Bupati dan Wabup Sergai Hadir Rapat Paripurna Istimewa, Pemerintah Fokus Penguatan Reformasi Struktural di APBN 2022

131

SERGAI (Sumut) ketikberita.com | Bupati Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan, menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka mengikuti sidang tahunan MPR-DPR-DPD RI dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, dalam rangka HUT ke-76 RI, secara virtual di Gedung DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Senin (16/8/2021).

Pada agenda rapat paripurna tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Samsul Bahri. Turut hadir juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serdang Bedagai dan sejumlah anggota dewan. Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dr. Riski Ramadhan Hasibuan, tak terlihat hadir karna ada keluarganya yang kemalang an di daerah Riau.

Dalam sidang tahunan kali ini, Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat dari Suku Baduy, Provinsi Banten. Wakil Presiden Ma’aruf Amin, memakai pakaian adat Suku Mandar dari Sulawesi Barat. HUT ke-76 RI dengan tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.

Presiden Joko Widodo berpidato dua kali dalam Sidang Tahunan MPR RI. Pertama, Jokowi menyampaikan Pidato Presiden RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021, pukul 08.30 WIB. Kemudian Jokowi menyampaikan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaikan RUU APBN 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada pukul 10.30 WIB.

Presiden dalam pidatonya mengatakan pandemi Covid-19 saat ini membawa manfaat positif bagi setiap individu masyarakat yang serempak memperbaiki diri, demi menghadapi tantangan yang telah disebabkan oleh pandemi di berbagai sektor. “Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting,” kata Presiden Joko Widodo.

Masyarakat terpacu menjadi lebih kreatif dan berinovasi yang tentunya akan membawa Indonesia lebih baik dan menjadi negara maju setelah berhasil menangani pandemi. Masyarakat yang memperkuat perilaku gotong royong. “Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju,” jelas Presiden.

Kebijakan PPKM dan Maksimalkan Bansos

Presiden menambahkan, masyarakat telah berupaya mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, infrastruktur kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Indikasinya, kapasitas sektor kesehatan dalam negeri meningkat secara siginifikan dalam kurun waktu satu tahu ke depan.

“Hal ini, akan menjadi modal yang bagus bagi Indonesia dalam menghadapi kenaikan angka kasus positif Covid-19 dalam beberapa waktu ke depan,” ungkapnya

Joko Widodo juga menekankan pentingnya peran kebijakan pengetatan sosial dalam bentuk PPKM guna mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19. Ia juga terus mendorong penyaluran program bantuan sosial untuk seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi terdampak.

Seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja juga terus ditingkatkan. Pemerintah juga akan memaksimalkan pemberian kuota internet kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

“Pemerintah, perlu mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, atau keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam melaksanakan kebijakan PPKM, pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat harus dilakukan paling lama setiap pekan dengan merujuk kepada data terkini,” ujarnya.

Pemulihan Ekonomi Reformasi Struktural

Pada pidato kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato atas RUU tentang APBN TA 2022 dan nota keuangan di depan Rapat DPR 2021. Ia menyampaikan pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, untuk pemulihan dan aksele rasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi.

Ia menyebut mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, Indonesia mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Capaian ini harus terus dijaga. Reformasi struktural harus terus diperkuat. APBN berperan sentral melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai penggerak pemulihan ekonomi.

“Apabila produktivitas meningkat, kualitas SDM juga membaik, diperkuat oleh konektivitas yang merata, pembangunan infrastruktur dipercepat, termasuk digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha,” ucap Jokowi

Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5% dan akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis.

Pada tahun 2022, Pemerintah meren canakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi dan menye hatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Enam Fokus Utama Kebijakan APBN 2022

Ada enam fokus utama pemerintah dalam kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjut an program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkat an SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mening katkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi pengang garan dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanga nan pandemi, reformasi sistem kesehat an, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemis kinan. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruk tur diarahkan untuk: mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.(AfGans)