d 12 tahun.

Kiat-kiat yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe  dalam percepatan persentase vaksinasi covid-19 adalah dengan kerjasama dengan pihak TNI dan Polri dan juga Perangkat Gampong.

Terkait persiapan atau antisipasi viris varian baru Dinkes Kota Lhokseumawe sudah menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri dan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien.

lelang sejak lama telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu sarana untuk melakukan jual beli barang, namun dalam perkembangannya lelang dimanfaatkan untuk alat penegakan hukum (law enforcement). Harga yang terbentuk dalam proses lelang merupakan interaksi langsung antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli yang dilakukan dengan penawaran khas lelang, sehingga menjadi harga yang optimal bagi kedua belah pihak.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan satu-satunya pelaksana kegiatan dan lembaga jasa lelang milik negara, KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, sesuai dengan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Adapun anggota komisi III yang melakukan perjalanan dinas/konsultasi tersebut yakni Fadlon yang juga wakil ketua DPRK, Juniati S.Farm.apt Waket Komisi III, Ernawati Is, SH Sekretaris Komisi III, Sarhadi dan Purwati, masing-masing sebagai anggota komisi III. (ABS)