MEDAN ketikberita.com | Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Kota Medan menyatakan menyetujui dan menerima catatan, Rancangan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan Pendapatan Daerah Rp.7.271.065.208.056, Belanja Daerah Rp.7.868.865.208.056 dan Pembiayaan Penerimaan Rp.597.800.000.000.
Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura, PSI, PPP, Drs Hendra DS (foto) dalam Rapat Paripurna, yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim serta Pimpinan dan Anggota DPRD Medan, dimana hadir Walikota Medan, Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman serta para OPD Kota Medan, Selasa (22/11/22).
Dalam paripurna tersebut, ada sembilan aitem yang harus menjadi perhatian Pemko Medan diantaranya, kualitas nfrastruktur, penanganan banjir, pelayanan RSUD DR Pirngadi Medan, jaminan kesehatan, Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, kemiskinan, ancaman resesi ekonomi global, ketahanan pangan, dan kamtibmas.
Lebih lanjut Hendra DS mengemukakan tentang penanganan banjir Kota Medan, berdasarkan analisis dan kajian fraksi Hanura, PSI dan PPP ada beberapa yang menjadi faktor diantaranya luapan air sungai, drainase yang tak terkoneksi dengan baik dan banjir rob.
Untuk itulah kami meminta pemerintah daerah secara serius menangani tiga hal tersebut, termasuk mengelola sampah serta menjaga lingkungan. Inilah yang menurut kami harus dilakukan Pemko Medan untuk permasalahan banjir.
Hendra juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat sudah menargetkan rasio kewirausahaan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mencapai 3,9 persen dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024.
Lanjut Hendra bahwa Fraksi Hanura, PSI PPP, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, hal itu dapat dilihat berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Atas dasar itu, kami Fraksi Hanura PSI PPP berpendapat bahwa dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM berbasis teknologi tepat guna perlu ditingkatkan.
Hendra pun merasa yakin bahwa kita semua memiliki semangat sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM pada era digital saat ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat semakin sejahtera. (er)
