MEDAN ketikberita.com | Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan Benny Sinomba Siregar terus berinovasi guna capain perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,064 Triliun di Tahun 2023 dari 9 sektor pajak dapat maksimal. Salah satu objek pajak dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dinilai potensi besar yang patut ditindaklanjuti.
Difasilitasi DPRD Medan selaku mitra, Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah SE (Nasdem) didampingi sekretaris Hendri Duin Sembiring (PDI P) dan Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapenda Medan dengan stakholder PT PLN di ruang komisi III DPRD Medan, Senin (11/9/2023).
Hadir pada kesempatan itu Kaban (Kepala Badan) Kota Medan Benny Sinomba Siregar didampingi anggotanya Poppy Maya Safira dan M Ainul Hafiz, Uta, Hafiz Irwandi, Indra, Gomgom dan staf lainnya. Sementara pihak PLN UP3 Medan Utara Ika Ermasyita bersama Rahmad, Jery, Ahmad Basyiruddin, Benny Herman S dan staf lainnya.
Dihadapan peserta rapat, Kepala Bapenda Benny Sinomba Siregar mengharapkan perolehan objek PPJ kiranya segera terealisasi. Mengingat percepatan capaian perolehan PAD sangat dibutuhkan yang akan digunakan biaya pembangunan Kota Medan yang gencar terlaksana saat ini.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar target PAD terealisasi sesuai harapan sehingga pembangunan berjalan baik demi kepentingan semua pihak,” ujar Benny Sinomba Siregar.
Menyikapi paparan tersebut, Afif Afdillah menyarankan pihak PLN segera merealisasikan PPJ ke Pemko Medan. Sebab, pajak tersebut bersumber dari warga Medan selaku pelanggan PLN yang dikutip bersamaan dengan tagihan rekening listrik.
“Tidak ada alasan untuk memperlambat apalagi untuk tidak bayar, peruntukannya seperti kita ketahui pembangunan Kota Medan,” papar Afif.
Pihak PT PLN pun mengatakan akan segera berkordinasi dengan PLN Pusat guna ke akuratan data dan teknisnya.
Usai pertemuan, Ketua Komisi III Afif Abdillah mengatakan pihak PLN agar transparan soal data pelanggan PLN di Medan. Berdasarkan itu pula berapa sebenarnya jumlah besaran yang dikutip setiap pelanggan dan jumlah pelanggan keseluruhan.
“Kalau tidak salah ada sekitar Rp 630 miliar dari 772.000 pelanggan. Kita harapkan data itu harus transparan dan pembayaran tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan,” sebutnya. (red)
