MEDAN ketikberita.com | Meski terdapat beberapa kontraksi dalam indikator ekonomi tertentu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Utara masjh menunjukkan pertumbuhan yang positif secara keseluruhan.
“Belanja negara yang tumbuh signifikan, khususnya belanja bantuan sosial, belanja pegawai, dan belanja barang, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Aridel Mindra selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Jumat (28/6/2024).
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 pada konferensi pers yang dihadiri pegawai instansi terkait di Lingkungan Kemenkeu dan wartawan media cetak serta online secara offline di ruang Rampak, Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro 30 A Medan.
Aridel didampingi pejabat terkait instansi lingkungan Kemenkeu antara lain Frisda Agriani Ambarita selaku Kepala Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Sumatera Budi Prayitno.
Kemudian Vivi Rosvika selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Sumut II, Yunus selaku Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Ahli Madya Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Sunardi sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Medan sekaligus moderator dan Mangapu Pasaribu selaku Kepala Seksi PPA II A Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara.
Aridel menjelaskan realisasi pendapatan negara di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp14,52 triliun atau sekitar 32,31 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 17,16 persen katanya.
Ia menyebut sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp12,34 triliun atau 31,5 persen dari target. Pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 16,64 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Penghasilan (PPh) final yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 30 persen.
“Penerimaan kepabeanan dan cukai juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara,” kata Aridel.
Bea masuk mencapai R242,98 miliar, tumbuh signifikan sebesar 132,23 persen (yoy).
Namun, bea keluar mengalami kontraksi sebesar 6929,74 persen (yoy) dengan total penerimaan Rp44,39 miliar.
Penerimaan cukai mencapai Rp58,15 miliar, mengalami kontraksi sebesar 50,13 persen (yoy). Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1.230,24 miliar atau 64,07 persen dari target, tumbuh 5,23 persen (yoy).
Realisasi belanja negara di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp24,95 triliun atau 36,52 persen dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, realisasi belanja ini tumbuh sebesar 14,57 persen.
“Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah,” ungkapnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp8,72 triliun atau 36,14 persen dari pagu anggaran, tumbuh 22,22 persen (voy). Belanja pegawai tumbuh sebesar 14,35 persen (voy), dengan realisasi mencapai Rp4,04 triliun.
Belanja barang tumbuh sebesar 37,74 persen (yoy), dengan realisasi Rp3,72 triliun. Namun, belanja modal mengalami kontraksi sebesar 8,61 persen (yoy), dengan realisasi Rp925,58 miliar. Belanja bantuan sosial tumbuh signifikan sebesar 98,4 persen (yoy), dengan realisasi Rp21,99 miliar.
Transfer ke Daerah (TKDD) mencapai Rp 16,23 triliun atau 36,73 persen dari total anggaran
TKDD, tumbuh 10,84 persen (yoy). TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal.
Aridel mengatakan defisit APBN di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp10,43 triliun, yang terkontraksi sebesar 145,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Defisit ini terutama disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan negara di Sumatera Utara, sementara realisasi belanja mengalami pertumbuhan yang signifikan.
“Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan implementasi kredit dan pembiayaan bagi UMKM di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya.
Hingga 31 Mei 2024, penyaluran Ultra Mikro (UMi) di Sumatera Utara telah disalurkan kepada 41.639 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp215,68 miliar.
Menurutnya, penyaluran ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 100,86 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. “Sektor dominan penyaluran UMi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, yang mencapai 99,76 persen dari total penyaluran,” jelasnya.
Hingga 30 April 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara telah disalurkan kepada 102.778 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp6,15 triliun. Sektor dominan penyaluran KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yang bersama-sama menyumbang 40,04 persen dari total penyaluran KUR di Sumatera Utara.
Di sisi lain, penurunan pendapatan negara, khususnya dalam penerimaan perpajakan dan cukai, menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
“Hal ini penting untuk menutup defisit anggaran yang cukup signifikan,” tegasnya.
Dalam konteks dukungan terhadap UMKM, peningkatan penyaluran UMi dan KUR
menunjukkan langkah positif pemerintah dalam mendukung sektor-sektor yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi global.
“Peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit mikro dan kecil mencerminkan kepercayaan yang tumbuh di kalangan pelaku usaha kecil terhadap program-program pemerintah,” kata Aridel lagi.
Untuk itu, Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumatera Utara.
“Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Ia menambahkan upaya percepatan penyaluran kredit kepada UMKM menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor-sektor yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi global. Kinerja APBN yang mash terjaga dan dukungan terhadap UMKM menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
“Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara akan terus memonitor dan mengevaluasi kinerja anggaran serta pelaksanaan program-program dukungan UMKM untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan optimal,” tutupnya. (red)
