NIAS (Sumut) ketikberita.com | Bupati Nias, Yaatulo Gulo, S E., S.H., M.Si membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023, bertempat di Ruang Serba Guna Lt. III Kantor Bupati Nias, Sumatera Utara. Jumat (28/01/2022).
Dalam laporannya Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Nias Bernard Nazara, ST, M.E menyampaikan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rancangan dan sasaran arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi daerah menuju Kabupaten Nias Maju.
Bupati Nias dalam arahannya menyampaikan bahwa, Penyusunan RKPD berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dimana salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penyusunan Rancangan awal RKPD dengan mempedomani RPJMD Kabupaten / Kota, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD.
Sambungnya, RKPD Tahun 2023 memiliki arti yang sangat strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan menuju kemandirian daerah.
Arah kebijakan pembangunan akan difokuskan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai faktor pendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi dan daya saing perekonomian, ujar Bupati Nias.
Lebih lanjut Bupati Nias menyampaikan bahwa menghadapi tahun Pembangunan 2023 yang akan datang diperlukan kerjasama dan keterpaduan semua pemangku kepentingan pembangunan sehingga beberapa isu strategis pembangunan yang mendesak dapat ditangani oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nias yakni, pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Untuk lebih mempertajam skala prioritas tersebut dituangkan dalam bentuk indikator-indikator pembangunan dengan berdasarkan pada Tri Sakti Nias Maju.
Sehingga dengan adanya indikator pembangunan dapat memudahkan Pemkab Nias untuk mengatasinya dengan cara yang inovatif, efisien dengan dibarengi Kerja Fokus dan Cerdas dari seluruh Aparatur Pemerintah Daerah. (Wardiy)
