SABANG (Aceh) ketikberita.com | Bulan Mei 2023, kredit perbankan di Sumut terkontraksi sebesar -2,40 persen yoy (Rp248,7 triliun) dan melambat dari April 2023 sebelumnya sebesar -0,87 persen yoy (Rp252,6 triliun).
“Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (BI Sumut) mencatat, penyaluran kredit perbankan pada Mei 2023 secara umum mengalami perlambatan,” kata Ibrahim (foto), Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim kepada wartawan di Sabang, Aceh Sabtu (24/6). Saat itu Ibrahim didampingi Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah BI Sumut Poltak Sitanggang.
“Kredit modal kerja dan kredit investasi masih tumbuh melambat sejalan dengan permintaan akan kredit yang masih rendah,” katanya.
Namun, di sisi lain, kredit konsumsi menunjukkan peningkatan dari April 2023 menjadi sebesar 7,47 persen (yoy) pada Mei 2023.
Ibrahim menuturkan, dari sisi sektoral, penyaluran kredit pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) masih mencatatkan pertumbuhan positif. Di satu sisi, kredit ke sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Konstruksi masih terbatas.
“Ketahanan perbankan tercatat tetap kuat didukung risiko kredit yang terjaga. Pada April 2023, NPL kredit perbankan di Sumut tetap terjaga di level 2,53 persen,” ungkapnya.
Dari sisi penggunaan, risiko kredit mengalami sedikit kenaikan namun masih berada pada level terjaga pada kredit konsumsi dan kredit investasi. Dari sisi sektoral, kenaikan tersebut juga terjadi pada sektor pertanian, PBE, dan konstruksi.
Inflasi Sumut
Faktor pendorong inflasi Sumatera Utara tahun 2023 yakni potensi gangguan produksi hortikultura seiring dengan prakiraan keberlangsungan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi akhir tahun 2023
Selain itu, berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi dunia meskipun akan berangsur berkurang dengan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral.
Pendorong inflasi lainnya yakni potensi kenaikan tarif listrik, LPG, dan BBM non subsidi lebih lanjut. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024.
“Terakhir potensi inflasi yang berasal dari barang impor melalui transmisi depresiasi nilai tukar,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang pertama memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Juga pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dan optimalisasi TD Valas DHE serta penambahan frekuensi dan tenor lelang TD valas jangka pendek dengan suku bunga kompetitif.
“Kedua meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial melalui penajaman insentif likuiditas kepada bank-bank penyalur kredit/pembiayaan pada sektor-sektor hilirisasi (pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan), perumahan, pariwisata, serta meningkatkan inklusi keuangan (UMKM dan KUR) dan ekonomi-keuangan hijau,” pungkasnya.
Ibrahim menambahkan laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis.
Sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% lebih awal dari prakiraan sebelumnya.
“Ada beberapa faktor penahan inflasi Sumatera Utara tahun 2023 yakni sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia,” ujarnya.
Antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan. Penerapan kebijakan subsidi domestik yang lebih stabil sepanjang tahun 2023,” katanya.
Kemudian ekspektasi inflasi yang terus terjaga Penetapan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 11 Tahun 2022 untuk komoditas kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi atau kerbau, dan gula konsumsi.
“Peningkatan produksi pangan strategis melalui optimalisasi KAD, pemanfaatan SRG, CAS, food estate, dan perluasan pengembangan produk olahan hortikultura yang lebih tahan lama. Komunikasi efektif melalui iklan layanan masyarakat belanja bijak dan sidak pasar menjelang HBKN yang diprakirakan mampu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi,” ujarnya.
Kemudian adanya pemahaman yang baik terhadap potensi gangguan pasokan pangan yang disebabkan oleh El Nino melalui sekolah lapang terkait iklim dan penyusunan pola tanam
Dan komunikasi efektif melalui iklan layanan masyarakat belanja bijak dan sidak pasar menjelang HBKN yang diprakirakan mampu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. (red)
