MEDAN ketikberita.com | Wali Kota Medan, Bobby Nasution mendorong seluruh OPD memperkuat kolaborasi guna mempercepat penurunan stunting. Segenap potensi yang ada pun dikerahkan untuk mengatasi persoalan ini. Dorongan ini ditindaklanjuti program-program terintegrasi.
“Kami, OPD-OPD di lingkungan Pemko Medan terus didorong Wali Kota untuk berkolaborasi untuk mengatasi persoalan stunting. Tujuannya untuk menurunkan angka stunting di Medan,” ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, dr. Suryadi Panjaitan, Senin (20/6) di kantornya.
Memang, lanjutnya, mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan.
“Keberhasilan di negara lain yang menunjukkan bahwa efektifitas penurunan stunting ditentukan oleh seberapa menyeluruh atau terpadunya intervensi gizi yang menyasar lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Semakin lengkap dan terpadunya intervensi gizi di lokasi dan kelompok sasaran prioritas, maka upaya percepatan penurunan stunting akan semakin efektif,” ucapnya.
Dia menerangkan, saat ini di Medan sudah terbentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) berjumlah 1.016 atau 3.048 orang yang terdiri dari Petugas Kesehatan (Bidan), Kader PKK, dan Kader KB, yang memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada warga untuk mencegah terjadinya stunting. Tim ini, lanjutnya, ada di seluruh kecamatan di Medan.
Suryadi menjelaskan, upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi yaitu Intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
“Akan lebih efektif apabila kedua intervensi dilakukan secara terintegrasi atau terpadu,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan, Benny Iskandar, dalam kegiatan Rembuk Stunting 2022, akhir Mei lalu di di Hotel Grand Mercure, mengatakan, Pemko Medan telah melakukan analisis situasi. Hasilnya menunjukkan, per Februari 2022, terdapat 550 balita stunting. itu di 20 kecamatan dan hanya Kecamatan Medan Baru yang bebas stunting.
“Khusus untuk 550 balita penderita stunting yang saat ini terdapat pada 20 kecamatan, lanjutnya, telah pula ditetapkan anggaran penanganan sebesar Rp. 14.878.011.827,” sebutnya.
Benny menerangkan, anggaran sebesar Rp. 14.878.011.827 untuk penanganan 550 balita stunting di 20 kecamatan terdiri atas Intervensi Gizi Spesifik sebesar Rp. 2.678.011.827 dan Intervensi Gizi Sensitif sebesar Rp. 12.200.000.000.
Dia merincikan, Intervensi Gizi Spesifik meliputi kegiatan pemberian makanan tambahan bagi bayi gizi buruk/gizi kurang, pelaksanaan pos gizi melalui anggaran dana kelurahan, pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi terkati pencegahan stunting, asi eksklusif, pemberian MP-ASI, Germas, Tata Laksana Gizi Buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan, Gerakan Gemar Makan Ikan. Sedangkan Intervensi Gizi Sensitif meliputi kegiatan peningkatan penyediaan air minum yang aman dan peningkatan penyediaan sanitasi layak. (er)
