Fraksi DPRD Kota Tangerang Berharap PAD Terus Meningkat di 2024

141

TANGERANG (Banten) ketikberita.com | DPRD Kota Tangerang, Rabu (13/09/2023) menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus yakni Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Wali kota tentang RAPBD 2024, kemudian dilanjutkan dengan paripurna Jawaban Wali kota atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2024.

Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang Prawoto dalam penyampainnya mengungkapkan, fraksi-fraksi meyakini bahwa dalam kehidupan diperlukan kedinamisan dan perubahan guna mengikuti perkembangan secara adaptif yang dapat menyesuaikan. “Namun perubahan itu harus tetap dalam koridor hormat, kepatutan dan kepantasan yang tidak mencederai pihak lain atau bahkan harus membawa manfaat bagi banyak pihak,” ucapnya mengawali pidato.

Dari Fraksi PDI Perjuangan menilai pentingnya dilakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan prioritas pembangunan. Dari setiap urusan program prioritas pembangunan daerah hingga penentuan kebijakan keuangan daerah APBD 2024 harus memiliki fokus atau sasaran terstruktur terhadap target kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

“Sementara itu berkaitan dengan pendapatan daerah khususnya target yang bersumber dari retribusi daerah mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar Rp 22 miliar atau 21 persen, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan alasan penurunan tersebut,” ungkapnya.

Ada pun Fraksi Gerindra menyampaikan harapan agar pendapatan terus meningkat secara simultan, searah terutama sektor pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai bidang potensial seiring dengan cita-cita Kota Tangerang menjadi kota mandiri. “Tentu yang lebih diutamakan adalah peningkatan PAD yang akan menjadi hal menggembirakan. Sebab ini menjadi tolak ukur bahwa Kota Tangerang terus berkembang dan dapat memaksimalkan potensi daerah sebagai sektor pendapatan. Namun jika PAD menurun, justru Fraksi Gerindra juga akan berpandangan sebaliknya,” ujarnya.

Sementara Fraksi Golkar menyampaikan pandangannya terhadap RAPBD TA 2024 yakni bahwa Pemkot Tangerang menganggarkan pelayanan dasar bidang pendidikan sebesar Rp 1,3 triliun serta bidang kesehatan sebesar Rp 953,65 miliar. “Program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang untuk meningkatan layanan pendidikan dan layanan kesehatan pada tahun 2024?’ katanya.

Wali kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan jawabannya. “Untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 1,30 triliun dapat kami jelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam bidang pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan juga program pendidikan gratis baik negeri maupun swasta,” tutur Wali kota.

“Termasuk juga upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik yang membutuhkan anggaran terbesar, sejumlah Rp 619,19 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan adninistrasi keuangan berupa pembayaran gaji pns, gaji P3K, tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan profesi guru serta administrasi perencanaan, kepegawaian, administrasi BMD, dan administrasi umum perangkat daerah. Sementara itu, dalam rangka pemerataan kapasitas sekolah terutama SMP, pada tahun ini Pemkot sedang dalam proses pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Pinang sehingga saat ini di setiap kecamatan sudah tersedia dua SMP Negeri,” sambungnya.

Di bidang kesehatan, lanjut Arief, terdapat empat program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam mendukung prioritas pembangunan kesehatan di Kota Tangerang. “Diantaranya adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, progra peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan,” tandasnya. (mir)

Artikulli paraprakTak Hanya Lancar & Damai, Bobby Nasution Ingin Tingkat Pemilih di Pemilu 2024 Meningkat
Artikulli tjetërMasyarakat di Teluk Mengkudu Masih Sulit Dapat Air Bersih, Ketua SMSI Sergai Ajak Pengurus Awasi Pelaksanaan Pembangunan Gunakan Uang Rakyat