Beri Testimoni dalam Buku Kapolda Sumut, Pj Gubernur: Kepemimpinan Itu Ilmu dan Seni

68

MEDAN ketikberita.com | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin turut andil dalam pembuatan buku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut dengan memberikan testimoni, bahwa kepemimpinan itu adalah ilmu dan seni.

Dalam artian, seorang pemimpin bisa mempelajari ilmu dengan cara meniru dari berbagai literatur. Sementara seni adalah karakter yang dimiliki seorang pimpinan. Hassanudin juga menjelaskan bagaiamana ia memimpin Provinsi Sumut sepanjang 9 bulan ini.

“Alhamdulillah, sejak sembilan bulan lalu, tepatnya 5 September 2023, saya dilantik menjadi Pj Gubernur Sumut, saya selalu melihat Sumut dalam angka. Saya menikmati harmoni keberagaman yang ada di Sumut, dengan melihat parameter pelaksanaan Pemilu, hari libur nasional, investasi, inflasi, ekonomi. Itulah yang menjadi indikator kita memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat,” katanya, saat menjawab pertanyaan jurnalis senior Farouk Arnaz di ruang kerja, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (3/6).

Turut hadir pada sesi wawancara saat itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut Basarin Yunus Tanjung, Kasatpol PP Sumut Mahfullah Pratama Daulay, dan Kepala Badan Kesbangpol Ardan Noor.

Pj Gubernur Sumut menyebut, selama ini Pemprov Sumut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selalu melakukan koordinasi, komunkasi, serta diskusi, yang menghasilkan sejumlah upaya agar Provinsi Sumut, selalu kondusif di segala bidang.

Salah satunya bagaimana menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), beberapa waktu lalu yang diwarnai dengan maraknya aksi begal dan membuat masyarakat tidak nyaman dan aman. Kemudian pada pelaksanaan Pemilu, agar pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan kerja sama yang tegabung dalam Forkopimda, serta peran masyarakat.

“Pelaksanaan Pemilihan Presiden di Provinsi Sumatera Utara bisa dikatakan kondusif. Tidak ada case (kasus) yang menonjol, semua bisa diselesaikan. Bisa dicek bagaimana faktanya, bisa dikatakan zero case. Kalaupun ada, bisa diselesaikan dengan cepat. Di Sumut ada namanya Pojok Pemilu, jadi kalau ada sesuatu, bisa langsung disesaikan,” ujarnya.

Hassanudin juga menyoroti masalah Narkoba. Sebab, Narkoba menjadi atensi bukan hanya untuk Provinsi Sumut, tapi juga untuk seluruh Indonesia. Bahkan, Narkoba sudah menjadi ancaman bagi generasi muda.

Untuk itulah, ia bersama jajaran OPD selalu melakukan upaya-upaya, baik secara preentif dan preventif. “Kami selalu memberikan imbauan, bagi yang sudah Mengenal narkoba segera lupakan, tinggalkan, bagi yang baru tahu jangan coba-coba. Kita juga melakukan diskusi dengan BNN dengan memberikan peringatakan sejak dini di sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba,” katanya.

Hassanudin juga merasa bersyukur, karena provinsi seluas 72.981,23 km2 itu tidak berdampak elnino. Sehingga waktu tanam para petani juga tidak mengalami kemunduran. Jumlah penduduk per 31 Desember 2022 berjumlah 15.372.437 jiwa, dengan masyarakat yang heterogen.

Ekonomi Sumut juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Kata Hassanudin angka pertumbuhan tersebut terbilang cukup baik, dengan laju inflasi yang terkendali.

“Bisa dilihat juga pada saat libur Natal dan tahun baru kemarin, Alhamdulillah semuanya kondusif, susasana nyaman, inflasi terkendali. Sehingga pemerintah pusat mempercayakan sejumlah kegiatan nasional di Provinsi Sumut, seperti Aquabike dan F1H2O. Semuanya berjalan sukses, aman, dan lancar. Tentunya semua keberhasilan ini atas kerja sama, kolaborasi, dan komunikasi yang terjalin oleh seluruh stakeholder, di antaranya Pemprov Sumut dan kepolisian,” katanya.

Jurnalis Senior Farouk Arnaz mengajukan sembilan pertanyaan kepada Pj Gubernur Sumut. Nantinya, hasil wawancara tersebut akan dirangkum dalam sebuah tulisan yang dibuat dalam bentuk buku versi print dan digital. Produk tulisan tersebut akan dituangkan ke dalam buku yang bertema Polisi yang Bisa jadi Sandaran: Legal dan Legitimiate.

Karena, kata Faoruk Arnaz, aparat hukum tidak bisa bekerja seniri, harus bersama stakeholder seperti Pemprov Sumut, dengan berbagai pola apa saja yang dilakukan. “Yang kita tanyakan bagaimana kerja sama Pemprov Sumut dan Polda menjaga Kamtibmas mengenai isu-isu yang sudah terjadi, setahun belakangan,” katanya, yang didampingi Ipda Heljonri Sinaga. (red)

 

Artikulli paraprakSequis Kini 40 Tahun, Ini Kiat Jaga Sehat Bagi yang Sudah Berusia 40-an
Artikulli tjetërLindungi dan Sejahterakan Nelayan Sumut, Pj Gubernur Serahkan Asuransi Nelayan dan Luncurkan NEMBUSH