APH Harus Segera Usut Anggaran Gedung MTQ, Olahraga dan Kolam Erry-Soekirman

48

SERGAI (Sumut) ketikberita.com | Gedung milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) yakni Gedung MTQ, Gedung Olahraga, dan kolam renang Erry Soekirman tampak tidak terawat dan tidak terurus. Selain rumput ilalang,sampah tampak sudah tumbuh tinggi juga disetiap sudut bangunan tampak adanya Kondom bekas dan botol serta pipet seperti Alat Pemakai Sabu, Bahkan gedung tersebut tampak mati tanpa ada aktifitas di kawasan tersebut.

Salah satu satu contoh ialah di kolam renang Erry Soekirman yang pintunya ditutup rapat. Bahkan kondisi air kolam sudah lebih tepat disebut kolam ikan.

Begitu juga dengan gedung di sebelah nya yakni Gedung Olahraga yang sama sekali tidak ada aktifitas olahraga. Pintu gedung juga tampak digembok dan ditutup rapat.

Sementara itu asbes gedung di bagian pintu masuk tampak sudah sangat rusak. Rumput-rumput di sekitar gedung olahraga ini juga sudah tinggi.

Begitu juga dengan gedung MTQ. Kondisinya tidak berbeda jauh. Bangunan secara fisik memang masih ada. Tapi sungguh sudah sangat tidak terawat sama sekali.

Rumput di bagian rumah-rumah areal MTQ ini sudah tinggi. Begitu juga dengan teras rumahnya yang sudah jorok karena dipenuhi sampah, rumput,dedaunan dan juga alat Kontrasepsi kondom bekas.

Semua areal ini mulai dari kolam renang Erry Soekirman hingga gedung MTQ tampak bagaikan kota mati yang tidak dihuni lagi. Tidak ada orang yang tinggal dan beraktivitas disana.

Pengamat politik, Fernanda Putra Adela menjelaskan jika kondisi gedung sudah demikian memperihatinkan maka sudah layak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun untuk melakukan audit begitu juga dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sudah layak untuk mengusutnya, begitu juga anggota DPRD Kabupaten Sergai juga perlu ditanyakan kinerjanya sehingga membiarkan aset kabupaten dibiarkan begitu saja tanpa ada perawatan.

“ Anggaran itu kan berbasis kebutuhan. Artinya anggaran itu dianggarkan kemudian diserap lalu ada dampak atau effect kepada masyarakat. Nah kalau dalam kasus pemerintah sudah mela kukan suatu kegiatan dan kegiatan itu terbengkalai artinya kegiatan itu belum selesai ,” ujarnya, Jumat (20/11/2020).

Maka yang menjadi masalah disana pasti ada berbagai hal. Apakah bisa jadi kontraktornya tidak menyelesaikan, atau mungkin terjadi mark up atau bahkan terjadi tindak pidana korupsi disana.

“ Saya pikir Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini BPK bisa untuk mengaudit itu. Ya makanya saya bilang memang harus ada proses audit ,” kata pria yang juga menjabat sebagai Dosen Ilmu Politik USU.

Menurutnya, nantinya usai diaudit, harus ada hasil audit yang bisa menjadi rujukan. Karena seharusnya sejak awal perencanaan pembangunan gedung itu harus dilakukan dengan baik dan bermanfaat untuk publik. Lalu anggaran publik yang digunakan kemudian tiba-tiba mangkrak begitu menimbulkan tanda tanya besar.

“ Saya pikir mendorong lah untuk segera diadakan audit dari BPK, BPKP, atau dari kepolisian bahkan kejaksaan. Karena anggaran itu besar maka mungkin dari KPK juga bisa langsug turun ,” katanya.

Menurut Fernanda, peran legislatif juga besar. DPRD Sergai harus menanyakan itu kepada kepala daerah sebagai pengawas kontrol. DPRD Sergai harus bertanya kepada kepala daerah yakni Bupati Sergai kenapa bagunan-bangunan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh publik lagi.

“ Saya pikir, langkah pertama ialah mendesak DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap gedung tersebut. Lalu kemudian sekaligus meminta kepada BPK atau BPKP untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek pembangunan itu ,” katanya.

Lalu nantinya harus difollow up dan disegerakan untuk dibuka kembali bagi masyarakat umum.

Menurutnya hal tersebut biasanya terjadi karena anggaran sudah diserap tapi kemudian belum tuntas. Kemudian, mungkin saja dalam pengadaan gedung itu dia bersifat multiyears lalu di tahap anggaran berikutnya itu tidak diang garkan lagi sehingga terbengkalai.

Hal lain yang memungkinkan gedung terbengkalai ialah karena terjadi perubahan APBD sehingga gedung-gedung itu tidak dianggarkan.

“ Jika memang didapati ada kasus korupsi atau mark up maka harus disidangkan. Mana bisa anggaran negara itu disembunyikan-sembunyikan. Itu harus terbuka karena itu kan uang rakyat. Kalau tindak seperti itu ya laporkan, karena itu termasuk tindak pidana korupsi. Karena sudah banyak juga kepala daerah yang menjadi pesakitan hukum akibat kasus-kasus korupsi seperti itu,” katanya. (AfGans)